Jabar disebut rawan konflik, Polda siapkan 21.500 personel amankan Pilkada
Merdeka.com - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat sudah memetakan daerah yang rawan konflik dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018.
Wilayah yang berpotensi rawan konflik di Jawa Barat antara lain Kota Cirebon dan Kabupaten Ciamis. Hal tersebut mengingat kedua daerah itu hanya diikuti oleh dua pasangan calon kepala daerah saja.
Kepala Polisi Daerah Jawa Barat Irjen Agung Budi Maryoto mengatakan, untuk mengantisipasi terjadinya konflik, pihaknya menerjunkan 21.500 personel yang disebar ke daerah-daerah yang rawan.
-
Kenapa Pilkada DIY rawan konflik? Di beberapa daerah, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) rawan terjadi konflik, tak terkecuali di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
-
Kapan Pilkada serentak di Jawa Barat? Pemerintah Provinsi Jawa Barat membocorkan maskot dua harimau yang rencananya akan dijadikan ikon pemilihan gubernur di masa Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang.
-
Di mana Pilkada 2024 paling rawan konflik di DIY? 'Berdasarkan data itu, dari seluruh kabupaten/kota yang ada di DIY, memang Kabupaten Sleman yang paling tinggi. Bahkan Sleman menjadi kabupaten yang menduduki peringkat kerawanan nomor 25 di tingkat nasional,' kata Umi dikutip dari ANTARA pada Kamis (18/7)
-
Siapa yang berpotensi menimbulkan konflik di Pilkada Sleman? Umi mengatakan bahwa strategi yang disiapkan antara lain memetakan situasi politik yang berkembang di tengah masyarakat menyusul kemungkinan majunya petahana Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo dan wakilnya, Danang Maharsa dengan kendaraan politik yang berbeda.
-
Siapa yang menjadi calon gubernur Jawa Barat? Calon Gubernur Jawa Barat Ahmad Syaikhu menggagas program Teras ASIH.
-
Dimana Pilkada ini? Pilkada Jawa Tengah semakin menarik karena bakal ada 'perang bintang'.
"Sebagai pedoman saja, misalkan ada satu daerah yang pasangan calonnya hanya dua pasang saja atau head to head. Ini kan kelompok masyarakatnya terpecah menjadi dua, seperti di Cirebon dan Ciamis. Salah satunya itu," ungkap Agung, usai menyaksikan simulasi pengamanan Pilkada, di kawasan Orchard Walk BNR, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (3/2).
Agung menyebut, masa kampanye, pemungutan suara, dan perhitungan suara, merupakan tahapan yang memicu kerawanan. Sebab itu, kata Agung, polisi akan lebih meningkatkan pengamanan saat memasuki masa-masa itu.
"Hitung suara cukup rawan karena ada bisa terima ada yang tidak," katanya.
Dirinya menambahkan, dalam pelaksanaan pengamanan Pilkada, polisi juga dibantu oleh anggota TNI dari Kodam 3 Siliwangi sebanyak 2.700 personel yang tersebar di seluruh daerah di Provinsi Jawa Barat.
"Pertimbangan titik rawan lainnya ketika Pilkada sebelumnya terjadi konflik di daerah itu. Persiapan kita pengamanannya lebih maksimal lagi," tutur dia.
Sementara itu, Komandan Resort Militer 061/Surya Kencana Kolonel Inf Mohamad Hasan mengatakan, pengamanan di kawasan Istana Kepresidenan Bogor akan lebih ditingkatkan jika terjadi ekskalasi.
"Protapnya seperti biasa, cuman jika terjadi ekskalasi meningkat lebih jauh akan ada pengamanan lebih di situ (Istana Bogor)," sebutnya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Polri sudah melakukan pemetaan terhadap beberapa wilayah yang rawan akan terjadinya gangguan selama proses Pilkada.
Baca SelengkapnyaTiga pengelompokan yang dimaksud antara lain, wilayah yang sangat rawan, wilayah rawan, dan wilayah kurang rawan.
Baca SelengkapnyaPelaksanaan Pilkada secara serentak nanti memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan Pilpres maupun Pileg.
Baca SelengkapnyaJawa Tengah menjadi salah satu titik rawan Pilkada 2024, KPU beberkan sejumlah faktornya.
Baca SelengkapnyaDewan Ketahanan Nasional (Wantannas) mengungkap potensi kerawanan konflik di daerah yang menggelar Pilkada serentak 2024.
Baca SelengkapnyaHadi menjelaskan, salah satu alasan pulau Jawa menjadi wilayah yang krusial lantaran memiliki jumlah penduduk paling banyak.
Baca SelengkapnyaKapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menyampaikan skema pengamanan personel gabungan di TPS-TPS rawan.
Baca SelengkapnyaSinergitas yang baik antara TNI, Polri, dan Pemprov Jabar menjadi modal kuat dalam mewujudkan hal itu.
Baca SelengkapnyaPemerintah sudah memetakan tingkat kerawanan Pilkada serentak.
Baca SelengkapnyaPersonel BKO itu akan ditempatkan di daerah yang sudah di plotting untuk melaksanakan pengamanan tahap pemungutan suara Pilkada 2024 di Jawa Timur.
Baca SelengkapnyaSebanyak 2.120 personel gabungan akan mengamankan pelaksanaan debat perdana capres di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (12/12) .
Baca SelengkapnyaPolri telah mengantisipasi dan menjamin keamanan saat hari pencoblosan pada 27 November mendatang.
Baca Selengkapnya