Follow
Istana: Soal kereta cepat sepenuhnya ada di tangan BUMN
Merdeka.com - Kepala Staf Presiden Teten Masduki mengatakan, Presiden Joko Widodo telah mengambil sikap terkait proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Presiden menghendaki agar pembangunan proyek tersebut tidak membebani APBN.
"Kalau yang kereta cepat, presiden putuskan bahwa itu bukan proyek pemerintah, itu silakan menjadi rencana bisnisnya BUMN," kata Teten di Istana, Jakarta, Selasa (8/9).
Teten menegaskan, pemerintah hanya akan memberikan izin trase.
-
Apa yang ingin dihentikan oleh Presiden? Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
-
Kenapa Kementerian PUPR membangun bendungan? Oleh sebab itu, di hadapan peserta World Water Forum ke-10 Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Indonesia telah memperkuat infrastruktur air seperti membangun 42 bendungan, 1,18 juta hektare jaringan irigasi.
-
Bagaimana cara Kementerian ATR/BPN menyelamatkan aset negara? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset
-
Bagaimana cara Kementan melaksanakan arahan Presiden? Intinya kita siap melaksanakan arahan Bapak Presiden
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Mengapa Menko Perekonomian mendorong pengembangan infrastruktur? Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia.
"Jadi silakan itu pertimbangan ekonomi dan lainnya lebih ke B to B. Jadi pemerintah tidak ikut campur," tegasnya.
Menurut Teten, pemerintah akan memberikan izin jika BUMN sudah memutuskan proyek itu layak dan membawa manfaat besar bagi kesejahteraan rakyat.
"Pemerintah akan izinkan trasenya, itu saja. Sekarang sepenuhnya ada di tangan BUMN," tutupnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung tetap meminta Kementerian BUMN untuk membuat skema pengawasan keuangan di tubuh PT KAI.
Baca Selengkapnya
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta masyarakat tidak khawatir APBN jadi jaminan untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Baca Selengkapnya
Budi menyampaikan bahwa negara tidak akan dirugikan dari hasil uji coba kereta otonom di IKN, dikarenakan pembiayaan uji coba ditanggung oleh vendor ART.
Baca Selengkapnya
Rosan ingin menyelesaikan program restrukturisasi BUMN Karya hingga proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).
Baca Selengkapnya
Besaran penjaminan akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan PT PII.
Baca Selengkapnya
Rieke mengatakan, total alokasi yang telah digelontorkan negara kepada BUMN sebesar Rp243 T
Baca Selengkapnya
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya dicoret dari PSN. Salah satunya karena belum memperoleh pembiayaan yang jelas.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menegaskan nantinya tidak akan ada subsidi untuk harga tiket kereta cepat.
Baca Selengkapnya
Menurut Anies, jangan sampai negara melihat masyarakat sebagai konsumen untuk seluruh urusan.
Baca Selengkapnya
Menurut hasil penghitungan Anies, biaya pembangunan jalur kereta api lebih murah dibanding membangun jalan tol
Baca Selengkapnya
Wika menyinggung proyek kereta cepat mengakibatkan kerugian terhadap perusahaan yang ditaksir mencapai Rp7,12 triliun.
Baca Selengkapnya
Penyertaan modal negara ini akan melibatkan BPK untuk memastikan akuntabel kinerja BUMN.
Baca Selengkapnya