Jadi tersangka, Sanusi akui disuap PT Agung Podomoro Land

Merdeka.com - Kuasa hukum Ketua Komisi D DPRD DKI M Sanusi, Krisna Murti membantah uang suap kasus raperda zonasi untuk pencalonan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 mendatang. Saat ini Sanusi belum bercerita banyak soal kasus suap terkait pembahasan raperda zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) dan raperda tata ruang strategis Jakarta Utara.

"Saya kurang mengetahui. Kita hari ini resmi sudah menjadi pengacara M Sanusi sebagai tersangka dan telah mendampingi dimulainya pemeriksaan BAP. Cuma melihat kondisi dari pada klien kami, tidak memungkinkan untuk diperiksa lanjutan. Kita meminta tadi untuk dihentikan dan dilanjutkan besok," kata Krisna Murti di Gedung KPK Jakarta, Sabtu (2/4).

Dia mengaku kliennya diberikan 17 pertanyaan soal suap kasus raperda zonasi. "Pada prinsipnya klien kami disangkakan pada pasal 12 a dan b dan pasal 11 UU Tipikor," kata dia.

Lanjut dia, saat ini kliennya mengalami shok sejak KPK melakukan operasi tangkap tangan. Akan tetapi, dia mengakui kliennya telah disuap oleh PT Agung Podomoro Land.

"Masih syok. Yang pasti klien kami memang disuap," kata dia.

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka atas kasus suap terkait pembahasan raperda zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) dan raperda tata ruang strategis Jakarta Utara. Ketua Komisi D DPRD DKI M Sanusi ditangkap saat transaksi suap yang diberikan oleh pihak swasta inisial GEF yang merupakan perantara dari perusahaan PT Agung Podomoro Land (APL).

PT Agung Podomoro Land, melalui anak perusahaannya, PT Muara Wisesa Samudera, merupakan salah satu perusahaan pengembang dalam proyek reklamasi itu. Perusahaan ini melaksanakan pembangunan untuk Pulau G seluas 161 hektar yang peruntukannya adalah hunian, komersil, dan rekreasi.