Isu Reklamasi: Kubu Jokowi Siapkan Jawaban, Kubu Prabowo Sebut Potensi Ledakan

Merdeka.com - Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) dan 02 Prabowo Subianto sama-sama menyiapkan pembahasan mengenai reklamasi, dalam debat Capres kedua yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu (17/2). Debat kedua akan mengusung tema energi, lingkungan hidup, infrastruktur, pangan dan sumber daya alam.

Memang, persoalan reklamasi hingga kini masih hangat diperbincangkan. Setidaknya ada dua kasus yang masih bergulir, yaitu reklamasi Teluk Jakarta dan Tanjung Benoa. Maka tepat jika kedua kubu menyiapkan pembahasan isu ini.

Dalam kasus reklamasi Teluk Jakarta, Gubernur Anies Baswedan mencabut izin pembuatan 13 pulau buatan di pesisir utara Jakarta tersebut. Namun khusus untuk pulau reklamasi yang sudah ada, yaitu pulau C, D, G dan N dilakukan penataan dengan pembagian pulau C dan D dikelola PT Kapuk Niaga Indah. Sementara Pulau G dikelola pengembang PT Muara Wisesa Samudera. Kedua korporasi ini merupakan anak perusahaan Agung Podomoro Land. Sementara Pulau N dikelola PT Pelindo II.

Pulau D kemudian disegel Pemprov DKI pada 7 Juni 2018. Itu lantaran melanggar Perda Nomor 1 Tahun 2014, Perda Nomor 7 tahun 2010 dan Pergub Nomor 128 tahun 2012.

Permasalahan yang muncul kemudian adalah segel tiba-tiba hilang. PT Jakarta Property yang diserahi mandat untuk melanjutkan pengelolaan, menyerahkan permasalahan itu kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Itu dikarenakan satuan itu dinilai lebih paham sebagai penertib aturan daerah.

Pemerintah DKI Jakarta saling lempar tanggung jawab. Kepala Satpol PP DKI Jakarta Yani Wahyu Purwoko mengaku tidak pernah menyabut segel tersebut. Bahkan dia berkukuh belum ada permintaan kepada pihaknya untuk mencopot spanduk bertuliskan 'Bangunan Ini Disegel'. Masalah baru pun mengikuti, denyut ekonomi Pulau D sudah berdetak. Anies menyebut kawasan niaga di sana tidak berizin.

Persoalan kusut reklamasi juga terjadi di Teluk Benoa. Proyek di Pulau Dewata tersebut hingga kini masih pro kontra sejak izin reklamasi dikeluarkan Gubernur Bali tertanggal 26 Desember 2012, terkait pemanfaatan dan pengembangan kawasan Teluk Benoa seluas 838 hektare.

Bulan Agustus Tahun 2018, Gubernur Bali terpilih Wayan Koster memutuskan untuk menghentikan proyek reklamasi Teluk Benoa. Saat itu dia menyampaikan delapan poin, salah satunya berisi kepastian bahwa reklamasi kawasan Teluk Benoa tidak bisa dilaksanakan.

Namun tidak berselang lama, terbit izin lokasi reklamasi Teluk Benoa yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI). Pemohon telah melengkapi persyaratan izin, termasuk membayar PNBP sebesar Rp 13,076 miliar yang disetor ke kas negara.

KKP menilai izin lokasi reklamasi Teluk Benoa yang diterbitkan pada 29 November 2018 sesuai dengan Perpres Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dan Surat Edaran MKP Nomor 543/MEN-KP/VIII/2018 tentang Proses Pelayanan Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan.

Permohonan PT TWBI ini juga telah sesuai dengan alokasi tata ruang dalam Perpres Nomor 45 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 51 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan.

Tim debat Jokowi untuk tema lingkungan, Nurul Emmy Hafild mengatakan pembahasan soal reklamasi masuk dalam kajian, dan sudah dipersiapkan untuk Capres nomor urut 01.

Pihaknya mengaku telah menyiapkan jawaban persoalan reklamasi, jika memang hal tersebut disinggung oleh Capres nomor urut 02 dalam debat nanti.

Namun ketika ditanya mengenai jawaban-jawaban yang sudah dipersiapkan tersebut, Nurul Emmy mengunci rapat pembicaraan. Dia hanya menjelaskan jika semua telah dipikirkan.

"Itu saya saat ini tidak bisa komentar. Sudah ada jawabannya kalau ditanya," ujar Nurul Emmy kepada merdeka.com, Senin (11/2).

Dalam tema lingkungan, calon petahana nanti akan lebih banyak bertutur perihal keberhasilan dalam program kehutanan sosial, termasuk pemberian lahan garapan untuk masyarakat.

Terkait program ini, dari target pemerintah sebanyak 12 juta hektare, tercatat sudah 2,4 juta hektare yang dimanfaatkan masyarakat. Pengelolaan dilakukan Perhutani dengan sistem mitra. Pembagian 80 persen untuk masyarakat, sedangkan 20 persen untuk BUMN tersebut.

"Mereka bisa garap hutan selama 35 tahun, dan rakyat mendapat kepastian hukum serta juga diberikan kredit yang lunak bunga tiga persen," tuturnya.

Sementara itu, tim debat Prabowo untuk tema lingkungan, Gari Primananda mengakui juga membahas isu reklamasi dan menyiapkannya untuk bahan debat Capres nomor urut 02.

Kepada merdeka.com, Gari menilai isu reklamasi perlu diangkat lantaran berkaitan dengan alam. Menurutnya, saat ini ada 42 titik berbahaya jika dilakukan reklamasi. Bahkan tak menutup kemungkinan titik-titik tersebut berpotensi meledak.

"Kalau enggak salah 42 titik yang sebenarnya kalau ditutup merusak dan berbahaya, karena ada biota laut yang mengandung gas. berbahaya jika dibangun. Jadi bukan masalah menutup laut, tapi juga bahaya bagi konstruksinya. Berpotensi meledak," kata Gari saat dihubungi.

Dia menjabarkan kemungkinan tersebut bisa terjadi lantaran adanya habitat ganggang, plankton dan hewan laut lain yang merupakan sumber utama pembentukan gas alam. Menurutnya di antara titik berpotensi terjadi ledakan jika reklamasi dilakukan adalah teluk Jakarta dan Bali.

"Nah cuman kalau itu dibor, ditutup, bisa berpotensi reaksi berbahaya pada tanah nanti. Jadi isunya bukan menutup laut, tapi berbahaya juga. Tetapi berbahaya karena ada gas-gas. Terakhir diskusi dengan pakar, ada 42 titik yang berpotensi reklamasi akan berbahaya jika dibangun. Termasuk Jakarta, di Bali seperti itu," tuturnya.

Pihaknya menolak reklamasi jika hal tersebut merusak lingkungan dan berdampak bahaya bagi kehidupan. "Tidak perlu dipaksakan dengan tidak merusak alam. Jadi tidak bisa sembarangan. Jadi ini bukan masalah lokasinya. Jadi masalah sistem di laut itu," pungkasnya.