Follow
Jaga stabilitas jelang Pilkada 2018, Kemendagri imbau kepala desa netral
Merdeka.com - Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri Nata Irawan mengimbau kepala desa dan perangkatnya bersikap netral pada Pilkada Serentak 2018. Hal itu guna menjaga stabilitas desa itu sendiri.
"Imbauan kami seluruh kepala desa dan perangkatnya tetap netral. Jangan memihak pada yang mana pun demi stabilitas desa itu sendiri," katanya di kantornya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (12/2).
Nata menambahkan, pihaknya tak segan memberi sanksi bagi kepala desa yang memihak salah satu paslon. "Sanksinya administratif. Saya kira kepala daerah mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut," ucapnya.
-
Siapa yang menetapkan calon kepala daerah? KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota telah menetapkan sebanyak 1.553 pasangan calon,
-
Bagaimana DPR mendorong kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Namun, saya merasa hal ini justru bukan menjadi penghalang karena penggunaan Dana Desa juga bergantung kreativitas dari kepala desa dalam merumuskan program yang efisien dan tepat sasaran. Bahkan tadi, jika kinerjanya bagus, justru kita mendapatkan alokasi dana tambahan,' ungkap Puteri.
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Apa yang Kemendagri minta kepala daerah lakukan terkait inflasi? Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta kepala daerah dengan inflasi tinggi agar mengevaluasi sejumlah upaya pengendalian yang telah dilakukan. Upaya pengendalian harus berdampak dan tak hanya bersifat seremonial.
-
Mengapa DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,' ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Bagaimana Heru Budi minta camat dan lurah jaga netralitas di medsos? Terakhir, Heru mewanti-wanti soal cara menggunakan media sosial. Dia berharap, para camat dan lurah untuk tak asal berkomentar di media sosial. “Misalnya Bapak-Bapak ada di grup masyarakat, ya sudah kalau hal-hal yang tidak dikomentarin, tidak perlu. Kalau bilang, 'Bu Lurah, Pak Lurah, Pak Camat ada banjir atau ini atau ada anak yang sakit DBD', jawab,“
Bagi Nata, mengurus sebuah desa lebih berat dari kabupaten. Maka dari itu kepala desa maupun perangkat yang non ASN harus bersikap profesional.
"Yang dilakukan oleh desa jauh lebih berat dibanding di level kabupaten. Kenapa demikian? Karena kalau kabupaten melakukan tugas sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Sementara desa urusan yang bersifat absolut pun ditangani oleh desa, dan bahkan dia melaksanakan tugas lebih dari 24 jam dalam sehari," pungkasnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Bima Arya tak menampik temuan pelanggaran netralitas ASN tersebut perlu diberikan atensi oleh Komisi II DPR RI.
Baca Selengkapnya
NasDem khawatir kepala daerah di daerahnya tidak netral dan mendukung salah satu pasangan calon presiden.
Baca Selengkapnya
Kemendagri telah menekankan kepada kepala daerah agar menjaga netralitas ASN pada Pilkada.
Baca Selengkapnya
Abdul Halim menekankan perangkat desa dan kepala desa harus netral dalam Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Bawaslu melaporkan setiap pelanggaran terkait dengan Pilkada Serentak 2024 oleh kepala desa ke Kemendagri.
Baca Selengkapnya
Pemprov Jateng tidak segan memberikan sanksi tegas kepada yang melanggar aturan netralitas
Baca Selengkapnya
Pendiri lembaga survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia atau KedaiKOPI Hendri Satrio (Hensat) menegaskan, perangkat desa harus netral.
Baca Selengkapnya
Kepala desa dan lurah memiliki peran strategis dalam menjaga situasi yang kondusif selama pelaksanaan pemilihan.
Baca Selengkapnya
Komisi II DPR RI mulai memanggil penjabat (Pj) gubernur, bupati, dan wali kota seluruh daerah dalam rangka meningkatkan kesiapan pelaksanaan Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya
Tidak hanya kepala desa Tegalgiri, John mengingatkan kepada seluruh kepala desa di Kabupaten Boyolali agar memegang teguh prinsip netralitas selama Pilkada.
Baca Selengkapnya
Bima Arya Sugiarto menegaskan komitmen Kemendagri dalam menjaga netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2024.
Baca Selengkapnya
Pada Pilkada 2020 terdapat 182 kepala desa menguntungkan salah satu paslon dan melakukan politik uang dan ditemukan pula 1.020 ASN tidak netral.
Baca Selengkapnya