Istri Gatot sudah siapkan USD 20.000 buat Jaksa Agung

Merdeka.com - Persidangan mantan Sekjen Partai Nasdem, Patrice Rio Capella, menghadirkan saksi, yakni mantan anak buah pengacara Otto Cornelis Kaligis, Fransisca Insani Rahesti. Sisca, sapaan akrabnya, mengaku bahwa Evy Susanti, istri Gubernur nonaktif Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho menyiapkan dana USD 20.000 buat Jaksa Agung HM Prasetyo.

"Kata Evy, tolong sampaikan ke Rio untuk Jaksa Agung ada USD 20.000. Untuk Rio nanti ada dana sendiri," ucap Sisca ketika bersaksi dalam ruang sidang gedung tipikor baru, Bungur, Jakarta, Senin,(16/11).

Menurut Sisca, Rio juga pernah melakukan adakan pertemuan bertiga bersama dirinya dan Evy. Pertemuan digelar di sebuah restoran bilangan Jakarta Selatan. Dalam pertemuan, kata Sisca, Evy dan Rio membahas soal islah antara Gatot dan Wakil Gubernur Sumut, Tengku Erry Nuradi.

"Namun jarak tempat duduknya jauhan saya sama Evy dan pak Rio jadi dengarnya cuma ngomongin Kejaksaan Agung," ujarnya.

Kemudian, Sisca menceritakan, dalam pembicaraan keduanya sempat terdengar bila ingin menghadapi kejaksaan mesti pelan-pelan, jangan terburu-buru. Hal itu diucapkan oleh Rio kepada Evy.

"Saya juga sempat mendengar, kata Pak Rio, kalau ke kejaksaan mesti pelan-pelan, jangan buru-buru," tambahnya.

Diketahui sebelumnya, Evy mengaku pernah memberikan uang kepada Siska sebesar Rp. 150 juta di hotel Gran Hyat tetapi uang tersebut kurang. Kemudian, Evy memberikan sisanya kepada Sisca di kantor OCK.

"Awalnya saya berikan uang Rp 150 juta tapi Sisca bilang kurang setelah itu kata Sisca uang tersebut harus Rp 200 juta hari ini. Kemudian saya bilang sama Sisca. Sisca nanti sisanya saya suruh supir saya untuk berikan ke kantor," ucap Evy.

Patrice sebelumnya didakwa menerima Rp 200 juta dari Gatot Pujo Nugroho dan Evy Susanti. Uang diberikan lantaran Rio menjembatani islah antara Gatot dan Wakil Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi.

Patrice dijerat dengan pidana dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.