Isu pemekaran provinsi ALA & ABAS di Aceh kembali disuarakan

Merdeka.com - Isu pemekaran provinsi Aceh menjadi tiga wilayah telah diembuskan sejak 18 tahun lalu. Sebelum Aceh dilanda tsunami dan paska tsunami agenda itu terus disuarakan pemekaran provinsi ALA (Aceh Lauser Antara) dan ABAS (Aceh Barat Selatan).

Sekarang paska Pemilihan Presiden (Pilpers) mencuat kembali ke publik rencana pemekaran itu menyusul rencana Forum Bersama (Forbes) anggota DPR dan DPD RI asal Aceh mengusulkan kembali pembentukan provinsi ALA dan ABAS kepada legislatif dan eksekutif di pusat.

Menyikapi hal itu, tokoh masyarakat Aceh Tengah, Ligadinsyah pada wartawan mengatakan, pemekaran provinsi ALA merupakan aspirasi rakyat yang harus segera dilakukan. Pemekaran ini tentunya untuk menjaga perdamaian yang abadi di Aceh.

"Salah kalau ada yang beropini kalau pemekaran itu bukan untuk perdamaian, tetapi pemekaran provinsi itu justru untuk memperkuat perdamaian di Aceh," kata Ligadinsyah dalam konferensi pers, Jumat (17/10) di Banda Aceh.

Sementara itu Ketua Harian Komite Persiapan Pemekaran Provinsi ALA (KP3A), Nawi Sugedang mengatakan, pemekaran Provinsi ALA itu harus sudah terbentuk pada tahun 2017 nanti. Pemekaran ini bertujuan untuk mempercepat proses pembangunan Provinsi ALA dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Pemekaran Provinsi ALA itu harga mati, wajib terpenuhi dan kami akan terus berjuang sampai disahkan," jelas Nawi Sugedang.

Kalau ada yang mengatakan bahwa pemekaran provinsi itu untuk mengecilkan Aceh, katanya, itu merupakan pendapat yang keliru dan tidak tepat. Justru dengan adanya pemekaran semakin memperkuat dan membesarkan Aceh.

"Salah bila ada yang bilang mengecilkan Aceh, tetapi justru kita ingin membesarkan Aceh," imbuhnya sembari mencontohkan seperti di pulau Jawa yang memiliki beberapa provinsi.

Baru kemudian setelah ada beberapa provinsi di Aceh, di antaranya ada provinsi Aceh, provinsi ALA dan ABAS, jelas Nawi, yang akan menjadi pemersatu dan perekat antar provinsi itu nantinya adalah keberadaan Wali Nanggroe.

"Wali Nanggroe nantinya menjadi tokoh adat yang memperekat Aceh yang ada beberapa provinsi, karena memang tugas Wali Nanggroe itu tokoh adat," tandasnya.

Alasan kuat masyarakat di wilayah Tengah Aceh meminta pembentukan Provinsi ALA karena selama ini sebaran pembangunan dan kesejahteraan tidak merata. Justru kabupaten/kota yang ada di wilayah tersebut pembangunan dan kesejahteraan jauh tertinggal dibandingkan dari daerah lain yang ada di Aceh.

"Wilayah ALA itu kami seperti dianak tirikan dalam pembangunan selama ini, sehingga dengan adanya provinsi ALA akan mempercepat kesejahteraan dan pembangunan," tukasnya. (mdk/hhw)