Istana tegaskan tak ada kata 'Sumber Daya' di Kemenko Kemaritiman
Merdeka.com - Setelah dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menko Kemaritiman menggantikan Indroyono Soesilo, Rizal Ramli langsung merubah nama kementeriannya menjadi Menko Kemaritiman dan Sumber Daya.
Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi menyatakan perubahan nama tersebut tak dapat serta merta dapat diubah begitu saja. Sebab, dalam Keppres pengangkatan menteri tercantum nomenklatur dengan nama Kementerian Koordinator Kemaritiman.
Oleh sebab itu, Johan menegaskan, Presiden Jokowi mematuhi nama kementerian yang sesuai dengan nomenklatur.
-
Apa yang dibahas Risma dengan Jokowi? Menteri Sosial Tri Rismaharini bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (30/8) pukul 08.30 WIB. Risma melapor dirinya diusung PDI Perjuangan (PDIP) maju dalam pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Timur (Jatim) 2024.'Bu Risma melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa beliau dicalonkan oleh partai politik sebagai bakal calon Gubernur dan telah mendaftar ke KPU Provinsi Jatim,' kata Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana kepada wartawan, Jumat (30/8).
-
Bagaimana Rizal Ramli bisa jadi Menteri? Prestasinya yang bagus di Bulog, membuat presiden Gusdur ketika itu mengangkatnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada bulan Agustus 2000 dan segera mencanangkan kebijakan 10 Program Percepatan Pemulihan Ekonomi.
-
Siapa yang Jokowi minta untuk segera selesaikan RUU Perampasan Aset? Jokowi menyebut, pemerintah telah mengajukan RUU perampasan aset kepada DPR. Kini tinggal DPR untuk menindaklanjuti RUU tersebut.
-
Kenapa Jokowi desak DPR selesaikan UU Perampasan Aset? 'Menurut saya, UU perampasan aset tindak pidana ini penting segera di selesaikan. Karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan memberikan efek jera,'
-
Kenapa Soekarno ganti nama? Nama asli Soekarno, Kusno, diberikan oleh orang tuanya saat ia lahir pada tahun 1901. Namun, ketika ia masih kecil, Kusno sering jatuh sakit. Akibatnya, orang tua Kusno memutuskan untuk mengganti namanya menjadi 'Soekarno.'
-
Apa rencana Prabowo terkait kementerian? Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40.
"Keppres pengangkatan beberapa menteri termasuk Menko, di situ nggak ada kata-kata sumber daya," kata Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta (4/3).
Johan menegaskan, perubahan nomenklatur juga harus atas persetujuan DPR. Apabila tidak, maka sampai saat ini nama Kementerian yang dipimpin oleh Rizal Ramli itu masih memiliki nama Menko Kemaritiman tanpa ada kata Sumber Daya.
"Nama menteri di UU tentang kementerian harus dibicarakan dengan dewan (DPR). Karena itu, kalau Presiden sesuai dengan nomenklatur saja bahwa itu menko kemaritiman," tegasnya.
Seperti diketahui, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga menyentil Rizal Ramli yang semaunya merubah nama Kementerian menjadi Menko Kemaritiman dan Sumber Daya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bahkan, penambahan jumlah menteri juga belum dibahas oleh Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaAdapun dalam RUU Kementerian Negara mengatur bahwa jumlah kementerian menyesuaikan kebutuhan presiden atau tidak dibatasi.
Baca SelengkapnyaJodi Mahardi menyampaikan hak dan aturan para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Kemenko Marves akan tetap dipenuhi.
Baca SelengkapnyaKetua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan postur APBN Tahun 2025 tidak akan terpengaruh jika nantinya jumlah kementerian ditambah
Baca SelengkapnyaDiketahui, pada UU yang berlaku saat ini jumlah Kementerian Negara dibatasi sampai 34.
Baca SelengkapnyaAturan turunan ekspor pasir laut masih digodok karena melibatkan banyaknya tim kajian.
Baca SelengkapnyaGerindra mengakui sejauh ini isu-isu tentang kabinet Prabowo-Gibran masih sebatas aspirasi.
Baca SelengkapnyaKetua MPR: Tak Masalah Wantimpres Berubah Menjadi Dewan Pertimbangan Agung
Baca SelengkapnyaDraf akan diserahkan terlebih dahulu kepada pimpinan DPR untuk masuk dalam rapat paripurna.
Baca SelengkapnyaGolkar Sepakat Jumlah Menteri Tak Diatur dalam UU Kementerian: Supaya Presiden Leluasa Susun Kabinet
Baca SelengkapnyaDPR RI menargetkan pengesahan RUU DKJ sebelum pencoblosan Pilkada 2024, apa alasannya?
Baca SelengkapnyaDoli menerangkan, saat ini KPU untuk Pilkada Jakarta masih menggunakan penamaan DKI Jakarta. Hal itu dikhawatirkan menjadi sengketa.
Baca Selengkapnya