Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Istana soal Kritik Vaksin Covid-19 Berbayar: Anggaran Negara Tak Semua buat Vaksinasi

Istana soal Kritik Vaksin Covid-19 Berbayar: Anggaran Negara Tak Semua buat Vaksinasi Ilustrasi Vaksin Covid-19. ©2020 REUTERS

Merdeka.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan mengatakan anggaran negara tidak mungkin dialokasikan seluruhnya untuk program vaksinasi Covid-19. Untuk itulah, pemerintah tidak menggratiskan vaksin Covid-19 kepada semua masyarakat.

"Ya pasti kan anggaran negara tidak juga dialokasi sepenuhnya untuk vaksin. Kedua, pasti kan pemenuhan vaksin ini kan sangat besar, itu yang harus kita pahami," jelas Irfan kepada Liputan6.com, Selasa (15/12).

Adapun vaksin berbayar atau mandiri untuk masyarakat yang berkecukupan. Sementara, warga yang tidak mampu akan mendapat vaksin gratis.

Dia menyebut adanya vaksin berbayar bukan berarti anggaran negara terbatas. Namun, anggaran pemerintah yang ada saat ini nantinya akan dialokasikan ke program-program lainnya.

"Karena kan keuangan negara tidak mungkin dialokasikan semua untuk itu. Kita tidak usah perdebatkan itu, kita kan (pemerintah) masih melakukan pembangunan," ucapnya.

Dia menilai tak pantas apabila orang mampu mendapat vaksin Covid-19 secara gratis. Irfan mengatakan hal ini prinsipnya sama seperti subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM)

"Jika orang yang mampu, ya dia harus bayar dong, masa dia harus di subsidi. Malu dong, kalau misalnya mampu, beli vaksin, masa sih harus minta di subsidi" kata dia.

"Samalah seperti subsidi BBM, kalau mampu, ya beli lah bensin yang non subsidi, masa mau minta subsidi lagi. Malulah pada diri sendiri. Jadi gausah diperdebatkan lagi itu," sambung Irfan.

Pemerintah, kata dia, memastikan harga vaksin Covid-19 berbayar akan tetap terjangkau oleh masyarakat. Kategori masyarakat yang mampu dan tak mampu nantinya akan dirumuskan lebih lanjut oleh pemerintah.

"Kita serahkan kepada pemerintah terkait apa kriteria harus bayar, harus enggak bayar. Misal tenaga kesehatan, karena penugasan dia, kita punya kewajiban melindungi dia. Karena tugasnya untuk menyelamatkan rakyat, itu yang diberikan vaksin (gratis)," ujar Irfan.

Reporter: Lisza EgehamSumber : Liputan6.com

(mdk/rhm)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Mulai Januari 2024 Vaksin Covid-19 Berbayar, Berapa Harga Idealnya?
Mulai Januari 2024 Vaksin Covid-19 Berbayar, Berapa Harga Idealnya?

Mulai Januari 2024, vaksinasi Covid-19 tidak lagi gratis alias berbayar.

Baca Selengkapnya
Menkes Sebut Vaksinasi Covid-19 Gratis Berakhir 31 Desember 2023
Menkes Sebut Vaksinasi Covid-19 Gratis Berakhir 31 Desember 2023

Mulai 1 Januari 2024, vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat umum berbayar.

Baca Selengkapnya
Anggaran Kesehatan di 2023 Capai Rp183,2 Triliun, Tak Ada Lagi Dana untuk Covid-19
Anggaran Kesehatan di 2023 Capai Rp183,2 Triliun, Tak Ada Lagi Dana untuk Covid-19

Berikut rincian penyaluran anggaran kesehatan di 2023.

Baca Selengkapnya
Vaksin Covid-19 Mulai Berbayar, Ini Kelompok yang Bisa Dapat Gratis
Vaksin Covid-19 Mulai Berbayar, Ini Kelompok yang Bisa Dapat Gratis

Maxi berujar, kelompok pertama yang bisa mendapatkan vaksin gratis adalah yang belum pernah menerima vaksin Covid-19 sama sekali.

Baca Selengkapnya
Iuran Tapera Disebut buat Program Makan Gratis Prabowo & Bangun IKN, Begini Kata Istana
Iuran Tapera Disebut buat Program Makan Gratis Prabowo & Bangun IKN, Begini Kata Istana

Iuran Tapera akan dipungut dari pegawai swasta dan mandiri

Baca Selengkapnya
Benarkah Dana BOS Digunakan untuk Program Makan Siang Gratis? Begini Penjelasan Wapres Ma’ruf Amin
Benarkah Dana BOS Digunakan untuk Program Makan Siang Gratis? Begini Penjelasan Wapres Ma’ruf Amin

Wapres Ma'ruf menjelaskan bahwa program makan siang gratis yang dijalankan oleh pemerintah selanjutnya menggunakan APBN Tahun 2025.

Baca Selengkapnya
Anggaran Rp71 T untuk Makan Gratis Dinilai Masuk Akal Oleh DPR
Anggaran Rp71 T untuk Makan Gratis Dinilai Masuk Akal Oleh DPR

Program makan bergizi gratis akan dimulai pada tahun 2025 secara bertahap.

Baca Selengkapnya
Realisasi Anggaran Pendidikan Hanya 16 Persen, Anggota DPR: Sisa 4 Persen Harusnya Bisa Ringankan Uang Kuliah Mahasiswa
Realisasi Anggaran Pendidikan Hanya 16 Persen, Anggota DPR: Sisa 4 Persen Harusnya Bisa Ringankan Uang Kuliah Mahasiswa

Anggaran 4 persen yang tidak terserap juga bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah uang kuliah bagi sebagian mahasiswa

Baca Selengkapnya
Waspada! Ini Dampak Aturan Pemerintah Hapus Anggaran Wajib Kesehatan 5 Persen
Waspada! Ini Dampak Aturan Pemerintah Hapus Anggaran Wajib Kesehatan 5 Persen

UU Kesehatan telah menghapus kewajiban pemerintah mengalokasikan anggaran 5 persen dari APBN untuk belanja sektor kesehatan.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Menkeu Sri Mulyani Tegaskan Dana Bansos Tak Ada Kenaikan 6 Tahun Terakhir
VIDEO: Menkeu Sri Mulyani Tegaskan Dana Bansos Tak Ada Kenaikan 6 Tahun Terakhir

Sri Mulyani menegaskan tidak ada perbedaan jumlah anggaran yang keluar untuk belanja perlinsos periode 2019-2024

Baca Selengkapnya
Gibran Jawab Wacana Anggaran Makan Siang Gratis jadi Rp7.500: Idealnya Rp15.000
Gibran Jawab Wacana Anggaran Makan Siang Gratis jadi Rp7.500: Idealnya Rp15.000

Wali Kota Solo itu mengatakan ujicoba dengan anggaran Rp 15.000 yang telah dilakukan berjalan lancar.

Baca Selengkapnya
Benarkah Anggaran Bansos Dipolitisasi saat Pemilu 2024? Begini Penjelasan Lengkap Sri Mulyani
Benarkah Anggaran Bansos Dipolitisasi saat Pemilu 2024? Begini Penjelasan Lengkap Sri Mulyani

"Tidak ada perubahan khusus pada 2024 dalam anggaran Bansos maupun perlinsos kecuali perubahan yang telah disampaikan," kata Sri Mulyani.

Baca Selengkapnya