Istana sebut buruh salah paham lakukan demo tolak tax amnesty
Merdeka.com - Ribuan buruh se-Jabodetabek menggelar aksi demonstrasi di depan Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA) dan Istana Negara, Kamis (29/9). Mereka mendesak pemerintah agar segera mencabut UU Tax Amnesty.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, aksi demontrasi itu terjadi lantaran para buruh tidak memahami apa itu program Tax Amnesty dan apa tujuannya.
"Ini masalah pemahaman saja. Karena mereka mungkin pemahaman, belum dijelaskan dengan baik," ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
-
Dimana demo buruh berlangsung? Elemen buruh melakukan rasa di daerah Bekasi, Jawa Barat dan sekitarnya.
-
Mengapa demo buruh dilakukan? Elemen buruh melakukan rasa di daerah Bekasi, Jawa Barat dan sekitarnya.
-
Kapan demo buruh terjadi? Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman menerangkan, pada 14.31 Wib, polisi mendapat laporan massa buruh berdemontrasi di jalan arteri tepatnya sekitar exit tol Cikarang.
-
Apa yang menjadi alasan protes buruh? Pasalnya, mereka memandang bahwa tak sedikit perusahaan swasta berperan dalam kebangkitan perekonomian nasional saat itu.
-
Apa tujuan warga demo? Dilansir dari akun Instagram @merapi_uncover, mereka mengadakan arak-arakan itu dengan tujuan 'Mberot Jalan Rusak' di sepanjang Jalan Godean.
-
Apa tuntutan utama aksi demo? Reza Rahadian ikut turun ke jalan dan berorasi di depan gedung DPR RI untuk menolak RUU Pilkada dan mendukung putusan Mahkamah Konstitusi.
Pramono menjelaskan, program Tax amnesty ini dijalankan untuk kepentingan bangsa. Di dalam kepentingan bangsa tentunya mengakomodir kepentingan rakyat, termasuk buruh.
"(Tax Amnesty) Bukan hanya untuk pemerintah, bukan hanya untuk presiden, bukan hanya untuk menteri, tapi untuk rakyat Indonesia agar semakin baik," terang dia.
Sejak program Tax Amnesty dijalankan pada 1 Juli 2016 hingga hari ini, ada banyak dampak positif yang dirasakan. Pertama, dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang semula sempat melemah kini kembali normal. Kedua, tingkat kepercayaan dunia terhadap Indonesia meningkat signifikan setelah program Tax Amnesty berjalan.
"Kita lihat hari ini, currency (mata uang) kita menguat, dan itu artinya daya beli kita kuat. Berikutnya adalah indeks harga saham gabungan kita juga membaik. Dan yang lebih dari semua itu adalah trust, kepercayaan publik, kepercayaan dunia kepada Indonesia, dunia usaha itu, sekarang sangat deras sekali. Dan kami meyakini pasti akan ada capital inflow karena pemerintah bisa mengkonsolidasikan dengan baik hal itu," pungkas Pramono.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ribuan buruh dari berbagai elemen berencana bakal menggelar aksi unjuk rasa menolak kewajiban iuran Tapera yang digagas pemerintah.
Baca SelengkapnyaKepolisian telah menerjunkan sekitar 1.100 personel .
Baca SelengkapnyaMassa buruh kembali menggelar aksi unjuk rasa di di depan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat.
Baca SelengkapnyaRatusan buruh ramai-ramai konvoi menuju Istana Merdeka untuk berunjuk rasa selama peringatan May Day atau Hari Buruh Sedunia, pada 1 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaMassa berasal dari Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB). Dengan tuntutan mendesak agar Pemerintah segera mencabut Omnibus Law UU No.6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja
Baca SelengkapnyaRibuan buruh dari sejumlah aliansi itu mengepung Patung Kuda di berbagai sisi saat berunjuk rasa memperingati May Day atau Hari Buruh, pada 1 Mei.
Baca SelengkapnyaKepolisian juga menyiapkan rekayasa pengalihan arus lalu lintas di sekitar kawasan Jalan Merdeka.
Baca SelengkapnyaPratikno belum bisa memastikan apakah perwakilan kelompok buruh akan diterima atau tidak.
Baca SelengkapnyaRibuan buruh dari berbagai elemen gelar demo menolak kewajiban iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang digagas pemerintah.
Baca SelengkapnyaMereka meminta kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 sebesar 15 persen.
Baca SelengkapnyaLautan massa buruh tampak memadati ruas Jalan Jenderal MH Thamrin, Jakarta Pusat saat melakukan longmarch menuju kawasan Patung Kuda.
Baca SelengkapnyaDalam aksinya mereka meminta pemerintah mencabut Omnibus Law Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja beserta PP Turunannya.
Baca Selengkapnya