Izinkan Setnov diperiksa, Jokowi bebas dari prasangka bantu mafia

Merdeka.com - Pengamat politik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan diuntungkan apabila memberikan izin kepada Kejaksaan Agung untuk memeriksa mantan Ketua DPR Setya Novanto. Setya Novanto diduga terbelit pemufakatan jahat dengan pengusaha minyak Riza Chalid dalam upaya perpanjangan kontrak Freeport.

"Izin bagi Kejagung untuk memeriksa mantan Ketua DPR itu akan membawa dua keuntungan bagi Presiden Jokowi," kata Lucius Karus di Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis (31/12).

Dia menjelaskan, keuntungan pertama, pemberian izin bagi Kejagung untuk memeriksa Novanto di satu sisi akan membuktikan komitmen Presiden Jokowi pada penegakan hukum. Sedangkan di sisi lain, menurut dia, Presiden juga akan terbebas dari prasangka tentang 'patgulipat' soal izin pertambangan bagi PT Freeport Indonesia di Papua.

"Bagi Presiden, pemberian izin itu tidak hanya membuktikan komitmennya pada pemberantasan korupsi saja akan membantu dirinya untuk dibebaskan dari prasangka keterkaitannya dengan mafia Freeport," ujarnya.

Selain itu, Lucius menilai, Jokowi juga punya kepentingan untuk memastikan apakah namanya memang dicatut dalam pembicaraan antara Novanto, pengusaha minyak Riza Chalid dan Presiden Direktur PTFI, Maroef Sjamsoeddin.

Lucius memperkirakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal responsif menjawab surat permohonan dari Kejaksaan Agung untuk memeriksa Setya Novanto.

"Saya menilai Presiden Jokowi sejauh ini masih konsisten mendorong penyelesaian kasus yang diduga melibatkan Novanto, Setnov," katanya.

Dia meyakini belum adanya izin bagi Kejagung untuk memeriksa Novanto hanya masalah waktu saja. Menurut dia, apabila sudah diterima, Presiden pasti akan dengan segera memberikan surat ijin pemeriksaan tersebut.

Sebelumnya Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengaku sudah menerima surat dari Jaksa Agung perihal permohonan ke Presiden untuk bisa memeriksa Novanto.

Surat yang diterbitkan Kejagung pada 23 Desember itu sampai di Istana pada 24 Desember. Namun surat itu belum sampai ke Presiden Jokowi karena masih berada di luar kota. (mdk/rnd)