Jabar kucurkan dana rehabilitasi bencana Garut dan Kuningan Rp 27 M

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerima dana dari pemerintah pusat untuk rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana di Garut dan Kuningan senilai Rp 27 miliar. Dana itu hanya realisasi separuhnya dari yang diajukan sebesar Rp 31 miliar.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan, dana yang dikucurkan sebesar itu karena adanya penurunan anggaran pasca bencana seluruh daerah di Indonesia. Menurut Iwa, pemerintah pusat hanya mengalokasikan Rp 750 miliar untuk dana pasca bencana yang semula Rp 1,5 triliun pertahunnya.

"Dengan demikian agar pemerintah daerah Garut maupun Kuningan harus memiliki skala prioritas kegiatan rehab dan rekon dengan jumlah dana hibah tersebut," kata Iwa di Bandung, Jumat (25/11).

Iwa mengatakan, alasan kedua pemerintahan daerah tersebut harus melakukan revisi kegiatan rehab dan rekon dengan skala prioritas, menyesuaikan dengan dana yang tersedia. Dia menambahkan, dana tersebut di antaranya untuk fisik karena dampak bencana dan antisipasi lokasi kemungkinan bencana terjadi lagi seperti pembentengan.

"Revisi skala prioritas sampai angkanya sesuai dengan angka alokasi. Prioritas harus sesuai dengan fakta di lapangan," kata dia.

Dia mengatakan, selama proses penggunaan dana tersebut pihaknya melalui BPBD Jabar akan melakukan monitoring dan evaluasi kesesuaian kegiatan di proposal dengan kondisi di lapangan. Untuk melakukan kegiatan monev tersebut pihaknya pun mendapat kucuran dana 1 persen dari total dana rehab rekon kedua wilayah tersebut yaitu Rp 270 juta.

"Selain dana hibah rehabilitas dan rekontruksi, pusat pun mengucurkan anggaran 1 persen dari total dana rehab rekon yaitu sebesar Rp 270 juta untuk monitoring dan evaluasi yang akan dilakukan oleh BPBD Jabar melalui supervisi BNPB," ujar dia.

Menurut Iwa, anggaran tersebut mulai efektif terhitung sejak penandatangan atau pada 24 November 2016 kemarin. Dana hibah tersebut berlaku selama 12 bulan sampai 24 November 2017.

Dengan demikian, ada perbedaan pertanggungjawabannya. Penggunaan dana tersebut tidak mengikuti tahun anggaran habis 2016, tapi berdasarkan waktu penerimaan dana hibah sesuai dengan arahan dirjen perimbangan keuangan daerah dan BNPB agar segera melaksnakan sesuai dengan skala prioritas dan dilaksankan sesuai dengan kondisi di lapangan.

"Apabila sudah selesai bikinlah pertanggungjawaban sesuai dengan waktu 12 bulan itu," tekannya.