Jadi tersangka penistaan agama, Ahok terancam hukuman 6 tahun bui

Merdeka.com - Bareskrim resmi menetapkan Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka kasus penistaan agama. Basuki dijerat dengan pasal Pasal 156a KUHP juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

"Perkara ini harus dilanjutkan di peradilan terbuka, konsekuensinya proses ini harus ditingkatkan menjadi penyidikan, dengan menetapkan saudara Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi tersangka," kata Kabareskrim Komjen Pol Ari Dono Sukmanto dalam jumpa pers di Mabes Polri, Rabu (16/11).

Berdasarkan jeratan pasal yang membelenggunya, Basuki atau akrab disapa Ahok ini terancam dijebloskan ke dalam penjara paling lama enam tahun. Tak hanya itu, dia juga diancam denda paling banyak Rp 1 miliar.

Pasal 156a KUHP menyebutkan, barang siapa yang melakukan penodaan agama "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Sementara, dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE memuat "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)."

Ancaman pidana dari Pasal 28 ayat (2) UU ITE diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE yaitu pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Sesuai dengan hukum pidana Indonesia, jika terjadi perbedaan masa hukuman dalam hal pemidaan, maka masa hukuman yang dipakai adalah yang paling lama atau jumlah dendanya paling besar. Dengan demikian, jika terbukti bersalah di pengadilan Ahok terancam dihukum selama enam tahun.