Istana: Penguasa dan Oposisi Masing-Masing Ada Buzzer
Merdeka.com - Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mengatakan keberadaan buzzer atau pendengung di Indonesia tidak bisa dihindari. Sebab, keberadaan buzzer di media sosial merupakan efek dari negara yang menganut sistem demokrasi.
"Kita menganut demokrasi, pasti ada penguasa dan pasti ada oposisi, masing-masing ada buzzer-nya," kata Donny kepada wartawan, Jumat (4/9).
Donny mengakui buzzer penguasa memang ditujukan untuk membela kebijakan pemerintah. Meski begitu, dia menekankan bahwa buzzer yang mendengungkan kebijakan di media sosial bekerja sendiri dan tidak diorganisir oleh pemerintah.
-
Apa yang dilakukan buzzer dalam politik? Dalam konteks politik, buzzer sering digunakan oleh tokoh atau kelompok politik untuk melakukan kampanye di media sosial dan memenangkan kontestasi politik. Mereka dapat menggunakan opini dan tagar yang sama untuk menyuarakan kampanye atau promosi berskala besar. Namun, perlu diingat bahwa tidak jarang kampanye yang dilakukan oleh buzzer juga mencoba menjatuhkan kredibilitas lawan politik.
-
Bagaimana buzzer bekerja di media sosial? Buzzer bekerja secara virtual melalui akun media sosial. Mereka dapat bekerja sama dengan Key Opinion Leaders (KOL) yang memiliki banyak pengikut di media sosial untuk meramaikan isu yang sedang viral. Buzzer dan KOL bekerja dengan sistem yang terorganisasi dengan baik dan mampu menciptakan traffic isu yang sedang populer di media sosial.
-
Siapa yang memanfaatkan jasa buzzer? Awalnya, buzzer lebih sering digunakan sebagai strategi pemasaran untuk mempromosikan produk atau merek tertentu.
-
Mengapa buzzer berperan penting di media sosial? Buzzer memiliki peran utama dalam dunia media sosial dan pemasaran digital.
-
Apa sebenarnya "buzzer" itu? Secara umum, pengertian buzzer adalah orang yang mendengungkan pesan.
-
Siapa saja yang termasuk buzzer? Jenis-jenis buzzer meliputi selebritas, influencer, dan public figure yang memiliki pengikut yang besar di media sosial seperti Instagram, YouTube, dan Twitter.
"Pemerintah bekerja dan menyampaikan hasil pekerjaannya melalui jubir-jubir yang ada. Ketika ada buzzer yang berinisiatif untuk bertarung di media sosial membela pemerintah, itu hak mereka," jelasnya.
Dia mengklaim pemerintah tidak pernah meminta para buzzer menyampaikan sejumlah kebijakan di media sosial. Menurut dia, wajar apabila ada pihak-pihak yang membela atau mengkritisi kebijakan pemerintah.
"Jika ada pihak-pihak yang menyerang, membela, itu sesuatu yang alamiah. Ada pihak yang membela, ya memang begitu dinamika media sosial. Jangankan pemerintah, pribadi pun ketika diserang ada yang membela kan," tutur Donny.
Pemerintah Pakai Influencer
Di sisi lain, dia tak membantah bahwa pemerintah memakai jasa influencer untuk menyampaikan kebijakan kepada masyarakat. Keberadaan para influencer yang memiliki banyak pengikut di media sosial dinilai efektif mensosialisasikan kebijakan pemerintah.
"Misalnya pariwisata, membantu sosialisasikan destinasi wisata. Itu kan positif-positif saja, influencer kan banyak followers, subscriber. Kalau menyampaikan hal positif kan tidak salah, tapi ketika memanipulasi fakta, fitnah, menyebarkan kebencian, itu tidak benar," ujarnya.
"Pemerintah tidak pernah menggunakan influencer untuk menyampaikan hal yang tidak benar," sambung Donny.
Reporter: Lizsa EgehamSumber: Liputan6.com (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Buzzer sering dikaitkan dengan orang yang membuat pencitraan.
Baca SelengkapnyaDi Indonesia istilah ini mulai populer setelah pemilu tahun 2019.
Baca SelengkapnyaBuzzer adalah sekelompok orang yang menyebarkan informasi, sering kali melalui platform media sosial untuk mempromosikan ide, produk, atau yang lainnya.
Baca SelengkapnyaDitjen Bea Cukai ingin agar masyarakat paham tentang kepabeanan secara mudah.
Baca SelengkapnyaAnies berkomitmen untuk sama sekali tidak menggunakan buzzer.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan mengklaim tidak pernah menggunakan buzzer selama menjadi gubernur DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaMaman menjelaskan, buzzer ini berbeda dengan buzzer nonorganik. Sebab, buzzer nonorganik tak diketahui asal-asul atau sosok di belakangnya.
Baca SelengkapnyaHasan menilai hari ini proses demokrasi tampak luar biasa. Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan memainkan peran dalam proses berdemokrasi.
Baca SelengkapnyaBukan hanya presiden, para menteri kabinet Jokowi juga bisa kampanye dan mendukung paslon.
Baca Selengkapnyalkifli Hasan sepakat dengan Jokowi bahwa tidak ada aturan yang melarang pejabat negara untuk memihak dan berkampanye.
Baca SelengkapnyaBegitu juga dengan menteri disebut Jokowi boleh berkampanye
Baca Selengkapnya