Jadi Tersangka, Kadinkes Kepulauan Meranti Gelapkan 3.000 Alat Tes Antigen
Merdeka.com - Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kepulauan Meranti, Misri Hasanto ditahan Polda Riau usai menjalani sejumlah pemeriksaan. Dia diduga terlibat dalam kasus tidak didistribusikanya 3.000 alat rapid tes antigen kepada masyarakat.
Padahal alat rapid tes itu adalah bantuan dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Kota Pekanbaru guna menanggulangi wabah Covid-19 di wilayah Kepulauan Maranti.
Kapolda Riau, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi mengatakan pelaku telah melakukan tindakan itu sejak September 2020.
-
Siapa yang melakukan tes kesehatan di RSUD Tarakan? Seperti halnya Jakarta yang tengah sibuk melakukan tes kesehatan kepada bakal pasangan calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur di RSUD Tarakan, Jakarta Pusat.Di mana ada tiga pasangan, yakni Pramono Anung-Rano Karno, Ridwan Kamil - Suswono, dan Dharma Pongrekun - Kun Wardana yang akan secara bergantian mulai dari Jumat (30/8) sampai Minggu (1/9) menjalani tes kesehatan.
-
Siapa yang ditangkap terkait KDRT? Saat ini, Armor telah ditangkap oleh pihak kepolisian dan ditetapkan sebagai tersangka.
-
Siapa yang diperiksa oleh KPK? Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej rampung menjalani pemeriksaan penyidik KPK, Senin (4/12).
-
Siapa saja yang diperiksa polisi? Hari ini, tiga saksi diperiksa unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Tangerang Selatan, Jumat (23/2).
-
Kenapa Ridwan Kamil-Suswono tes kesehatan? Pasangan diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus ini menjalani tes kesehatan sebagai syarat bakal cagub dan bakal cawagub Jakarta.
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
Saat itu, MH menerima alat rapid test sebanyak 3.000. Namun tidak pernah melaporkan ke bagian asset BPKAD maupun pengurus barang pada Dinkes Kepulauan Meranti. Dia justru menyimpan alat rapid test tersebut di ruangannya.
"Seharusnya alat rapid test tersebut disimpan pada instalasi farmasi," kata Agung didampingi Kabid Humas Kombes Sunarto dan Direktur Reskrimsus, Kombes Ferry Irawan saat memberikan keterangan pers, Senin (20/9).
Agung menjelaskan, sebagai laporan pertanggungjawaban penggunaan alat rapid test tersebut, MH pernah mengirimkan sebanyak empat kali daftar nama-nama penggunaan alat rapid dengan hasil non reaktif. Total pemanfaat 2.500 orang ke Korwil Kerja KKP Selatpanjang.
Tetapi pada kenyataan, kata Agung, Diskes Meranti tidak pernah melakukan rapid test terhadap pemanfaat sebanyak 996 orang. Junlah itu terdiri dari petugas di UPT, Puskesmas seluruh Kepulauan Meranti, Polres Kepulauan Meranti, petugas di RSUD dan Instalasi Farmasi serta Dinkes Kepulauan Meranti.
"Pelaku juga mengirimkan ke KKP Kelas II Pekanbaru untuk laporan ralat yang memberikan daftar nama-nama penggunaan alat rapid test dengan hasil nonreaktif diganti menjadi hasil buffer stock untuk total pemanfaat 1.209 orang," katanya.
Sementara itu, nama-nama pemanfaat tidak pernah mengusulkan untuk buffer stock, serta bahan medis habis pakai sebagai buffer stock, tidak boleh dibuat identitas calon penerima manfaat. Lalu MH tidak pernah mengirimkan laporan melalui email ke Subdit Ispa dan KKP Kelas II Pekanbaru.
MH kemudian diduga mengalihkan pemanfaatan alat rapid test untuk petugas Bawaslu jajaran Kepulauan Meranti yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan UPT. Puskesmas se-Meranti pada tahapan pengawasan logistik dan kampanye.
Ini terjadi pada tanggal 10 November 2020 sebanyak 191 orang dan tanggal 20 November 2020 sebanyak 450 orang yang telah dilakukan pembayaran tunai sebesar Rp150.000 x 641 = Rp96.150.000 sesuai dan kuitansi pembayaran Sekretaris Bawaslu Kepulauan Meranti.
"MH kita tangkap di sebuah penginapan di Jalan Tengku Zainal Abidin Kota Tinggi, Pekanbaru pada Jumat (17/09) pagi lalu. Setelah kita lakukan pemeriksaan lantas kita tahan di Rutan Polda Riau, Sabtu (18/9) kemarin," jelasnya.
Modus MH adalah memalsukan buku-buku atau daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi dan menggelapkan barang yang dikuasai karena jabatannya dalam pemanfaatan rapid test antibody Covid-19, untuk dikuasai dan mendapatkan keuntungan.
"Untuk kerugian, kita masih dalami. Saat ini kita juga tunggu hasil audit dari BPKP," terang Agung.
Menurutnya, penyidik masih terus melakukan penyidikan kepada MH dalam kasus ini. Ia juga mengimbau agar masyarakat terus mengawasi penanganan covid-19 di wilayah Riau.
"Kita berharap tidak ada lagi penyimpangan seperti ini. Dan untuk semua penyelenggara penanganan Covid-19, mari kita tolong masyarakat dan apa yang sudah diberi oleh negara agar bisa disalurkan sebagaimana mestinya," tandasnya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Alwi dinyatakan terbukti bersalah dalam perkara korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) Covid-19 tahun anggaran 2020.
Baca SelengkapnyaKepala Basarnas Marsekal Muda TNI Henri Alfiandi ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap.
Baca SelengkapnyaPelaku menggunakan Dana Siap Pakai Pada Badan Penanggulangan Bencana Tahun 2020.
Baca SelengkapnyaPencegahan ke luar negeri lima orang tersebut mulai berlaku enam bulan pertama dan dapat diperpanjang.
Baca SelengkapnyaNilai proyek yang mencapai nilai triliunan Rupiah tersebut untuk pengadaan 5 juta set APD.
Baca SelengkapnyaKeterangan mereka dibutuhkan penyidik KPK untuk mengetahui aliran uang distribusi itu ke para tersangka.
Baca Selengkapnya"(OTT) di luar Mabes TNI. Arah belakang area pertokoan, tepatnya depan warung soto," kata Kapuspen TNI Laksamana Muda (Laksda) Julius.
Baca SelengkapnyaKasus dugaan korupsi tersebut telah naik ke tahap penyidikan dan KPK telah menetapkan tersangka.
Baca SelengkapnyaKPK juga telah menetapkan tersangka ke Koordinator Administrasi (Koorsmin) Kabasarnas RI, Letkol Adm Afri Budi Cahyanto.
Baca SelengkapnyaTersangka ini sempat lolos dari sergapan KPK saat dilakukan Operasi Tangkap Tangan.
Baca SelengkapnyaDalam penyidikan kasus ini, KPK sudah menentukan pihak yang akan bertanggungjawab.
Baca SelengkapnyaKPK bakal segera menetapkan pihak yang akan dijadikan tersangka dan lakukan penahanan
Baca Selengkapnya