Istana soal eksekusi Labora: Negara tidak boleh kalah
Merdeka.com - Terpidana kasus pencucian uang dan pembalakan liar, Labora Sitorus, akhirnya menyerahkan diri dan sudah menempati sel isolasi yang berukuran 1,5 x 4 meter di Lembaga Permasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur. Sebelum menyerahkan diri, mantan polisi sempat kabur beberapa kali saat hendak dieksekusi.
Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi menyatakan, untuk kasus Labora, Presiden Jokowi memerintahkan agar hukum ditegakkan dan jangan sampai negara seakan takluk hanya kepada satu orang.
"Sikap pemerintah jelas dan Presiden sudah menyampaikan pada Menko Polhukam untuk menegakkan aturan. Negara tidak boleh kalah oleh orang per orang dan begitu Menko Polhukam perintahkan kan aparat dibawahnya langsung bergerak dan sudah ditangkap," kata Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (8/3).
-
Apa sikap Jokowi terkait Jampidsus dikuntit? 'Sudah enggak ada masalah memang enggak ada masalah apa-apa,' imbuhnya.
-
Siapa menteri Jokowi yang terlibat korupsi? Para Menteri Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi Dua periode pemerintahan Presiden Jokowi setidaknya ada bebarapa menteri yang terjerat kasus korupsi.
-
Kasus korupsi apa yang dilakukan menteri Jokowi? Mantan Menpora Imam Nahrawi Terbukti menerima suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran (TA) 2018
-
Siapa menteri Jokowi yang dipanggil MK? Empat menteri itu meliputi Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
-
Siapa yang dipanggil Jokowi terkait penguntitan Jampidsus? 'Sudah saya panggil tadi,' kata Presiden Jokowi saat diwawancarai di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (27/5).
-
Siapa yang diperiksa di Kejagung? Gimmick Sandra Dewi Saat Diperiksa Kasus Korupsi Suami di Kejagung Tidak banyak ucapan yang dilontarkan Sandra sebelum menjalani pemeriksaan. Sejumlah gimmick banyak terjadi selama pemeriksaan Aktris Sandra Dewi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah 2015-2022 yang menyeret suaminya, Harvey Moeis, Kamis (4/4).
Johan menjelaskan, sampai saat ini Presiden Jokowi belum akan melakukan evaluasi terhadap kinerja Menkum HAM terkait kasus Labora.
"Saya belum ada informasi soal itu, tapi Menko Polhukam kemarin sudah sampaikan. Kalau detailnya mungkin Pak Menko yang bisa, tapi tegas perintah Presiden negara tidak boleh kalah oleh orang per orang. Sehingga ada perintah langsung dikejar ke manapun, nggak lama kan ketangkap," ujarnya.
Seperti diketahui, Labora Sitorus merupakan terpidana kasus pembalakan liar dan pencucian uang dan divonis 15 tahun penjara. Namun Labora kabur saat akan dieksekusi, tidak hanya sekali bahkan mantan anggota polisi itu kabur dua kali.
Sampai akhirnya Labora menyerahkan diri ke Polres Sorong, Papua pukul 03.00 WIT dengan mengendarai ojek dan tanpa adanya pengawalan.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi menanggapi putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang mencopot Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaGugatan batas usia capres-cawapres masih ada tahap sidang untuk pembuktian.
Baca SelengkapnyaDia enggan menanggapi lebih lanjut polemik yang disampaikan oleh Agus. Terlebih, pada 2017 dirinya tidak mengetahui persoalan tersebut.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menanggapi santai putusan Mahkamah Konstitusi yang akan dibacakan hari ini
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menolak menanggapi soal putusan MK mengenai persyaratan baru capres dan cawapres
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo menjawab usulan agar pimpinan KPK dinonaktifkan di tengah kasus dugaan pemerasan Mentan Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menolak menanggapi soal putusan MK mengenai persyaratan baru capres dan cawapres.
Baca SelengkapnyaPemerintah menghormati putusan MK soal perubahan ambang batas pencalonan Pilkada 2024 dan syarat calon usia kepala daerah.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi tidak mau banyak berkomentar terkait putusan MA tersebut.
Baca Selengkapnya"Enggak ada, pikiran saja enggak ada, masa (terbitkan Perppu Pilkada)," kata Jokowi kepada wartawan di Hotel Kempinski Jakarta Pusat, Jumat (23/8).
Baca SelengkapnyaIstana mengajak semua pihak untuk kembali bersatu dan bekerja bersama memajukan Indonesia.
Baca Selengkapnya