Istana sebut harus ada payung hukum soal usulan dana kelurahan

Merdeka.com - Sejumlah wali kota meminta dana yang diperuntukkan bagi kelurahan. Hal itu disampaikan saat mereka bertemu dengan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

Meski sudah didengar Presiden, pemerintah belum putuskan menyetujui atau menolak usulan itu. Sebab, belum ada aturan atau payung hukum yang mengatur tentang pemberian dana dari Pemerintah Pusat ke kelurahan.

"Perlu waktu dan kemudian harus ada payung hukum yang memayungi itu," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di kantornya, gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (25/7).

Menurut Pramono, usulan dari sejumlah wali kota teta p akan dipertimbangkan oleh Presiden Jokowi. Namun, untuk aplikasinya belum bisa dilakukan dalam waktu dekat.

Lain halnya dengan dana desa, Pramono mengatakan, dana desa sengaja dikucurkan oleh pemerintah pusat. Sebab, dana tersebut nantinya digunakan untuk membangun desa dan mempersempit ruang ketimpangan antara desa dengan perkotaan.

"Karena yang diatur dalam Undang-undang itu kan dana desa. Di desa juga sering kali tidak mempunyai dana yang cukup untuk membangun desanya," terang Pramono.

Sebelumnya, kucuran dana untuk kelurahan diusulkan oleh sejumlah Wali Kota saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Senin 23 Juli 2018 lalu.

"Jadi (pertemuan dengan Presiden), intinya tentang dana kelurahan, jadi selama ini dana desa sudah ada, tetapi dana kelurahan tidak ada," kata Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany‎.

Airin mengatakan, nantinya besaran dana tersebut disesuaikan dengan masing-masing karakter dan persoalan di setiap daerah.

"‎Ini segera dibahas (di tingkat pusat), mudah-mudahan dapat secepatnya selesai. Formulanya kita serahkan ke pusat, seperti apa nantinya," terang Airin.

Selama ini, kata Airin, anggaran di tiap kelurahan berasal dari pemerintah kota. Namun, dana yang dialokasikan itu dianggap masih kurang.

"‎Persoalan perkotaan juga kompleks, baik itu kemacetan, kriminalitas dan lainnya. Bahkan kemiskinan, kalau tidak ditangani dengan baik, kriminalitas bisa tinggi," ucap Airin.

Oleh sebab itu, Airin dan para Wali Kota lainnya meminta pemerintah pusat turun tangan membantu. Misalnya dengan membuat kebijakan untuk mengalokasikan dana kelurahan, seiring telah adanya dana desa.

"Beliau menyambut baik, beliau berpikir bahwa dana desa itu juga termasuk dana kelurahan, ternyata yang Insya Allah ini bisa menjadi salah satu solusi untuk bisa membantu dana kelurahan," tandas Airin.

Reporter: Hanz Salim

Sumber: Liputan6.com