Jabar Teken Kesepakatan Bersama dengan Bukalapak
Merdeka.com - Pemda Provinsi Jawa Barat kembali melakukan langkah terobosan untuk mewujudkan provinsi ini sebagai digital province. Langkah ini dilakukan dengan menggandeng platform online Bukalapak.com.
Kerjasama Pemda Provinsi Jawa Barat dengan Bukalapak ini tertuang dalam Naskah Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Pelayanan Publik melalui Pemanfaatan Pasar Daring (Marketplace Online) yang ditandatangani bersama oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Presiden sekaligus Co. Founder PT Bukalapak.com Muhamad Fajrin Rasyid di acara peresmian kantor Research and Developmet Bukalapak di Jl. Ir. H. Djuanda No. 94, Kota Bandung, Jumat (14/12/18).
Melalui kerjasama ini, Emil, sapaan Ridwan Kamil mengatakan, bahwa kerjasama dengan Bukalapak menjadi implementasi Birokrasi 3.0 atau disebut dynamic government. Dimana proses pembangunan bisa dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah dengan pihak lain.
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Siapa pelopor pajak penjualan? Romawi Kuno disebut sebagai pelopor aturan pajak penjualan (kini PPN di Indonesia). Aturan ini diterapkan oleh penguasa Romawi Kuno saat itu, Julius Caesar yang menerapkan pajak penjualan dengan tarif tetap 1% di seluruh wilayah kekaisaran.
-
Apa itu Pajak Progresif? Sementara itu, pajak progresif adalah biaya yang harus dibayarkan jika seseorang memiliki lebih dari satu kendaraan, dimana total pajak akan bertambah seiring dengan jumlah kendaraan yang semakin banyak.
-
Bagaimana Kutai Timur mempermudah wajib pajak membayar? Selain itu, Bapenda Kutim juga menjalin bekerjasama dengan Bankaltimtara Cabang Sangatta. Salah satunya, dengan meluncurkan inovasi channel pembayaran non tunai untuk pembayaran pajak daerah meliputi, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Sarang Burung Wallet, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Reklame, Pajak Air Bawah Tanah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Banguran Perdesaan Perkotaan termasuk untuk Retribusi Daerah.
-
Kenapa bayar pajak online lebih praktis? Pembayaran pajak mobil sekarang bisa dilakukan secara daring, yang membuatnya lebih praktis dan sederhana, serta menghemat waktu Anda daripada harus pergi ke Samsat.
-
Kenapa pajak penting? Karena peranannya, pajak banyak diberlakukan di berbagai negara, tak hanya di Indonesia.
“Dynamic government ini siapapun bisa seolah-olah menjadi pemerintah. Jadi, (misal) kalau urusan pajak bisa lewat Bukalapak, jadi kita bisa lebih hemat,” tutur Emil.
Kerjasama ini diharapkan bisa mempermudah berbagai urusan warga Jawa Barat dengan pemerintahnya. Tersamasuk tersedianya layanan publik dalam satu portal. Selain itu, diharapkan bisa meningkatkan efektivitas kegiatan masyarakat serta mempercepat proses pelayanan publik oleh pemerintah.
“Jadi, selama kepentingannya buat Jawa Barat, silahkan gunakan saya untuk mempopulerkan Bukalapak dan in return Bukalapak menyelesaikan masalah-masalah kami,” tutur Emil.
Beberapa fokus kerjasama yang disepakati antara lain: peningkatan pelayanan publik di Jawa Barat, promosi potensi pariwisata daerah, dan pembinaan UMKM di Jawa Barat melalui pemanfaatan teknologi. Salah satunya yaitu layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau e-samsat atau di Bukajabar.
“Kerjasama dengan Jawa barat ini akan kita jalankan dari berbagai aspek. Pada intinya ada dua: Pertama, Bukalapak bisa membantu pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat pada umumnya. Kedua, UMKM di Jawa Barat bisa lebih terbantu dengan teknologi yang ada di Bukalapak,” tutur Presiden/Co. Founder PT Bukalapak.com Muhamad Fajrin Rasyid dalam sambutannya.
Fajrin mengaku pihaknya tidak akan menggantikan sistem pelayanan yang sudah dibangun oleh Pemda Provinsi Jawa Barat. Bukalapak hanya memberikan pilihan lain kepada publik, sehingga semakin memberikan kemudahan masyarakat.
“Diharapkan bisa lebih membantu atau memberikan alternatif lain bagi publik yang ingin melakukan pelayanan,” katanya.
Kantor R&D Bukalapak Hadir di Dago
Pada kesempatan ini, Bukalapak juga meluncurkan kantor Research & Development (R & D) di Jalan Dago, Kota Bandung. Gubernur Emil pun menyambut baik pembukaan kantor pusat penelitian dan pengembangan Bukalapak ini.
“Kehadiran R&D di sini, kenapa saya bahagia? Mewakili mimpi langkah pertama, sehingga suatu hari orang tidak harus datang ke kantor. Saya bilang ke birokrasi saya, kalau warga Jawa Barat masih datang ke kantor mengurus urusan ngga keren, keren itu kalau ngga datang tapi urusan beres,” jelas Emil.
“Jadi, kalau masih ada yang antri ngga keren. Keren itu kalau kantor kosong tapi urusan beres. Bukan kosong karena pulang duluan,” lanjutnya.
Kantor R&D Bukalapak ini hadir sejak bulan lalu. Ada sekitar 200-an karyawan yang bekerja di bidang R & D dan teknologi. Kantor ini diharapkan akan turut membangun ekosistem start up tech dan product di Bandung.
“Kami melihat talent di Bandung kuat di bidang teknologi. Kami melihat ada talent yang tidak suka datang ke Jakarta, sehingga kami membuka kantor ini di Bandung,” ungkap Fajrin menjelaskan alasan Bukalapak membuka kantor R & D di Bandung. (mdk/paw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ganjar menjelaskan strateginya untuk meningkatkan rasio pendapatan pajak.
Baca SelengkapnyaSandy mengusulkan Pemerintah Daerah (Pemda) dapat menjalin kerjasama dengan layanan ojol dan online shop tersebut.
Baca SelengkapnyaPemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Baca SelengkapnyaHingga Desember 2023, lebih dari 900 pelaku UMK di Pemerintah Kabupaten Jepara telah bergabung sebagai penyedia di Mitra Resmi Toko Daring LKPP.
Baca SelengkapnyaLangkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Bank DKI untuk memfasilitasi transaksi non-tunai untuk pembayaran pajak kendaraan.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta mengusulkan pengenaan pajak ojol dan online shop.
Baca SelengkapnyaE-Katalog adalah sebuah platform yang dibangun untuk mempertemukan pemerintah dengan pelaku usaha lokal.
Baca SelengkapnyaPemerintahan Jokowi menargetkan pendapatan negara di 2024 mencapai Rp2.781,3 triliun. Angka ini terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.307,9 triliun.
Baca SelengkapnyaPajak sangat berkontribusi pada pembangunan negara dengan persentase lebih dari 70 persen.
Baca SelengkapnyaHadirnya GovTech nantinya akan meningkatkan e-Government Development Index (EGDI).
Baca SelengkapnyaJusuf Hamka menegaskan pedagang Pasar Tanah Abang harus berani mengekspor barang dagangannya ke luar negeri.
Baca Selengkapnya