Istana soal Indeks Persepsi Korupsi Merosot: Masih Marak Pungli & Money Politic

Merdeka.com - Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani menanggapi terkait Indeks Persepsi Korupsi oleh Transparency International yang merosot ke peringkat 37. Jaleswari mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu memberikan arahan bahwa korupsi adalah musuh negara dan tidak akan diberikan toleransi terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran ini.

"Presiden juga mengingatkan khususnya pada aparat penegak hukum dan penyelenggara negara untuk tidak memanfaatkan hukum untuk menakuti, memeras, dan korupsi, ini membahayakan agenda nasional," kata Jaleswari dalam keterangan pers, Kamis (28/1).

Dia juga menjelaskan hasil yang disampaikan Transparency International Indonesia (TII) merilis indeks persepsi korupsi (IPK) atau corruption perception index (CPI) Indonesia tahun 2020 penting bagi pemerintah. Hal tersebut sebagai evaluasi kebijakan pemberantasan korupsi selanjutnya.

"Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang tahun ini turun 3 poin (skor 37 skala 100) karena Indonesia masih menghadapi masalah dalam mengubah persepsi publik terhadap korupsi di internal pemerintahan karena masih maraknya pungutan liar (pungli) dan penggunaan koneksi untuk mendapatkan privilege layanan publik, integritas aparat penegak hukum, serta money politics," ungkap Jaleswari.

Jaleswari juga mengatakan pemerintah bersama dengan KPK sebagai ujung tombak dalam upaya pemberantasan korupsi, akan terus meningkatkan upaya pembenahan sistem pencegahan di hulu melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Dia juga mengklaim evaluasi terhadap implementasi Stranas PK tahun 2019-2020 di sektor perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta reformasi birokrasi menunjukkan beberapa perbaikan sistemik.

"Di fokus sektor perizinan dan tata niaga, aksi penghapusan izin gangguan dan surat keterangan domisili usaha yang didukung oleh Kementerian Dalam Negeri, telah mempermudah syarat berusaha dan menghemat waktu 14 hari dalam pengurusan izin khususnya bagi pelaku UMKM," beber Jaleswari.

Sementara itu untuk percepatan implementasi Online Single Submission pun terus didorong guna mempercepat layanan perizinan dan mencegah pungli dalam layanan dasar. Di sektor keuangan negara, kata dia pembenahan proses pengadaan barang jasa melalui penerapan e-katalog local di 6 provinsi dan e-katalog sektoral di 5 kementerian dengan volume pengadaan barang jasa yang sangat besar dan kompleks telah mampu meminimalkan risiko terjadinya korupsi.

"Di sektor reformasi birokrasi aksi penguatan sistem merit melalui penggunaan sistem informasi dalam seleksi jabatan pimpinan tinggi ASN juga mampu mencegah jual beli jabatan," ungkap Jaleswari.

Jaleswari mengklaim nantinya pemerintah berkomitmen memperbaiki upaya pencegahan korupsi dan menyusun strategi perbaikan aksi Stranas PK di Tahun 2021-2022. Yaitu dengan memperhatikan masukan, riset, dan kajian diantaranya Global Corruption Barometer dan Indeks Persepsi Korupsi.

"Pelaksanaan aksi Stranas PK 2021-2022 ini akan terus ditingkatkan sinergi dan kolaborasinya tidak hanya di instansi pemerintah tetapi juga swasta, dan masyarakat sipil (CSO, akademisi, dan media massa) sehingga diharapkan aksi Stranas PK semakin tepat sasaran, terukur, dan berdampak nyata terhadap perbaikan kualitas layanan publik," tandas Jaleswari.