Jadi tersangka korupsi, status PNS Harry Prihanto tunggu keputusan Walkot Depok

merdeka.com Sekitar 6 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan (Baperjakat) Kota Depok telah menggelar rapat terkait status jabatan Harry Prihanto. Rapat digelar pada Senin (3/9) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Depok, Hardiono.

"Sudah ada rekomendasinya. Soal keputusannya itu kewenangan Pak Wali," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok, Supian Suri, Rabu (5/9).

Dia menyebutkan dalam rapat kemarin, dibahas beberapa hal terkait Harry Prihanto. Namun dirinya tidak dapat menyebutkan secara detail apa yang menjadi bahasan.

Orang lain juga bertanya?

"Kami hanya memberikan rekomendasi, bukan keputusan. Kalau keputusan tetap ada di Pak Wali," tukasnya.

Untuk pendampingan hukum, kata dia, saat ini Harry didampingi kuasa hukum pribadi. "Sementara ini baru sejauh itu saja. Mengenai apa keputusannya (soal status Harry) itu bukan kewenangan saya," ujarnya.

Sementara itu, Harry yang dijadwalkan diperiksa hari ini batal hadir. Alasannya, yang bersangkutan sedang ada di luar kota. Melalui kuasa hukumnya, Harry menyampaikan perihal penundaan pemeriksaan dirinya sampai tujuh hari ke depan.

"Beliau sedang ada kegiatan di Cirebon maka kami meminta untuk penundaan," kata Ahmar Ihsan Rangkuti, kuasa hukum Harry.

Pekan depan, kata dia, kliennya akan datang untuk memenuhi panggilan penyidik. "Insyaallah datang," pungkasnya.

Diketahui, Harry Prihanto, mantan Sekda Pemkot Depok, juga menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pelebaran Jalan Nangka, Tapos, Depok. Dia ditetapkan tersangka bersama dengan mantan Wali Kota Depok, Nur Mahmudi.

Keduanya diduga telah merugikan negara Rp 10,7 miliar terkait proyek pelebaran jalan itu. Pembebasan lahan untuk jalan tersebut sesuai dengan instruksi dibebankan pada pihak swasta. Namun dalam fakta penyidikan terungkap ada penggelontoran dana dari APBD tahun 2015.

Saat ini, Harry Prihanto masih berstatus PNS Pemkot Depok bidang staf ahli. "Saat ini statusnya masih menjadi PNS," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota (BKPSDM) Depok, Sufian Suri, Jumat (31/8).

(mdk/gil)