Isu 5.000 senjata jadi momentum pemerintah lakukan pembenahan

Merdeka.com - Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate menanggapi pernyataan Panglima TNI perihal ada pesanan 5.000 senjata. Menurutnya, momentum ini adalah saatnya pemerintah melakukan pembenahan terhadap pengelolaan senjata.

"Satu hal yang perlu dicatat. Negara perlu mencatat jumlah senjata di Indonesia. Pada saat di mana-mana proxy war itu terjadi, tentu berbahaya. Karena itu pembelian senjata perlu terkoordinasi dengan baik," ujar Johnny di kantornya, Jalan Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (26/9).

Menurut Johnny, penting melakukan pendataan ulang. Sebab banyak sekali institusi non TNI dan Polri juga menggunakan senjata dalam operasinya. Ia mencatat ada institusi seperti BIN, Bea Cukai, Kejaksaan, bahkan akademisi maupun organisasi kepemudaan seperti Resimen Mahasiswa.

Sebab itu, pembelian senjata perlu dikontrol dan dilihat kembali. Pasalnya, untuk pembelian senjata hanya melalui persetujuan TNI dan Polri. Hal itu dilakukan guna mencegah pihak-pihak yang akan memberikan ancaman kepada negara.

"Karena itu pembelian senjata perlu persetujuan institusi terkait, standar tempur harus persetujuan TNI, standar kamtibmas harus persetujuan Polri dan Kemenhan untuk mengetahui berapa senjata yang ada di Indonesia," tuturnya.

Seperti diketahui, pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo pada Jumat (22/9) lalu, membuka mata pengelolaan senjata di sana. Menurut Johnny berkat itu masyarakat menjadi lebih waspada. Sehingga ia tidak melihat Gatot melakukan manuver politik. Apalagi, pernyataan itu dikeluarkan di hadapan purnawirawan TNI, bukan konferensi pers untuk konsumsi publik.

"Pengalaman ini membuka untuk memperbaiki metode pengelolaan pengadaan senjata di indonesia yang selama ini dianggap biasa-biasa saja, inilah positifnya pernyataan panglima. Dibuka kepada masyarakat agar masyarakat alert, waspada," kata dia.