Jadi tersangka suap proyek pembangunan Meikarta, Bupati Bekasi ditangkap KPK

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin terkait kasus dugaan suap perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Neneng saat ini sedang digelandang ke KPK.

"Untuk Bupati sedang dijemput dan dibawa ke KPK," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (15/10).

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Selain Bupati Neneng, KPK juga menjerat delapan orang lainnya dalam kasus ini.

Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Jamaludi; Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, Sahat MBJ Nahar; Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati; dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.

Kemudian, pihak swasta bernama Billy Sindoro yang merupakan Direktur Operasional Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djajaja Purnama selaku konsultan Lippo Group, serta Henry Jasmen pegawai Lippo Group.

Bupati Neneng dan kawan-kawan diduga menerima hadiah atau janji Rp 13 miliar terkait proyek tersebut. Diduga, realiasasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa Kepala Dinas.

Keterkaitan sejumlah dinas lantaran proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana membangun apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga tempat pendidikan. Sehingga dibutuhkan banyak perizinan.

Neneng sebelumnya mengaku belum mendapatkan konfirmasi siapa saja anak buahnya yang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan pada Minggu (14/10) kemarin. Dia menegaskan tak mengetahui kasus yang menjerat sejumlah pejabat di pemerintahannya.

"Siapanya juga enggak tahu. Izinnya apa saya enggak tahu juga," kata Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin ketika ditemui wartawan di kantornya, Senin (15/10).

Sejauh ini, Neneng mengaku baru mengetahui dari media online bahwa ada 10 orang yang ditangkap KPK. Adapun satu orang yang diduga turut diamankan adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jamalludin.

"Ajudan saya sempat menghubungi (Kepala Dinas PUPR), tapi enggak nyambung," jelasnya.

KPK menangkap sedikitnya 10 orang baik pejabat di Pemerintah Kabupaten Bekasi dan pihak swasta dalam operasti tangkap tangan (OTT) pada Minggu (14/10).

Komisi antirasuah itu menyita barang bukti uang tunai senilai Rp 1 miliar dalam bentuk dolar Singapura dan rupiah. Penangkapan itu diduga berkaitan dengan perizinan properti.

Neneng mengaku mendapatkan kabar adanya penangkapan dari media online ketika sedang berada di rumahnya bersama keluarga pada kemarin malam selepas salat maghrib. Tak lama kemudian Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Uju menghubungi adanya penggeledahan di Dinas PUPR.

"Benar-benar enggak tahun (kasusnya)," ujar politisi asal Partai Golkar ini.

Reporter: Fachrur RozieSumber: Liputan6.com