Jaksa Agung anggap surat MA soal PK pecahkan kebuntuan

Merdeka.com - Jaksa Agung HM Prasetyo mengapresiasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tentang peninjauan kembali hanya boleh dilakukan satu kali. Prasetyo berharap surat edaran MA tersebut dapat memecah kebuntuan mengenai pelaksanaan eksekusi mati bagi para terpidana.

"Kita inginkan supaya Sema (Surat Edaran Mahkamah Agung) itu memberikan jalan keluar bagi kebuntuan kita selama ini untuk pelaksanaan pidana mati, perkara-perkara narkotika dan lain-lainnya," kata Prasetyo usai acara pemaparan kinerja Kejaksaan di Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Senin (5/1).

Dia menilai MA mempunyai langkah maju dengan mengeluarkan Sema tersebut. Namun menurutnya, Sema tersebut tidak menggugurkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan kesempatan bagi terpidana untuk mengajukan PK lebih dari satu kali.

"Kecuali kalau memang ditemukan bukti baru (novum) yang patut dipertimbangkan, itu baru akan dilanjutkan di Mahkamah Agung," katanya.

Menurutnya, kemungkinan yang dimaksud MA adalah PK yang kedua tidak ada novum atau lebih sifatnya mengada-ada, tentunya pada saat awal diajukan di pengadilan negeri itu sah ditolak. Namun yang mengajukan PK tetap akan ditunggu sampai selesai atau adanya putusan baru dilaksanakan eksekusi.

"Kita tentunya harus melihat itu akal-akalan si terpidana mati untuk mengulur waktu saja, dan kita tetap akan menunggu ketetapan-ketetapan itu," ujarnya.

Di tempat yang sama mengenai eksekusi mati terhadap enam terpidana mati yang direncanakan akhir 2014 lalu, Jaksa Agung Muda Pidana Umum Basuni Masyarif mengatakan, pihaknya ingin mendahuli eksekusi terhadap pidana narkoba.

Sehingga dua terpidana pembunuhan yang sebelumnya sudah siap eksekusi akhir 2014 akan ditunda. Rencananya eksekusi akan dilakukan serentak pada waktu yang bersamaan di Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

"Kami ingin mendahulukan narkoba, apalagi (eksekusi) rencananya dilakukan serentak. Anggaran juga satu," kata dia.