Isu pembelian 5 ribu senjata ilegal jadi polemik, ini penjelasan Panglima TNI

merdeka.com Sekitar 7 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menegaskan, pihaknya tidak pernah menjelaskan tentang adanya institusi di luar TNI yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal ke Indonesia.

"Saya tidak pernah press release (pernyataan pers soal senjata), saya hanya menyampaikan kepada purnawirawan, namun berita itu keluar. Saya tidak akan menanggapi terkait itu (senjata ilegal)," kata Panglima TNI usai menutup Kejurnas Karate Piala Panglima TNI Tahun 2017, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Minggu dikutip dari Antara, Senin (25/9).

Namun demikian, dirinya mengakui bahwa beredarnya video dan rekaman soal itu di dunia maya adalah memang pernyataannya.

Orang lain juga bertanya?

"Seribu persen itu benar kata-kata saya. Tapi saya tidak pernah 'press release'(mengeluarkan pernyataan pers), sehingga saya tidak perlu menanggapi hal itu," paparnya.

Terkait kebenaran informasi bahwa ada institusi di luar TNI yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal ke Indonesia, Panglima TNI kembali enggan menanggapi soal itu.

Menanggapi pernyataan Menko Polhukam Wiranto bahwa ada masalah komunikasi antara TNI, BIN dan Polri, kata Gatot, bisa ditanyakan langsung kepada Wiranto soal itu.

Dia kembali mengakui bahwa rekaman yang beredar itu benar-benar omongannya. Namun dirinya tidak punya kompetensi untuk menanggapi hal itu lantaran dirinya tidak pernah melakukan 'press release'.

"Itu benar omongan saya, 1.000 persen, tapi tentang kebenaran isi konten rekaman itu saya tak mau berkomentar," katanya.

Dalam rekaman yang beredar, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyebut adanya institusi tertentu yang akan mendatangkan 5.000 senjata secara ilegal dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pernyataan itu disampaikan Jenderal Gatot dalam silaturahim TNI dengan purnawirawan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Jumat (22/9).

Acara tersebut turut dihadiri Menko Polhukam Wiranto, mantan Wakil Presiden Jenderal (Purn) Try Sutrisno, Laksamana TNI (Purn) Widodo AS, dan mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus, Letnan Jenderal TNI (Purn), Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, serta sejumlah petinggi TNI lainnya.

(mdk/rnd)