Jadwal molor karena kisruh, panitia kebut agenda Muktamar NU

Merdeka.com - Rangkaian acara Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Jawa Timur, molor lantaran kekisruhan yang sempat terjadi. Ketua Panitia Daerah Syaifullah Yusuf berharap jadwal tidak lagi molor, sehingga muktamar bisa selesai tepat waktu.

"Diharapkan pada Rabu malam (5/8) selesai, dan peserta pada Kamis pagi

bisa kembali ke rumah masing-masing. Pokoknya tidak tidak lebih tanggal 6 Agustus. Sebab banyak fasilitas sekolahan yang akan digunakan kegiatan belajar mengajar," kata Gus Ipul panggilan akrab Wakil Gubernur Jawa Timur ini, Selasa (4/8).

Jadwal muktamar yang dikebut adalah sidang-sidang komisi yang terbagi dalam enam komisi, dan dibahas di empat pondok pesantren. Antara lain komisi bahtsul masail yang dipusatkan di Ponpes Bahrul Ulum Tambak Beras. Komisi organisasi dipusatkan di Ponpes Mambaul Maarif, Denanyar. Komisi rekomendasi dipusatkan di Ponpes Salafiyah Safiiyah Tebu Ireng Jombang, dan komisi program yang dipusatkan di PP Darul Ulum Peterongan Jombang.

Komisi bahtsul masail ad-diniyyah al-Waqi'iyah membahas hukum mengingkari janji bagi pemimpin, hukum asuransi BPJS, Pembakaran dan penenggelaman kapal asing yang melanggar batas wilayah, pemakzulan (pemberhentian) pemimpin, advokad membela koruptor, eksploitasi alam secara berlebihan, dan hukum alih fungsi lahan.

Komisi Bahtsul Masail ad-Diniyah al-Maudlu'iyah membahas masalah metode Istinbath hukum (bayani, qiyasi dan maqashidi), khashais ahlus sunnah wal jama'ah, pasar bebas, utang luar negeri, hukum mati dalam perspektif HAM, dan asas praduga tak bersalah.

Komisi Bahtsul Masail ad-Diniyah al-Qanuniyah membahas masalah perlindungan umat beragama melalui UU, pelaksanaan pendidikan agama di sekolah (PP No. 55/2007), penyelenggaraan pilkada yang murah dan berkualitas, sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat, memperpendek masa tunggu calon jemaah haji dan pengelolaan keuangan haji, perlindungan TKI dan pencatatan nikah bagi mereka yang beragama Islam, serta perbaikan pengelolaan BPJS ketanagakerjaan dan kesehatan.

Sedangkan komisi organisasi membahas masalah amandemen anggaran dasar NU dan perubahan anggaran rumah tangga NU, terutama terkait masalah pemilihan rais aam PBNU dengan menggunakan sitem musyawarah mufakat (ahlul halli wal aqdi), serta terkait masalah kelembagaan NU.

Komisi program membahas rencana program jangka panjang 2015-2026 NU, yang membincang masalah analisis eksternal dan internal NU, visi atau cita-cita NU, misi NU, tujuan, isu-isu strategis, program dasar arah dan hasil yang diharapkan.

Dan yang terakhir komisi rekomendasi yang membahas masalah yang akan menjadi rekomendasi muktamar terkait masalah ke-NU-an, keumatan, kebangsaan, dan internasional. (mdk/cob)