Istana tegaskan Jokowi tak bisa campuri pencekalan Setya Novanto

Merdeka.com - Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi menegaskan Presiden Joko Widodo tak bisa mencampuri pencekalan terhadap Ketua DPR Setya Novanto yang dilakukan oleh Dirjen Imigrasi sesuai dengan permintaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini menjawab terkait langkah DPR yang melayangkan nota keberatan ke Presiden Joko Widodo atas pencekalan ke luar negeri terhadap Setya Novanto.

Johan mengatakan, pencekalan merupakan kewenangan dari KPK. Sedangkan, kata dia, KPK merupakan lembaga independen yang setiap langkahnya tak bisa dicampuri oleh siapa pun tak terkecuali Presiden.

"Jadi apa yang dilakukan KPK itu adalah domain penegakan hukum di KPK, wilayah KPK-nya. presiden tidak bisa melakukan intervensi, tidak bisa melakukan ikut campur dalam kaitan apa yang dilakukan KPK," kata Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/4).

Johan mengatakan nota keberatan tersebut seharusnya dikirimkan ke KPK selaku pihak yang menangani kasus korupsi e-KTP yang dimana dalam kasus tersebut, Setya Novanto dicekal ke luar negeri.

"Tentu KPK independen. Jadi tidak ada kaitannya dengan Presiden. itu murni atau ada di dalam domain kewenangan KPK sebagai penegak hukum. Pertanyaannya bisa disampaikan ke KPK," katanya.

Senada dengan Presiden Joko Widodo, Johan menjelaskan pihak Istana belum mengetahui apakah nota keberatan tersebut telah diterima.

Sebelumnya, Menurut Wakil ketua DPR Fahri Hamzah pencekalan Setnov tidak mempertimbangkan berbagai aspek situasi. "Tindakan pencekalan kepada ketua DPR tidak mempertimbangkan situasi Setnov adalah ketua DPR dan memiliki situasi yang penting. Ketua DPR menjalani tugas itu luar yang biasanya dihadiri oleh pimpinan dewan tetapi tidak bisa karena dicekal," kata Fahri, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/4).

Pencekalan ini menurut Fahri, bertentangan dengan hak-hak dasar seseorang berdasarkan konstitusi. "Pencegahan individu pertentangan dengan undang-undang yang menjamin hak-hak dasar seseorang berdasarkan konstitusi," ujarnya.

Terkait hal ini, DPR melakukan rapat bersama dengan Badan Musyawarah (Bamus) dan pimpinan lainnya untuk menentukan sikap dari lembaga tinggi DPR terhadap kasus Setnov. "Sikap dari Bamus adalah sikap DPR. Kami akan mengirimkan surat kepada Presiden besok," tuturnya.

Dia juga mengimbau agar Presiden dapat mencabut pencekalan terhadap Setnov. "Presiden sebagai atasan dari Kemenkum HAM memang juga diminta membatalkan pencekalan yang ada karena bertentangan dengan konstitusi dan bertentangan dengan Undang-Undang tentang Keimigrasian," ungkap Fahri. (mdk/eko)