Istana sebut amnesti buat Din Minimi harus dipertimbangkan matang

Merdeka.com - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso berhasil merayu pentolan kelompok bersenjata di Aceh, Nurdin Ismail alias Din Minimi menyerah. Tak hanya itu, Sutiyoso juga memutuskan Din Minimi tak ditahan.

Tidak semua setuju terhadap langkah yang diambil Sutiyoso terhadap kelompok paling dicari tersebut, salah satunya Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Kapolri berdalih, Din dan kawan-kawannya masih menyandang status buron. Amnesti buat kelompok ini pun masih harus melalui pertimbangan matang.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menilai pernyataan Kapolri tak sepenuhnya salah. Apalagi, Din Minimi dan anak buahnya sempat bersinggungan dengan TNI/Polri.

"Karena memang dalam persoalan Din Minimi ini dulunya sempat terjadi kontak senjata, diduga adanya perampokan dan mengakibatkan meninggalnya TNI," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di kantornya, Jakarta, Rabu (30/12).

Pramono menjelaskan, dasar pemberian amnesti berpatokan pada Keputusan Presiden (Keppres) nomor 22 tahun 2005. Tetapi, pemberian amnesti bisa dikeluarkan dengan pertimbangan tertentu.

"Kalau memang diberikan amnesti umum dan abolisi tentunya dengan berbagai pertimbangan agar persoalan Aceh ini segera selesai secara menyeluruh," jelas Pramono.

"Bahkan dalam Kepres itu diatur sebelum mereka menyerahkan diri, turun, bisa diberi amnesti, yang berada di dalam dan luar negeri juga bisa diberikan amnesti," tambahnya.

Lebih lanjut, kata Pramono, pemerintah tidak bisa serta merta memberikan amnesti. Tetapi terlebih dahulu berkonsultasi kepada DPR untuk mendapatkan pertimbangan.

"Nanti secara formal tentunya pemerintah akan mengajukan ini kepada DPR," tandasnya.

Sebelumnya diketahui, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyatakan tetap akan memproses hukum pentolan kelompok bersenjata di Aceh, Nurdin Ismail alias Din Minimi yang sudah menyerahkan diri. Sebab, Din masih menyandang status Daftar Pencarian Orang (DPO).