Jabar tak khawatir soal kabar pemangkasan PNS
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak terlalu khawatir dengan adanya penerapan rasionalisasi, dan rencana pemangkasan 1 juta pegawai negeri sipil (PNS) dilakukan pemerintah pusat. Sejak 2010, Pemprov Jabar sudah melakukan rasionalisasi PNS secara bertahap.
Jumlah PNS Pemprov Jabar yang awalnya 15 ribu, saat ini tinggal 13.300 orang. Karena itu, rencana rasionalisasi tidak akan terlalu mengejutkan karena langkah antisipasi sudah berjalan.
"Sejak 2010 rasionalisasi ini sudah dilakukan," kata Sekda Jabar, Iwa Karniwa, di Bandung, Kamis (19/5).
-
Kapan BPJS Ketenagakerjaan akan mulai membayarkan pensiun berkala? 'Kami sangat menyambut hangat kerjasama ini karena nanti mulai tahun 2030 kami akan mulai membayarkan manfaat pensiun berkala untuk seluruh peserta jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan.
-
Kapan Purwakarta dikenal sebagai kota pensiunan? Mengutip laman Humas Jabar, Purwakarta sudah dikenal sebagai kota dari masyarakat yang purna tugas sejak tahun 1980-an silam.
-
Bagaimana BRI bantu anggota POLRI pensiun? 'Terkait hal ini, Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani juga mengungkapkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur/kewirausahaan bagi anggota Polri/ ASN/Keluarga dalam mempersiapkan masa pensiun yang lebih produktif.
-
Kapan nasabah kaya mulai merencanakan pensiun? Namun, riset HSBC menunjukkan bahwa 32 persen dari mereka masih belum memiliki rencana pensiun yang komprehensif.
-
Kapan modul BPJS Ketenagakerjaan diterapkan? Muttaqien, menjelaskan bahwa modul ini pertama kali akan diarahkan pada sekolah menengah atas dan kemudian akan dikembangkan ke perguruan tinggi. Penerapannya serentak secara nasional akan direncanakan pada tahun 2026.
-
Kenapa Purwakarta disebut kota pensiunan? Mengutip laman Humas Jabar, Purwakarta sudah dikenal sebagai kota dari masyarakat yang purna tugas sejak tahun 1980-an silam. Ini terkait tata kotanya yang nyaman, serta jauh dari hiruk pikuk. Selain itu, wilayah Purwakarta juga masih teduh dan banyak ditanami pepohonan dan berada di kawasan dataran tinggi yang membawa suasana tenang.
Menurut Iwa, dalam langkah itu Pemprov sudah bisa menurunkan belanja pegawai dalam APBD 2007 lalu. Mulanya mencapai 30 persen kini hanya tinggal 7 persen. Sementara langkah rasionalisasi antara lain PNS yang pensiun diganti jumlahnya lebih kecil dibanding yang pensiun.
"Ada juga kebijakan pensiun dini dengan landasan Pergub," ucap Iwa.
Program pensiun dini memberi kesempatan pada PNS sudah memiliki masa kerja 20 tahun, atau berusia 50 tahun, untuk mendapat pesangon.
Iwa menambahkan, program digelar sejak 2010 ternyata memang diminati. Karena diminati, efisiensi anggaran juga bisa mencapai Rp 55 miliar saban tahunnya.
"Dalam setahun rata-rata 100 PNS mengajukan," ujar Iwa.
Meski begitu, program ini sejak tahun lalu dihentikan oleh Pemerintah Pusat, dengan alasan payung hukumnya disesuaikan terlebih dahulu secara menyeluruh dengan aturan di atasnya.
"Karena jumlah PNS juga sudah mendekati ideal. Tinggal mengurangi beberapa yang kosong, ini kita lakukan pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan," tutup Iwa.
(mdk/ary)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi mengusulkan kenaikan gaji pensiunan PNS 12 persen pada tahun 2024.
Baca SelengkapnyaPPPK tak perlu berhenti bekerja saat mendaftar CPNS, dengan ketentuan sudah bekerja satu tahun.
Baca Selengkapnya"Ada 2,3 juta tenaga non-ASN, kalau kita normatif, maka mereka tidak boleh lagi bekerja November 2023," kata Menteri Anas.
Baca SelengkapnyaMembandingkan PP yang pernah terbit di bulan Maret, Anas bilang kenaikan gaji pada saat itu tetap dicairkan di bulan Januari.
Baca SelengkapnyaKebijakan ini juga bertujuan untuk menghindari adanya penurunan upah bagi tenaga non ASN.
Baca SelengkapnyaKemenPAN-RB tengah menunggu proses terbitnya PP di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Baca SelengkapnyaRespons mengejutkan Menteri PANRB Azwar Anas saat ditanya rencana kenaikan gaji PNS tahun 2025.
Baca SelengkapnyaPemerintah tidak memaksa untuk pindah ke daerah pengabdian, tetapi PNS pun tidak boleh untuk menolak penugasan yang diberikan kepadanya.
Baca SelengkapnyaDinas Pendidikan DKI Jakarta mengungkapkan kurang lebih 4 ribu guru honorer terkena cleansing atau pemutusan kontrak.
Baca SelengkapnyaBiaya perpindahan akan ditanggung oleh pemerintah. Pihaknya akan mengusulkan dan membahas bersama Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
Baca SelengkapnyaPermintaan Jokowi ini disampaikan untuk menghindari kegaduhan dampak PHK massal tenaga honorer.
Baca SelengkapnyaAnies menyayangkan gaji PNS dan TNI/Polri baru dinaikkan jelang Pemilu 2024
Baca Selengkapnya