Jakarta dan 4 daerah ini serapan anggarannya paling rendah
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo mengumpulkan seluruh gubernur dan kapolda se-Indonesia di Istana Bogor. Agenda pertemuan tadi membahas soal serapan anggaran untuk periode tahun ini.
Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri, Reydonnyzar Moenek mengatakan, dalam catatannya ada lima daerah yang serapan APBD-nya sangat rendah. Di antaranya, Kalimantan Utara (18,6 persen), DKI Jakarta (19,2 persen), Papua (21,7 persen), Jawa Barat (25,5 persen) dan Riau (25,5 persen).
Rendahnya serapan anggaran tersebut, diakui Donny, lantaran para kepala daerah takut membuat kebijakan yang nantinya berujung pada kasus hukum.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Kenapa Jokowi gerah dengan jalan rusak di Lampung? Kerusakan Jalan di Lampung cukup parah hingga viral di media sosial.
-
Siapa yang diingatkan Jokowi soal pengelolaan anggaran? Jokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
-
Apa kerugian negara akibat korupsi Bansos Jokowi? 'Kerugian sementara Rp125 milyar,' pungkasnya.
-
Kenapa menteri Jokowi korupsi? Di mana para menteri yang terjerat korupsi adalah kader partai pendukung pemerintah.
"Kenapa Riau jadi rendah? 3 gubernur bermasalah semua dengan hukum, secara psikologis bisa dipastikan mereka khawatir lakukan kebijakan. Kemarin, saya juga sudah ingatkan Rano Karno, Banten lihat tuh 30,2 persen gini hari? (peringkat 7). Kenapa? takut juga kemarin akibat Ratu Atut," kata Donny di Istana Bogor, Senin (24/8).
Sedangkan untuk serapan anggaran yang paling besar, kata Donny, adalah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu sebesar 56,0 persen. Menurut Donny, penyerapan anggaran sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jika serapan anggaran suatu provinsi kecil, maka pertumbuhan ekonomi melambat begitu juga sebaliknya.
Ketika ditanya mengapa serapan anggaran Provinsi DKI Jakarta terbilang masih rendah, Donny enggan mengomentari lebih lanjut. Sebab, Donny sendiri diangkat oleh Mendagri sebagai Pejabat Gubernur Sumatera Barat.
"Ya tanya sama gubernur Ahok-nya aja. Kita kan sesama gubernur enggak boleh dong ya nanti," ucap Donny.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ini alasan mengapa Sri Mulyani menjadi pejabat yang paling ditakuti pemerintah daerah.
Baca SelengkapnyaNamun ada 12 kewenangan khusus yang akan diberikan kepada Jakarta.
Baca SelengkapnyaKarena saat menjabat, seorang kepala daerah mendadak akan mengelola uang hingga Rp1-2 miliar setiap tahun.
Baca SelengkapnyaKe depannya Pemprov DKI akan mencari solusi agar pengelolaan seperti JIS dan tiga infrastruktur lainnya bisa mendatangkan keuntungan bagi Pemprov.
Baca SelengkapnyaAPBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.
Baca SelengkapnyaTaryono menambahkan, pengesahan 1 RUU dari 47 Daftar RUU Prioritas 2024 merupakan potret buram kinerja legislasi DPR.
Baca SelengkapnyaTerbatasnya pendapatan tersebut dipengaruhi masih rendahnya kekuatan pajak daerah (local taxing power) di sebagian besar daerah.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.
Baca SelengkapnyaBawaslu DKI telah memetakan tiga kategori kerawanan yang terjadi di Pilgub DKI Jakarta yaitu tinggi, sedang, dan rendah.
Baca SelengkapnyaJokowi menyinggung bahwa anggaran tersebut banyak digunakan untuk hibah-hibah yang arahnya ke politik.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 3 September 2024.
Baca SelengkapnyaMendagri Tito Karnavian menyayangkan bahwa ada program stunting di daerah dengan anggaran Rp10 miliar, tetapi sampai ke rakyat cuma Rp2 miliar.
Baca Selengkapnya