Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Jakarta dan 4 daerah ini serapan anggarannya paling rendah

Jakarta dan 4 daerah ini serapan anggarannya paling rendah Gedung Balai Kota DKI Jakarta. ©2014 merdeka.com/muhammad lutfhi rahman

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo mengumpulkan seluruh gubernur dan kapolda se-Indonesia di Istana Bogor. Agenda pertemuan tadi membahas soal serapan anggaran untuk periode tahun ini.

Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri, Reydonnyzar Moenek mengatakan, dalam catatannya ada lima daerah yang serapan APBD-nya sangat rendah. Di antaranya, Kalimantan Utara (18,6 persen), DKI Jakarta (19,2 persen), Papua (21,7 persen), Jawa Barat (25,5 persen) dan Riau (25,5 persen).

Rendahnya serapan anggaran tersebut, diakui Donny, lantaran para kepala daerah takut membuat kebijakan yang nantinya berujung pada kasus hukum.

"Kenapa Riau jadi rendah? 3 gubernur bermasalah semua dengan hukum, secara psikologis bisa dipastikan mereka khawatir lakukan kebijakan. Kemarin, saya juga sudah ingatkan Rano Karno, Banten lihat tuh 30,2 persen gini hari? (peringkat 7). Kenapa? takut juga kemarin akibat Ratu Atut," kata Donny di Istana Bogor, Senin (24/8).

Sedangkan untuk serapan anggaran yang paling besar, kata Donny, adalah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu sebesar 56,0 persen. Menurut Donny, penyerapan anggaran sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jika serapan anggaran suatu provinsi kecil, maka pertumbuhan ekonomi melambat begitu juga sebaliknya.

Ketika ditanya mengapa serapan anggaran Provinsi DKI Jakarta terbilang masih rendah, Donny enggan mengomentari lebih lanjut. Sebab, Donny sendiri diangkat oleh Mendagri sebagai Pejabat Gubernur Sumatera Barat.

"Ya tanya sama gubernur Ahok-nya aja. Kita kan sesama gubernur enggak boleh dong ya nanti," ucap Donny.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ternyata Sri Mulyani Jadi Pejabat Paling Ditakuti Pemda, Ini Alasannya
Ternyata Sri Mulyani Jadi Pejabat Paling Ditakuti Pemda, Ini Alasannya

Ini alasan mengapa Sri Mulyani menjadi pejabat yang paling ditakuti pemerintah daerah.

Baca Selengkapnya
Jakarta Tak akan Dapat Dana Otsus Bila RUU DJK Disahkan, Ini Alasannya
Jakarta Tak akan Dapat Dana Otsus Bila RUU DJK Disahkan, Ini Alasannya

Namun ada 12 kewenangan khusus yang akan diberikan kepada Jakarta.

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung ke Kajari di Rakornas Sentul: Hati-hati Penanganan Korupsi Kepala Desa
Jaksa Agung ke Kajari di Rakornas Sentul: Hati-hati Penanganan Korupsi Kepala Desa

Karena saat menjabat, seorang kepala daerah mendadak akan mengelola uang hingga Rp1-2 miliar setiap tahun.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Jakarta Akui Pengelolaan TIM Dan JIS Salah Sejak Lahir
Pemprov DKI Jakarta Akui Pengelolaan TIM Dan JIS Salah Sejak Lahir

Ke depannya Pemprov DKI akan mencari solusi agar pengelolaan seperti JIS dan tiga infrastruktur lainnya bisa mendatangkan keuntungan bagi Pemprov.

Baca Selengkapnya
DPRD dan Pemprov DKI Sahkan Perda APBDP 2023 Rp79,52 Triliun
DPRD dan Pemprov DKI Sahkan Perda APBDP 2023 Rp79,52 Triliun

APBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.

Baca Selengkapnya
Kerja DPR Dinilai Masih Minim, Hanya Bisa Sahkan UU DKJ Dari 47 RUU Prioritas
Kerja DPR Dinilai Masih Minim, Hanya Bisa Sahkan UU DKJ Dari 47 RUU Prioritas

Taryono menambahkan, pengesahan 1 RUU dari 47 Daftar RUU Prioritas 2024 merupakan potret buram kinerja legislasi DPR.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Beberkan Alasan Masih Banyak Pemda Andalkan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat
Sri Mulyani Beberkan Alasan Masih Banyak Pemda Andalkan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat

Terbatasnya pendapatan tersebut dipengaruhi masih rendahnya kekuatan pajak daerah (local taxing power) di sebagian besar daerah.

Baca Selengkapnya
Jokowi Soroti Serapan Anggaran Rendah: Hampir Setiap Hari Saya Telepon Sri Mulyani
Jokowi Soroti Serapan Anggaran Rendah: Hampir Setiap Hari Saya Telepon Sri Mulyani

Presiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Petakan Kerawanan Pilkada Jakarta, Isu SARA Tertinggi
Bawaslu Petakan Kerawanan Pilkada Jakarta, Isu SARA Tertinggi

Bawaslu DKI telah memetakan tiga kategori kerawanan yang terjadi di Pilgub DKI Jakarta yaitu tinggi, sedang, dan rendah.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Ada Kabupaten Punya Anggaran Besar tapi Program Tak Jelas, Padahal Bisa Bangun 10 Rumah Sakit
Jokowi: Ada Kabupaten Punya Anggaran Besar tapi Program Tak Jelas, Padahal Bisa Bangun 10 Rumah Sakit

Jokowi menyinggung bahwa anggaran tersebut banyak digunakan untuk hibah-hibah yang arahnya ke politik.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Bambang Pacul PDIP Blak-blakan Kondisi 'Dompet' Negara Jelang Jokowi Lengser
VIDEO: Bambang Pacul PDIP Blak-blakan Kondisi 'Dompet' Negara Jelang Jokowi Lengser "Cekak!"

Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 3 September 2024.

Baca Selengkapnya
Mendagri: Ada Anggaran Stunting Rp10 Miliar, Habis Cuma Buat Rapat Rp6 Miliar
Mendagri: Ada Anggaran Stunting Rp10 Miliar, Habis Cuma Buat Rapat Rp6 Miliar

Mendagri Tito Karnavian menyayangkan bahwa ada program stunting di daerah dengan anggaran Rp10 miliar, tetapi sampai ke rakyat cuma Rp2 miliar.

Baca Selengkapnya