Follow
Istana sebut Rusdi Kirana takkan intervensi pembekuan Lion Air
Merdeka.com - Akibat berulah salah menurunkan penumpang warga negara asing (WNI) ke terminal domestik di bandara Soekarno Hatta, maskapai Lion Air diberi sanksi oleh Kementerian Perhubungan berupa pembekuan ground handling dan pembekuan pembukaan rute baru selama enam bulan.
Tak terima dengan pembekuan tersebut, Lion Air pun melaporkan petinggi Kemenhub, yakni Dirjen Perhubungan Udara Suprasetyo ke Bareskrim Polri.
CEO Lion Air juga menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rusdi Kirana disebut ingin merayu Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar maskapai yang sering mengalami delay itu tak dibekukan.
-
Siapa pemilik Lion Air Group? Melansir dari laman Forbes.com, sosok ini memiliki kekayaan bersih senilai USD1,7 miliar di tahun 2015 lalu. Sosok Rusdi Kirana selama ini dikenal sebagai pemilik maskapai dengan biaya murah, Lion Air Group.
-
Siapa yang dipecat Kejagung? Jaksa Agung ST Burhanuddin memecat Kajari Bondowoso, Jawa Timur Puji Triasmoro dan Kasie Pidsus Alexander Kristian Diliyanto Silaen karena diduga terlibat korupsi.
-
Siapa yang membebaskan pilot Susi Air? Pembebasan ini merupakan hasil dari operasi gabungan yang dilakukan oleh Tim Gabungan TNI-Polri dan Satgas Operasi Damai Cartenz-2024.
-
Apa arti dari kata 'presiden'? Kata 'presiden' berasal dari bahasa Latin, praesidere; prae (sebelum) dan sedere (menduduki atau bertengger), menurut ahli linguistik Ben Zimmer, seperti dikutip dari NPR.
-
Siapa yang bertanggung jawab untuk merawat pesawat Lion Air? Sebagai contoh Batik Air, perhitungan dan perencanaan perawatan yang cermat merujuk kepada Maintenance Program Batik Air yang disahkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
-
Siapa Presiden Penyair Jawa Timur? Aming Aminoedhin, seniman yang dijuluki Presiden Penyair Jawa Timur.
Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi mengatakan Rusdi Kirana tidak mungkin akan berani mengintervensi Presiden Jokowi. Karena hal itu bukan ranahnya Presiden Jokowi.
"Enggak karena kewenangannya di Polri. Yang pasti Menhub punya dasar untuk memberikan sanksi coba dikonfirmasi dengan Menhub. Tapi saya kira Presiden gak ada hubungannya dengan Pak Rusdi," kata Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/5)
Mantan Juru Bicara Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut menambahkan pemberian sanksi dari Kementerian Perhubungan tersebut sudah melalui perhitungan yang matang.
"Yang pasti Menhub punya dasar untuk memberikan sanksi," katanya.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Presiden Jokowi meminta hal tersebut ditanyakan langsung pada Ketua MPR Ahmad Muzani.
Baca Selengkapnya
Menurut KPU RI, hal itu tidak relevan sebab Jokowi bukan bagian dari peserta pemilu.
Baca Selengkapnya
Hal tersebut berbeda dengan perkara mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo dan putranya, Mario Dandy.
Baca Selengkapnya
Panglima TNI menyatakan tidak akan memakai operasi militer dalam pembebasan Pilot Susi Air.
Baca Selengkapnya
Jokowi membantah ikut cawe-cawe soal isu Munaslub Golkar itu.
Baca Selengkapnya
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan merespons ramai tudingan Presiden Jokowi soal menyodorkan nama Kaesang Pangarep untuk maju di Pilkada Jakarta.
Baca Selengkapnya
Puan menegaskan Jokowi bukan ketua umum partai politik dan ketua koalisi.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi gregetan disebut dengan julukan Lurah oleh banyak politisi.
Baca Selengkapnya
Gibran baru akan menanggapi kabar bergabung Kaesang ke PSI setelah ada pernyataan resmi dari pusat.
Baca Selengkapnya
Jokowi menegaskan, Pilkada adalah urusan partai politik. Dirinya juga bukan pemilik atau ketua umum partai.
Baca Selengkapnya
Jokowi menyatakan, pengunduran diri Airlangga menjadi urusan internal Golkar.
Baca Selengkapnya
Ari menegaskan Presiden Jokowi saat ini tengah fokus menyelesaikan pekerjaannya.
Baca Selengkapnya