Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Jaga nasionalisme, Menteri Marwan bakal bangun 74 ribu televisi desa

Jaga nasionalisme, Menteri Marwan bakal bangun 74 ribu televisi desa menteri desa marwan jafar. ©2015 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan PT Elnet Media Karya menandatangani nota kesepahaman membangun TV Desa untuk 74 ribu desa di seluruh Indonesia.

Penandatanganan dilakukan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar dan Direktur Utama PT Elnet Media Karya, Adhi Joenanto di Gedung Kemendes PDTT, Jakarta, Senin (11/5).

Dalam sambutannya Marwan mengungkapkan, hingga saat ini hanya 40 persen warga negara Indonesia yang dapat menangkap siaran televisi nasional. Akibatnya, terjadi kesenjangan informasi antara masyarakat kota dengan desa di Indonesia.

Orang lain juga bertanya?

"Terutama dalam menyerap informasi yang menyangkut program-program pemerintah pusat," kata Marwan dalam rilis yang diterima merdeka.com, Senin (11/5).

Dalam praktiknya, masyarakat desa, daerah tertinggal, dan perbatasan justru lebih banyak menyerap informasi yang datang dari negara tetangga. "TVRI sekalipun tidak sampai ke daerah perbatasan, atau terluar. Akibatnya masyarakat di sana lebih sering menyerap informasi dari negara tetangga, sehingga mudah sekali dihasut," ungkap Marwan ujarnya.

Kondisi tersebut menurut Marwan sangat memprihatinkan, sebab secara tidak langsung kesenjangan informasi ini dapat melunturkan rasa nasionalisme warga desa.

Untuk itu, Marwan menyambut baik program membangun Layar Desa yang digagas PT Elnet Media Karya di 74 ribu lebih desa di seluruh Indonesia. Bahkan, Marwan menilai Layar Desa dapat menjadi bagian tidak terpisahkan dalam sosialisasi mengenai Nawa Cita.

"Program ini sangat baik. Program layar desa, atau TV desa ini murni peran swasta, tidak menggunakan APBN. Kementerian desa akan jadi motor penggerak utama informasi di desa-desa," ujar Marwan.

Dalam kesempatan yang sama, Adhi mengungkapkan, kesenjangan informasi yang dialami masyarakat desa sering menimbulkan asimetris informasi antara warga desa dengan pembuat kebijakan.

"Bahkan asimetris informasi antara warga desa dan kota juga," ungkap Adhi.

Keterbatasan informasi itu yang kerap membuat peluang pemberdayaan ekonomi di desa menjadi terhambat. Adhi memaparkan, secara teknis layar desa ini akan dibangun di setiap balai desa di seluruh Indonesia. Setiap balai desa akan mendapatkan satu paket layar berukuran 3 x 4 meter, parabola, decoder, in focus, dan perangkat audio.

"Sengaja program ini dibangun di balai desa, agar menjadi ajang bagi warga desa untuk sering-sering berkumpul," imbuh Adhi.

Materi siaran desa akan dipancarkan melalui satelit (palapa) yang berisi tentang sosialisasi program pemerintah, tata cara pengelolaan sumber daya alam, pemeliharaan lingkungan, penyuluhan hukum, sampai informasi tentang peluang bisnis.

"Bahkan ada ajang pencarian bakat warga desa di bidang olahraga, seni, dan pendidikan. Termasuk menayangkan film-film nasional. Layar desa akan banyak manfaatnya untuk menggali potensi warga desa," pungkasnya. (mdk/efd)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Tahun Ini, 71 Desa di Kaltim akan Teraliri Listrik PLN
Tahun Ini, 71 Desa di Kaltim akan Teraliri Listrik PLN

Rasio Elektrifikasi (RE) PLN di Kaltim per Agustus 2023 telah mencapai 94,95 persen dengan Rasio Elektrifikasi total mencapai 99,99 persen.

Baca Selengkapnya
519 Desa di Jawa Tengah Belum Ada Jaringan Internet
519 Desa di Jawa Tengah Belum Ada Jaringan Internet

Untuk itu, Pemprov Jateng akan memasang jaringan internet demi meningkatkan kesejahteraan warga.ernet

Baca Selengkapnya
Tidak Mudah, Begini Perjalanan TV Digital Masuk Daerah Tertinggal, Terluar, dan Terdepan Indonesia
Tidak Mudah, Begini Perjalanan TV Digital Masuk Daerah Tertinggal, Terluar, dan Terdepan Indonesia

Membangun infrastruktur penyiaran di daerah ini butuh ekstra perjuangan.

Baca Selengkapnya
Mendagri Soroti APBD Provinsi Minim untuk Wilayah Perbatasan
Mendagri Soroti APBD Provinsi Minim untuk Wilayah Perbatasan

Tidak adanya anggaran itu membuat penguatan wilayah perbatasan di seluruh Indonesia menjadi tak merata.

Baca Selengkapnya
FOTO: Penampakan Bendera Merah Putih Terpanjang Dibentangkan Ratusan Warga NTT di Tapal Batas RI-Timor Leste
FOTO: Penampakan Bendera Merah Putih Terpanjang Dibentangkan Ratusan Warga NTT di Tapal Batas RI-Timor Leste

Bendera berukuran 300 x 2 Meter itu dibentangkan sepanjang jalan dan diarak bersama-sama.

Baca Selengkapnya
Tito Karnavian: Jika Daerah Perbatasan Makmur Masyarakatnya, Ini akan Menjadi Buffer Zone
Tito Karnavian: Jika Daerah Perbatasan Makmur Masyarakatnya, Ini akan Menjadi Buffer Zone

Tito menyebutkan untuk merealisasikan pembangunan tersebut tidaklah mudah, perlu koordinasi yang baik.

Baca Selengkapnya
Janji Mahfud untuk Orang Desa: 17 Juta Lapangan Kerja dan Akses Jalan ke Kota
Janji Mahfud untuk Orang Desa: 17 Juta Lapangan Kerja dan Akses Jalan ke Kota

Program 1 desa 1 faskes 1 nakes menjadi prioritas Ganjar-Mahfud dalam menahkodai pemerintahan selanjutnya.

Baca Selengkapnya
Merdeka Sinyal, Ini Kisah Masyarakat NTT yang Akhirnya Bisa Menggunakan Internet di Era Jokowi
Merdeka Sinyal, Ini Kisah Masyarakat NTT yang Akhirnya Bisa Menggunakan Internet di Era Jokowi

Jokowi, selama era kepemimpinannya, membantu masyarakat dari daerah 3T untuk dapat menikmati akses internet dengan lebih mudah.

Baca Selengkapnya
Jokowi Klaim Sudah Gelontorkan Dana Desa Rp539 Triliun: Setara 250 Bandara Besar
Jokowi Klaim Sudah Gelontorkan Dana Desa Rp539 Triliun: Setara 250 Bandara Besar

Jokowi menilai jumlah dana desa yang telah disalurkan sejak tahun 2015 itu bukanlah angka yang kecil.

Baca Selengkapnya
Hakim MK Tanya Pembagian Bansos Selama kampanye, Menko PMK: Kami Pastikan Mengemban Amanah
Hakim MK Tanya Pembagian Bansos Selama kampanye, Menko PMK: Kami Pastikan Mengemban Amanah

Muhadjir menjawab pertanyaan hakim konstitusi soal intensitas kunjungan kerja Presiden Joko Widodo jelang Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya