Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Jabar Teken Kesepakatan Bersama dengan Bukalapak

Jabar Teken Kesepakatan Bersama dengan Bukalapak Jabar Teken Kesepakatan Bersama dengan Bukalapak. ©2018 Humas Jabar

Merdeka.com - Pemda Provinsi Jawa Barat kembali melakukan langkah terobosan untuk mewujudkan provinsi ini sebagai digital province. Langkah ini dilakukan dengan menggandeng platform online Bukalapak.com.

Kerjasama Pemda Provinsi Jawa Barat dengan Bukalapak ini tertuang dalam Naskah Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Pelayanan Publik melalui Pemanfaatan Pasar Daring (Marketplace Online) yang ditandatangani bersama oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Presiden sekaligus Co. Founder PT Bukalapak.com Muhamad Fajrin Rasyid di acara peresmian kantor Research and Developmet Bukalapak di Jl. Ir. H. Djuanda No. 94, Kota Bandung, Jumat (14/12/18).

Melalui kerjasama ini, Emil, sapaan Ridwan Kamil mengatakan, bahwa kerjasama dengan Bukalapak menjadi implementasi Birokrasi 3.0 atau disebut dynamic government. Dimana proses pembangunan bisa dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah dengan pihak lain.

Orang lain juga bertanya?

“Dynamic government ini siapapun bisa seolah-olah menjadi pemerintah. Jadi, (misal) kalau urusan pajak bisa lewat Bukalapak, jadi kita bisa lebih hemat,” tutur Emil.

Kerjasama ini diharapkan bisa mempermudah berbagai urusan warga Jawa Barat dengan pemerintahnya. Tersamasuk tersedianya layanan publik dalam satu portal. Selain itu, diharapkan bisa meningkatkan efektivitas kegiatan masyarakat serta mempercepat proses pelayanan publik oleh pemerintah.

“Jadi, selama kepentingannya buat Jawa Barat, silahkan gunakan saya untuk mempopulerkan Bukalapak dan in return Bukalapak menyelesaikan masalah-masalah kami,” tutur Emil.

Beberapa fokus kerjasama yang disepakati antara lain: peningkatan pelayanan publik di Jawa Barat, promosi potensi pariwisata daerah, dan pembinaan UMKM di Jawa Barat melalui pemanfaatan teknologi. Salah satunya yaitu layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau e-samsat atau di Bukajabar.

“Kerjasama dengan Jawa barat ini akan kita jalankan dari berbagai aspek. Pada intinya ada dua: Pertama, Bukalapak bisa membantu pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat pada umumnya. Kedua, UMKM di Jawa Barat bisa lebih terbantu dengan teknologi yang ada di Bukalapak,” tutur Presiden/Co. Founder PT Bukalapak.com Muhamad Fajrin Rasyid dalam sambutannya.

Fajrin mengaku pihaknya tidak akan menggantikan sistem pelayanan yang sudah dibangun oleh Pemda Provinsi Jawa Barat. Bukalapak hanya memberikan pilihan lain kepada publik, sehingga semakin memberikan kemudahan masyarakat.

“Diharapkan bisa lebih membantu atau memberikan alternatif lain bagi publik yang ingin melakukan pelayanan,” katanya.

Kantor R&D Bukalapak Hadir di Dago

Pada kesempatan ini, Bukalapak juga meluncurkan kantor Research & Development (R & D) di Jalan Dago, Kota Bandung. Gubernur Emil pun menyambut baik pembukaan kantor pusat penelitian dan pengembangan Bukalapak ini.

“Kehadiran R&D di sini, kenapa saya bahagia? Mewakili mimpi langkah pertama, sehingga suatu hari orang tidak harus datang ke kantor. Saya bilang ke birokrasi saya, kalau warga Jawa Barat masih datang ke kantor mengurus urusan ngga keren, keren itu kalau ngga datang tapi urusan beres,” jelas Emil.

“Jadi, kalau masih ada yang antri ngga keren. Keren itu kalau kantor kosong tapi urusan beres. Bukan kosong karena pulang duluan,” lanjutnya.

Kantor R&D Bukalapak ini hadir sejak bulan lalu. Ada sekitar 200-an karyawan yang bekerja di bidang R & D dan teknologi. Kantor ini diharapkan akan turut membangun ekosistem start up tech dan product di Bandung.

“Kami melihat talent di Bandung kuat di bidang teknologi. Kami melihat ada talent yang tidak suka datang ke Jakarta, sehingga kami membuka kantor ini di Bandung,” ungkap Fajrin menjelaskan alasan Bukalapak membuka kantor R & D di Bandung. (mdk/paw)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ganjar: Penerimaan Pajak Harusnya Diurusi Lembaga di Bawah Presiden, Bukan Dirjen
Ganjar: Penerimaan Pajak Harusnya Diurusi Lembaga di Bawah Presiden, Bukan Dirjen

Ganjar menjelaskan strateginya untuk meningkatkan rasio pendapatan pajak.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Usul Pungut Pajak Online Shop, Kemenkeu: Hati-Hati, Pajak Tidak Boleh Berganda
Pemprov DKI Usul Pungut Pajak Online Shop, Kemenkeu: Hati-Hati, Pajak Tidak Boleh Berganda

Sandy mengusulkan Pemerintah Daerah (Pemda) dapat menjalin kerjasama dengan layanan ojol dan online shop tersebut.

Baca Selengkapnya
Simak Cara Dapat Diskon Bayar PBB di Jakarta, Makin Mudah karena Bisa dari Rumah
Simak Cara Dapat Diskon Bayar PBB di Jakarta, Makin Mudah karena Bisa dari Rumah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Baca Selengkapnya
LKPP Apresiasi Pemkab Jepara Libatkan UMKM Dalam Transformasi Digital Pengadaan Barang & Jasa
LKPP Apresiasi Pemkab Jepara Libatkan UMKM Dalam Transformasi Digital Pengadaan Barang & Jasa

Hingga Desember 2023, lebih dari 900 pelaku UMK di Pemerintah Kabupaten Jepara telah bergabung sebagai penyedia di Mitra Resmi Toko Daring LKPP.

Baca Selengkapnya
Bank DKI Tambah Layanan Pembayaran Pajak Kendaraan di 12 Gerai Samsat, Ini Lokasinya
Bank DKI Tambah Layanan Pembayaran Pajak Kendaraan di 12 Gerai Samsat, Ini Lokasinya

Langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Bank DKI untuk memfasilitasi transaksi non-tunai untuk pembayaran pajak kendaraan.

Baca Selengkapnya
Rencana Pengenaan Pajak Ojol dan Online Shop Buat Tambah Pendapatan Daerah
Rencana Pengenaan Pajak Ojol dan Online Shop Buat Tambah Pendapatan Daerah

Pemprov DKI Jakarta mengusulkan pengenaan pajak ojol dan online shop.

Baca Selengkapnya
Hendi Dorong Pemerataan Ekonomi Di Purworejo
Hendi Dorong Pemerataan Ekonomi Di Purworejo

E-Katalog adalah sebuah platform yang dibangun untuk mempertemukan pemerintah dengan pelaku usaha lokal.

Baca Selengkapnya
Anak Buah Sri Mulyani Buka-bukaan soal Rencana Marketplace Lokal Jadi Pemungut Pajak
Anak Buah Sri Mulyani Buka-bukaan soal Rencana Marketplace Lokal Jadi Pemungut Pajak

Pemerintahan Jokowi menargetkan pendapatan negara di 2024 mencapai Rp2.781,3 triliun. Angka ini terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.307,9 triliun.

Baca Selengkapnya
Prabowo-Gibran Ingin Lebur DJP dan Bea Cukai, Ini Potensi Ekonomi Jika di Bawah Presiden Langsung
Prabowo-Gibran Ingin Lebur DJP dan Bea Cukai, Ini Potensi Ekonomi Jika di Bawah Presiden Langsung

Pajak sangat berkontribusi pada pembangunan negara dengan persentase lebih dari 70 persen.

Baca Selengkapnya
Masyarakat Kini Tak Lagi Perlu Memfotokopi KTP untuk Kepentingan Administrasi Birokrasi
Masyarakat Kini Tak Lagi Perlu Memfotokopi KTP untuk Kepentingan Administrasi Birokrasi

Hadirnya GovTech nantinya akan meningkatkan e-Government Development Index (EGDI).

Baca Selengkapnya
Solusi Jusuf Hamka agar Pedagang Pasar Tanah Abang Bisa Go Internasional
Solusi Jusuf Hamka agar Pedagang Pasar Tanah Abang Bisa Go Internasional

Jusuf Hamka menegaskan pedagang Pasar Tanah Abang harus berani mengekspor barang dagangannya ke luar negeri.

Baca Selengkapnya