Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Jadi Komisaris, Boni Hargens ingin Antara seperti BBC dan VoA

Jadi Komisaris, Boni Hargens ingin Antara seperti BBC dan VoA jokowi terima penghargaan tokoh pluralis 2013. ©2013 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Pengamat politik Boni Hargens diangkat menjadi komisaris Kantor Berita Nasional (KBN). Boni pun bertekad membangun Antara menjadi public relation (PR) bangsa dan negara. Antara bukan menjadi corong pemerintah, tetapi menjadi corong bangsa dan negara.

"Maka sumber daya manusia (SDM) harus segera dibenahi. Jangan ada lagi wartawan yang sudah pensiun namun dikontrak lagi," ujar Boni, salah satu pendiri Barisan Relawan Jokowi Presiden (BaraJP) dalam rilisnya, Selasa (26/1).

Boni yang juga Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), mengatakan, teknik jurnalistik dan telekomunikasi penyebaran berita, berkembang sangat cepat. Maka hanya kualitas SDM yang bisa membawa Antara agar tetap eksis dalam persaingan.

Menurut Boni, Antara tidak boleh seperti katak dalam tempurung. Antara harus belajar dari kemajuan kantor berita negara lain seperti Bristish Broadcasting Corporation (BBC) di Inggris, atau Voice of Amerika (VoA) di Amerika.

"BBC dan VoA sudah menjadi kantor berita kelas dunia, bukan lagi hanya melayani berita di negerinya sendiri, tetapi juga memenuhi kebutuhan konsumen di seluruh dunia," ujar Boni Hargens, yang juga staf pengajar FISIP Universitas Indonesia (UI).

Menurut Boni, menulis berita atau feature, sebetulnya adalah aplikasi sistematika berpikir. Maka senjata yang paling diperlukan bukanlah keterampilan menulis, tetapi sistematika berpikir yang benar. Logika dan dialektika harus ditajamkan.

"Kita bukan hanya perlu memberitakan peristiwa kebakaran, tetapi harus juga menulis fenomena-fenomena yang bisa menimbulkan kebakaran. Itulah fungsi wartawan yang benar," papar Boni.

Bagi Boni, berita tidak selamanya harus yang baik-baik, selama berita berpijak pada fakta. Dalam kaitan inilah Boni melihat Antara berperan menyebarluaskan berita pembangunan untuk mendukung kinerja pemerintah.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo selalu memantau berita melalui media massa dan media sosial sehingga Antara harus berperan sebagai media yang menyuarakan kepentingan bangsa dan negara.

Berita yang objektif yang digali dari realitas sosial akan memberikan gambaran ril kepada masyarakat terkait dengan pembangunan. Untuk itulah Boni berharap agar wartawan Antara memakai hati nurani dalam meliput dan mengedepankan fakta dan moral ketika menulis berita. (mdk/hhw)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Aiman Witjaksono jadi Jubir Ganjar-Mahfud, Sementara Nonaktif jadi Wartawan
Aiman Witjaksono jadi Jubir Ganjar-Mahfud, Sementara Nonaktif jadi Wartawan

Salah satu alasan Aiman nonaktif menjadi wartawan agar tetap menjaga etika profesi mulia, jurnalis.

Baca Selengkapnya
Cak Imin: Akhir-Akhir Ini Banyak Sekali Kriminalisasi
Cak Imin: Akhir-Akhir Ini Banyak Sekali Kriminalisasi

Cak Imin menjamin hak-hak bagi profesi jurnalis dan perlindungan hukum.

Baca Selengkapnya
Tak Kekang Kebebasan Pers, DPR Sebut Revisi UU Penyiaran untuk Harmonisasi UU Cipta Kerja
Tak Kekang Kebebasan Pers, DPR Sebut Revisi UU Penyiaran untuk Harmonisasi UU Cipta Kerja

Menurut dia, revisi UU Penyiaran merupakan sebuah kewajiban

Baca Selengkapnya
Hasto Minta Polisi Tak Proses Perkara Connie, Mending Usut Korupsi Tambang
Hasto Minta Polisi Tak Proses Perkara Connie, Mending Usut Korupsi Tambang

Pihaknya akan memberikan pendampingan hukum terhadap Connie apabila laporan masyarakat tetap diusut kepolisian.

Baca Selengkapnya
AMSI, AJI, IJTI & IDA Minta Presiden Cari Jalan Terbaik untuk Perpres Publishers Rights
AMSI, AJI, IJTI & IDA Minta Presiden Cari Jalan Terbaik untuk Perpres Publishers Rights

AMSI dan AJI merupakan dua organisasi dari Indonesia yang terlibat dalam perumusan prinsip global tersebut.

Baca Selengkapnya
Dewan Kehormatan Minta Ketum PWI Tidak Berkelit Terima Sanksi Organisatoris
Dewan Kehormatan Minta Ketum PWI Tidak Berkelit Terima Sanksi Organisatoris

Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (DK PWI) meminta Ketua Umum PWI Hendry Ch Bangun menaati keputusan tentang sanksi dan tindakan organisatoris.

Baca Selengkapnya
Dewan Kehormatan Minta Ketum PWI Tuntaskan Sanksi Kasus UKW BUMN
Dewan Kehormatan Minta Ketum PWI Tuntaskan Sanksi Kasus UKW BUMN

DK PWI sebelumnya telah menjatuhkan sanksi Peringatan Keras empat orang Pengurus Harian.

Baca Selengkapnya
Disatroni Jurnalis Demo Tolak RUU Penyiaran, Kantor DPRD Provinsi Jambi Kosong Karena Alasan Dinas
Disatroni Jurnalis Demo Tolak RUU Penyiaran, Kantor DPRD Provinsi Jambi Kosong Karena Alasan Dinas

Disatroni Jurnalis Demo Tolak RUU Penyiaran, Kantor DPRD Provinsi Jambi Kosong Karena Alasan Dinas

Baca Selengkapnya
RUU Penyiaran: Penayangan Eksklusif Jurnalistik Investigasi Dilarang
RUU Penyiaran: Penayangan Eksklusif Jurnalistik Investigasi Dilarang

Sejumlah pasal dalam RUU Penyiaran berpotensi menjadi pasal karet

Baca Selengkapnya
Dewan Pers Sebut KPI Produk Politik, Tak Tepat Urus Sengketa Jurnalistik
Dewan Pers Sebut KPI Produk Politik, Tak Tepat Urus Sengketa Jurnalistik

Anggota Dewan Pers Yadi Hendriana menyebut, ada perbedaan mendasar antara KPI dengan Dewan Pers

Baca Selengkapnya