Istana soal Kritik Vaksin Covid-19 Berbayar: Anggaran Negara Tak Semua buat Vaksinasi
Merdeka.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan mengatakan anggaran negara tidak mungkin dialokasikan seluruhnya untuk program vaksinasi Covid-19. Untuk itulah, pemerintah tidak menggratiskan vaksin Covid-19 kepada semua masyarakat.
"Ya pasti kan anggaran negara tidak juga dialokasi sepenuhnya untuk vaksin. Kedua, pasti kan pemenuhan vaksin ini kan sangat besar, itu yang harus kita pahami," jelas Irfan kepada Liputan6.com, Selasa (15/12).
Adapun vaksin berbayar atau mandiri untuk masyarakat yang berkecukupan. Sementara, warga yang tidak mampu akan mendapat vaksin gratis.
-
Bagaimana cara meningkatkan ketahanan kesehatan melalui vaksin? Menkes Budi juga menambahkan, untuk mendukung ketahanan kesehatan, diperlukan penelitian yang berkelanjutan dan mengikuti perkembangan teknologi. Pemerintah melalui berbagai program terus mendorong pengembangan vaksin berbasis teknologi terkini.
-
Kenapa vaksin dalam negeri penting? Hal ini disampaikannya saat meresmikan fasilitas produksi vaksin PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia di Kabupaten Bogor, pada Rabu (11/9). Menkes Budi menekankan bahwa pengalaman sukses dalam mengembangkan Vaksin Merah Putih menunjukkan betapa krusialnya memiliki berbagai jenis vaksin untuk memastikan keamanan kesehatan masyarakat.
-
Bagaimana vaksin melindungi anak? Pemberian vaksinasi ini merupakan langkah penting untuk mencegah munculnya sejumlah masalah kesehatan.
-
Apa tujuan produksi vaksin dalam negeri? Kemandirian dalam produksi vaksin merupakan salah satu kebijakan utama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam meningkatkan ketahanan kesehatan nasional.
-
Bagaimana vaksin kanker ini bekerja? Putin menyatakan keyakinannya bahwa vaksin tersebut, bersama dengan obat imunomodulator generasi baru, akan segera menjadi bagian integral dari terapi individual yang efektif.
-
Mengapa vaksin kanker Rusia gratis? 'Ini bukan vaksin untuk orang-orang tertentu saja. Ketika teknologinya matang, biaya untuk negara diperkirakan sekitar 300 ribu rubel, tetapi pasien akan mendapatkannya tanpa biaya.'
Dia menyebut adanya vaksin berbayar bukan berarti anggaran negara terbatas. Namun, anggaran pemerintah yang ada saat ini nantinya akan dialokasikan ke program-program lainnya.
"Karena kan keuangan negara tidak mungkin dialokasikan semua untuk itu. Kita tidak usah perdebatkan itu, kita kan (pemerintah) masih melakukan pembangunan," ucapnya.
Dia menilai tak pantas apabila orang mampu mendapat vaksin Covid-19 secara gratis. Irfan mengatakan hal ini prinsipnya sama seperti subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM)
"Jika orang yang mampu, ya dia harus bayar dong, masa dia harus di subsidi. Malu dong, kalau misalnya mampu, beli vaksin, masa sih harus minta di subsidi" kata dia.
"Samalah seperti subsidi BBM, kalau mampu, ya beli lah bensin yang non subsidi, masa mau minta subsidi lagi. Malulah pada diri sendiri. Jadi gausah diperdebatkan lagi itu," sambung Irfan.
Pemerintah, kata dia, memastikan harga vaksin Covid-19 berbayar akan tetap terjangkau oleh masyarakat. Kategori masyarakat yang mampu dan tak mampu nantinya akan dirumuskan lebih lanjut oleh pemerintah.
"Kita serahkan kepada pemerintah terkait apa kriteria harus bayar, harus enggak bayar. Misal tenaga kesehatan, karena penugasan dia, kita punya kewajiban melindungi dia. Karena tugasnya untuk menyelamatkan rakyat, itu yang diberikan vaksin (gratis)," ujar Irfan.
Reporter: Lisza EgehamSumber : Liputan6.com
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mulai Januari 2024, vaksinasi Covid-19 tidak lagi gratis alias berbayar.
Baca SelengkapnyaMulai 1 Januari 2024, vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat umum berbayar.
Baca SelengkapnyaBerikut rincian penyaluran anggaran kesehatan di 2023.
Baca SelengkapnyaMaxi berujar, kelompok pertama yang bisa mendapatkan vaksin gratis adalah yang belum pernah menerima vaksin Covid-19 sama sekali.
Baca SelengkapnyaIuran Tapera akan dipungut dari pegawai swasta dan mandiri
Baca SelengkapnyaWapres Ma'ruf menjelaskan bahwa program makan siang gratis yang dijalankan oleh pemerintah selanjutnya menggunakan APBN Tahun 2025.
Baca SelengkapnyaProgram makan bergizi gratis akan dimulai pada tahun 2025 secara bertahap.
Baca SelengkapnyaAnggaran 4 persen yang tidak terserap juga bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah uang kuliah bagi sebagian mahasiswa
Baca SelengkapnyaUU Kesehatan telah menghapus kewajiban pemerintah mengalokasikan anggaran 5 persen dari APBN untuk belanja sektor kesehatan.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menegaskan tidak ada perbedaan jumlah anggaran yang keluar untuk belanja perlinsos periode 2019-2024
Baca SelengkapnyaWali Kota Solo itu mengatakan ujicoba dengan anggaran Rp 15.000 yang telah dilakukan berjalan lancar.
Baca Selengkapnya"Tidak ada perubahan khusus pada 2024 dalam anggaran Bansos maupun perlinsos kecuali perubahan yang telah disampaikan," kata Sri Mulyani.
Baca Selengkapnya