Jakarta masih punya 10 utang di TPST Bantargebang
Merdeka.com - Kemelut soal pengelolaan sampah DKI Jakarta di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang belum berakhir. Sebab, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau kerap disapa Ahok, selalu berkilah Pemprov DKI Jakarta dalam nota kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Kota Bekasi, sudah menyerahkan sepenuhnya kewajiban kepada pengelola TPST Bantargebang.
Hanya saja menurut Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata, Pemprov DKI Jakarta belum mengerjakan sepuluh kewajiban tertuang dalam MoU dengan Kota Bekasi. Dalam 23 klausul, hanya 13 yang menjadi kewajiban pengelola TPST Bantargebang. Maka dari itu, dia bertemu dengan pengelola TPST Bantargebang, PT Godang Tua Jaya dan PT NOEI, buat memberikan klarifikasi.
"Sepuluh lainnya kewajiban DKI Jakarta, dan itu belum semuanya dilaksanakan," kata Ariyanto usai menggelar pertemuan dengan pengelola TPST Bantargebang di kantor DPRD, Jumat (13/11).
-
Apa dampak dari banyaknya sampah? Kini, seiring dengan melonjaknya suhu udara di musim panas, ada peringatan baru dari badan-badan bantuan tentang bahaya kesehatan yang ditimbulkan oleh banyaknya sampah.
-
Dimana sampah menumpuk? Dalam salah satu unggahan Instagram @merapi_uncover, terdapat unggahan yang menampilkan tumpukan sampah di tepi Jl. KH. Ahmad Dahlan, Ngampilan, Kota Yogyakarta.
-
Siapa yang terlibat dalam pengelolaan sampah? Kelompok Pengelola Sampah Mandiri merupakan kelompok swadaya masyarakat dalam mengelola sampah di tingkat padukuhan yang mulai digencarkan kembali oleh Pemkab Sleman.
-
Dimana lokasi sampah menumpuk? Berdasarkan data di situs resmi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Yogyakarta, per bulan Juni lalu total sampah yang diproduksi warga bisa sekitar 5.000 ton yang tersebar di beberapa titik di Kota Yogyakarta. Itulah mengapa, beberapa depo seperti Mandala Krida sempat penuh hingga mengganggu warga sekitar.
-
Bagaimana cara mengatasi masalah sampah di Bantargebang? Demi menghindari longsor, maka dilakukan teknik terasering. "Jadi langkah itu yang kita terapkan sembari menunggu dibangunnya ITF di Jakarta.," kata Kepala Satuan Pelaksana TPST Bantargebang UPST DKI Jakarta, Handoko Raitno Solusi Lain Tahun ini, pabrik pengolah sampah atau refuse-derived fuel (RDF) plant akan dibangun di Bantargebang.
-
Dimana sampah di Kota Jogja menumpuk? Dalam sebuah video viral yang diunggah akun Instagram @merapi_uncover, tampak tumpukan sampah pada salah satu sudut jalanan Kota Yogyakarta.
Ariyanto mencontohkan, dalam MoU itu, Pemprov DKI Jakarta mempunyai kewajiban membangun turap sepanjang tiga kilometer di Kali Ciasem. Namun kenyataannya, kata dia, baru dibangun sepanjang 1,5 kilometer atau setengahnya.
"Paling lambat pengerjaan awal dimulai bulan Agustus 2010," lanjut Ariyanto.
Selain itu, kata Ariyanto, Pemprov DKI Jakarta wajib membangun sumur pantau dengan radius 25 meter, 50 meter, dan 100 meter di sekeliling TPST Bantargebang. Pembuatan harus diselesaikan paling lambat Desember 2010.
Sementara itu, Dirut PT Godang Tua Jaya, Rekson Sitorus mengatakan, perusahaannya hanya mengerjakan sesuai dengan kontrak dengan Pemerintah DKI Jakarta.
"Di luar itu bukan kewenangan kami," kata Rekson.
Kewajiban itu, kata Rekson, berupa perbaikan jalan, saluran, dan trotoar Pangkalan V. Dalam klausul kontrak dengan Pemprov DKI Jakarta, lanjut dia, tak disebutkan kewajiban tersebut. Karena itu dia tidak mengerjakannya.
"Kalau yang ada dalam kontrak sudah kami kerjakan. Tapi, ada satu yang tak maksimal, seperti buffer zone, karena rusak oleh pemulung," lanjut Rekson. (mdk/ary)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sejumlah perusahaan BUMN masih terlilit utang besar dengan nilai hingga triliunan rupiah.
Baca SelengkapnyaITDC berharap proses pencairan PMN ini bisa dilakukan dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaSelain ekonomi, nasib 50 juta masyarakat di kawasan pesisir juga dipertaruhkan.
Baca SelengkapnyaJumlah penduduk yang tinggal dan mendirikan bangunan liar di lokasi pengerjaan tanggul pantai rupanya tak sedikit.
Baca SelengkapnyaBendungan yang hampir rampung ada di Nusa Tenggara Timur dan Aceh.
Baca SelengkapnyaBasuki mengatakan, Kementerian PUPR telah melakukan penajaman atas usulan kebutuhan anggaran TA 2025 menjadi sebesar Rp136,95 triliun.
Baca SelengkapnyaAjang pertemuan internasional terbesar di sektor air yang mengusung tema Water for Shared Prosperity dibuka langsung oleh Jokowi.
Baca SelengkapnyaSaat ini terdapat 37 Proyek Strategis Nasional (PSN) dan ada 18 PSN dalam Perpres 79 tahun 2019, dengan nilai investasi sebesar Rp 258,76 triliun.
Baca SelengkapnyaPembangunan tanggul pantai dan muara sungai telah dijalankan secara strategis sejak 2020 silam
Baca SelengkapnyaBPBD DKI telah memetakan 25 kelurahan rawan banjir di Jakarta
Baca SelengkapnyaPenurunan muka tanah di selatan Jakarta ini karena penggunaan air tanah.
Baca Selengkapnya