Jadi tersangka lagi, Bupati nonaktif Nganjuk dijerat kasus TPPU

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan tersangka Bupati nonaktif Nganjuk Taufiqurrahman dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). Juru bicara KPK, Febri Diansyah menjelaskan penyidik KPK telah menemukan TPPU dari penerimaan gratifikasi yang dilakukan Taufiqurrahman selama menjabat pada 2013-2015 yaitu Rp 5 miliar dari pengerjaan proyek infrastruktur dan beberapa proyek di Kabupaten Nganjuk.

"Kepemilikan yang sebenarnya dari kekayaan patut diduga dari hasil korupsi. Dilakukan oleh Taufiqurrahman tahun 2013-2017 rentang waktu penerimaan dan TPPUnya 2013-2017," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (8/1).

Selanjutnya Febri menjelaskan, Taufiqurrahman diduga telah membelanjakan penerimaan gratifikasi tersebut untuk membeli mobil yang diatasnamakan orang lain, tanah, dan uang tunai ataupun dalam bentuk lain.

Febri merinci apa saja barang yang dibeli Taufiqurrahman menggunakan uang gratifikasi namun dengan menggunakan nama orang lain. Barang-barang tersebut yaitu 1 unit mobil Jeep Wrangler Sahara Artic 4D Tahun 2012, 1 unit mobil Smart Fortwo, dan 1 bidang tanah seluas 12,6 hektare di Desa Suru, Ngetos, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

"Aset-aset yang telah dibelanjakan melalui pihak lain dan telah disita," jelas Febri.

Febri menjelaskan penyidik KPK masih terus mendalami dugaan penerimaan lain yang dilakukan Taufiqurrahman. Yaitu dari sejumlah proyek maupun promosi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

"Sehingga penerimaan sampai saat ini Rp 5 miliar dapat bertambah," ungkap Febri.

Atas kasus tersebut Taufiqurrahman dijerat Pasal 3 dan atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Diketahui sebelumnya, Taufiqurrahman terjerat dua kasus yaitu kasus penerimaan gratifikasi dan Kasus jual beli jabatan yakni Aparatur Sipil Negara (ASN).