Istana sadar eksekusi 'Bali Nine' bikin hubungan RI-Australia retak

Merdeka.com - Upaya pemindahan dua terpidana mati 'Bali Nine' dari Lapas Kerobokan, Bali menuju Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah mengguncang kemarahan pemerintah Australia. Negeri Kangguru ini langsung memboikot hubungan dagang antara kedua negara.

Dengan boikot misi dagang ini, Australia secara sadar mengabaikan kelanjutan perdagangan ekspor sapi senilai USD 3 miliar. Tahun lalu saja, Indonesia mengimpor USD 1,2 miliar daging beku serta USD 460 juta sapi anakan dari Negeri Kanguru.

Istana pun menanggapi serius ancaman boikot yang dilancarkan Australia itu. Saat ini, Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi aktif memberikan penjelasan mengenai hukuman mati terhadap dua otak penyelundupan dari kelompok 'Bali Nine'.

"Saya pikir pemerintah Australia sudah berinteraksi dengan pemerintah kita, dengan Ibu Menlu dan juga dengan Presiden kita, jadi perhatian pemerintah Australia sudah dalam pertimbangan kita. Tapi dalam sidang kabinet, presiden memberi tahu jaksa agung untuk memperhatikan apa yang menjadi perhatian pemerintah Australia secara serius," ungkap Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/3).

Andi mengaku sadar rencana eksekusi terhadap duo 'Bali Nine' tersebut telah membuat hubungan antara kedua negara menjadi retak. Atas alasan itu, Jokowi sudah meminta Jaksa Agung M Prasetyo agar terus berkoordinasi dengan Menlu sebelum eksekusi dilaksanakan.

"Well, kami sadar kami telah membuat suatu ketegangan antara Indonesia dan Australia. Kami juga pernah menyebabkan ketegangan yang sama dengan pemerintah Belanda, jadi kami memperhatikan apa yang menjadi perhatian negara tetangga baik, kami secara serius. Jadi Presiden meminta Jaksa Agung untuk berkoordinasi dengan Menlu dalam memproses eksekusi ini," jelasnya.

Terkait hal itu, Presiden Jokowi sudah memberikan arahan kepada Jaksa Agung agar pelaksanaan eksekusi tidak mengesampingkan hubungan kedua negara. Sehingga, butuh kehati-hatian agar proses eksekusi tak memperburuk kerja sama yang sudah terjalin.

"Progres laporan harus dilaporkan ke presiden tiap bulan, jadi hari ini Jaksa Agung melaporkan ke presiden soal kesiapan untuk eksekusi. Jadi bulan depan Jaksa Agung harus melaporkan progresnya," tutupnya. (mdk/tyo)