Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Istana: Revisi UU Sisdiknas Belum Waktunya sampai Presiden Jokowi

Istana: Revisi UU Sisdiknas Belum Waktunya sampai Presiden Jokowi Presiden Jokowi. ©2022 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyebut, Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) belum waktunya sampai ke Presiden Joko Widodo. Sebab, RUU Sisdiknas masih masuk dalam daftar panjang program legislasi nasional.

"Pembahasan tentang subtansi RUU Sisdiknas itu memang belum waktunya sampai ke Presiden, karena revisi undang undang Sisdiknas itu masih masuk dalam long list daftar panjang Prolegnas tahun 2019, tahun 2024," kata Pratikno lewat keterangan video, Selasa (31/5).

Pratikno melanjutkan, Kemendikbud kini tengah mempersiapkan naskah akademik terkait RUU Sisdiknas. Kemudian, diajukan ke badan legislasi DPR agar bisa masuk daftar singkat Prolegnas prioritas 2022.

"Jadi Kemendikbud Ristek itu sedang mempersiapkan naskah akademik dan juga draf RUU untuk diajukan ke Baleg DPR agar bisa masuk ke dalam short list prolegnas prioritas tahun 2022," katanya.

Maka dari itu, tahapan RUU Sisdiknas masih sangat panjang dan belum sampai ke meja kepala negara. Pratikno bilang, dalam waktu dekat ia akan menjadwalkan menteri terkait untuk melaporkan subtansi RUU Sisdiknas ke Presiden Jokowi.

"Itulah naskah yang sekarang ini beredar dan dibahas oleh APPI kemarin, jadi proses revisi Undang-Undang Sisdiknas ini masih sangat sangat awal. Tahapannya masih sangat panjang dan memang belum sampai, belum waktunya sampai ke Bapak Presiden," tuturnya.

"Dalam waktu dekat ini kami akan jadwalkan agar para menteri melaporkan subtansinya ke bapak Presiden," tukas Pratikno.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Prabowo Belum Teken Perpres Pemindahan IKN, Ini Alasannya
Prabowo Belum Teken Perpres Pemindahan IKN, Ini Alasannya

Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan Prabowo belum menerbitkan Perpres pemindahan IKN.

Baca Selengkapnya
PDIP akan Ambil Sikap Kritis Terhadap Revisi UU Polri
PDIP akan Ambil Sikap Kritis Terhadap Revisi UU Polri

Bambang mengaku, belum mengetahui apakah revisi UU Polri akan dibahas di Komisi III DPR RI atau tidak.

Baca Selengkapnya
Jokowi Gelar Ratas Percepatan Pilkada, Landasan Hukum Bisa Perppu atau Revisi UU Pemilu
Jokowi Gelar Ratas Percepatan Pilkada, Landasan Hukum Bisa Perppu atau Revisi UU Pemilu

Alasan Pilkada dimajukan agar tidak terjadi kekosongan jabatan pada 1 Januari 2025.

Baca Selengkapnya
Jokowi soal Keppres Pemindahan IKN Tak Kunjung Diteken: Pindah Rumah Saja Ribet, Ini Ibu Kota
Jokowi soal Keppres Pemindahan IKN Tak Kunjung Diteken: Pindah Rumah Saja Ribet, Ini Ibu Kota

Jokowi mengatakan keppres tersebut bukan hanya menyangkut administrasi saja, namun juga harus dilihat kesiapan di lapangan.

Baca Selengkapnya
Istana Buka Suara soal Jokowi Bakal Keluarkan Perppu Pilkada Usai Putusan MK
Istana Buka Suara soal Jokowi Bakal Keluarkan Perppu Pilkada Usai Putusan MK

Pemerintah menghormati putusan MK soal perubahan ambang batas pencalonan Pilkada 2024 dan syarat calon usia kepala daerah.

Baca Selengkapnya
Disebut Cuci Tangan Serahkan Keppres Pemindahan IKN ke Prabowo, Istana Beraksi
Disebut Cuci Tangan Serahkan Keppres Pemindahan IKN ke Prabowo, Istana Beraksi

Dasco menerangkan, saat ini Prabowo masih sibuk mengkaji Keppres terkait penyusunan kementerian.

Baca Selengkapnya
Dasco Soal RUU Kementerian Negara: Belum Dibahas Prabowo
Dasco Soal RUU Kementerian Negara: Belum Dibahas Prabowo

Bahkan, penambahan jumlah menteri juga belum dibahas oleh Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
Jokowi Panggil Menkum HAM Baru ke Istana, Ini Agenda Penting yang Dibahas
Jokowi Panggil Menkum HAM Baru ke Istana, Ini Agenda Penting yang Dibahas

Supratman sebelum dilantik sebagai menteri merupakan Ketua Badan Legislasi di DPR RI.

Baca Selengkapnya
Jokowi Pastikan Tidak Akan Terbitkan Perppu Pilkada
Jokowi Pastikan Tidak Akan Terbitkan Perppu Pilkada

"Enggak ada, pikiran saja enggak ada, masa (terbitkan Perppu Pilkada)," kata Jokowi kepada wartawan di Hotel Kempinski Jakarta Pusat, Jumat (23/8).

Baca Selengkapnya
Revisi UU Pilkada, Komisi II DPR Buka Peluang Perpanjang Masa Jabatan Pj Kepala Daerah hingga Februari 2025
Revisi UU Pilkada, Komisi II DPR Buka Peluang Perpanjang Masa Jabatan Pj Kepala Daerah hingga Februari 2025

Masa jabatan Pj kepala daerah berakhir pada Desember 2024.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Jangan Bayangkan 17 Agustus di IKN Sudah Jadi Semua, Mungkin 15 Persen
Jokowi: Jangan Bayangkan 17 Agustus di IKN Sudah Jadi Semua, Mungkin 15 Persen

Presiden Jokowi menyebut proyek IKN merupakan mimpi besar jangka panjang.

Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika
Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika

Kendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.

Baca Selengkapnya