Istri Eks Plt Kepala DPKAD Syok Uang Hasil Jual Mobil Dipakai Menyuap Bupati Tamzil

Merdeka.com - Terdakwa staf khusus Bupati Kudus, Agoes Soeranto atau Agus Kroto menjalani sidang pemeriksaan tiga saksi terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Kudus di Tipikor, Rabu (18/12).

Tiga saksi yakni Plt Sekretaris DPPKAD nonaktif Kudus Akhmad Shofian, Pegawai BKPP Kudus Hendro Muswinda, dan Kepala Bagian Organisasi Setda Kudus Rini Kartika Hadi Ahmawati.

Di hadapan majelis hakim terungkap bahwa saksi Rini Kartika selaku ASN Setda Kudus mengaku kaget ketika suaminya diperiksa di Polres Kudus setelah operasi tangkap tangan dilakukan KPK.

"Saya tidak menyangka, kalau saat itu suami sudah dalam diperiksa di Polres Kudus terkait suap kepada Tamzil," kata Rini Kartika saat bersaksi dihadapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang yang dipimpin oleh Sulistyono, Rabu (18/12).

Dia mengungkapkan mengetahui itu setelah suaminya cerita uang hasil jual dua mobil dipakai untuk menyuap Bupati Tamzil. Padahal setahu dia, hasil penjualan mobil akan dipakai untuk membiayai kuliah anaknya di Fakultas Kedokteran dan tambahan modal usaha.

"Jadi dua mobil dijual Grand Iivina dan Terano total Rp750 juta untuk menyuap Tamzil, dan tindakan itu suami tidak ngomong apa yang telah dilakukan," ungkapnya.

Padahal saat itu, kata Rini sempat ikut seleksi kenaikan jabatan di dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Masing-masing yaitu di BKPP dan Disdukcapil Kudus. Proses seleksi diikuti sampai selesai hingga berhasil lolos tahap akhir.

"Tapi saya tidak tahu kalau dibalik semua itu ada kasus suap. Ternyata suapnya sebesar Rp750 juta selain untuk ngembangin karirnya juga untuk memperjuangkan saya. Padahal saya sudah pasrah dipilih monggo, tidak dipilih disuruh ikut tahun depan dengan alasan masih muda," jelasnya.

Agus Kroto didakwa menjadi perantara suap antara Akhmad Shofian, ajudan Bupati Kudus Uka Wisnu Sejati, dan Bupati Kudus HM Tamzil. Bahkan kuat dugaan bahwa dialah yang menjadi otak dalam kasus ini.

Atas perbuatan itu, terdakwa Agus Kroto dijerat dengan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP (dakwaan kesatu).

Serta Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat 1.