Jaksa Agung: Kedudukan politik tak boleh lemahkan kejaksaan
Merdeka.com - Kejaksaan Agung kini sedang mengusut dugaan permufakatan jahat dalam kasus 'Papa Minta Saham'. Namun Jaksa Agung HM Prasetyo tegas membantah hal itu. Menurutnya, Kejagung sudah kenyang dengan tudingan miring tersebut.
"Kita dituding menangani melakukan politik, kita kenyang mengalami tuduhan, tapi ini gak buat kita surut. Kita tetap bekerja di koridor keadilan. Gak boleh buka peluang intervensi apapun," ujar HM Prasetyo di Gedung Kejaksaan Agung, Jumat (11/12).
Menurut Jaksa Agung, meski kasus ini menyeret nama Ketua DPR Setya Novanto, tetapi institusinya tidak akan gentar. Menurut semua orang di mata hukum sama.
-
Apa yang dikatakan Agus Rahardjo tentang Jokowi dan kasus Setya Novanto? Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
-
Kenapa DPR apresiasi Jaksa Agung? Komisi III mengapresiasi sikap tegas Jaksa Agung dalam menghadapi oknum Kajari yang ditangkap oleh KPK. Semuanya berlangsung cepat, transparan, tidak gaduh, dan tidak ada upaya beking-membeking sama sekali, luar biasa. Memang harus seperti ini untuk jaga marwah institusi dan kepercayaan masyarakat. Kejagung harus selalu zero tolerance terhadap oknum!
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Siapa yang dituduh meminta KPK menghentikan kasus e-KTP Setya Novanto? Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal Jokowi telah meminta dirinya untuk menstop kasus e-KTP dengan terpidana Setya Novanto (Setnov).
-
Siapa yang menjadi Ketua DPR RI? Bahkan, lanjut dia, sudah diputuskan dan menjadi sebuah resolusi untuk mengapresiasi Ketua DPR RI Puan Maharani atas kepemimpinannya sebagai Chair dan Presiden AIPA 44th.
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
"Kedudukan politik seseorang gak boleh melemahkan kejaksaan. Gak boleh terpengaruh hasil kerja institusi lain, yang sedang menyelidiki. Ada enggaknya etika tidak menghilangkan permufakatan jahat yang sedang kita tangani," terangnya.
Jaksa Agung juga meminta kepada seluruh jajarannya agar jangan tipis telinga mendengar kritik. Hal ini karena apa pun yang dilakukan oleh institusinya kerap dianggap salah.
"Pertama, tudingan bahwa penegakan hukum dinilai politis, kedua apapun yg dilakukan dianggap hanya pencitraan. Kita jangan kecil hati, tapi dimaknai kecintaan besarnya harapan masyarakat pada korps adyaksa. Ini untuk bangsa dan negara. Yang penting bahwa loyalitas kita tegak lurus menegakkan keadilan dan kebenaran," imbuhnya.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pihaknya tidak akan segan menindak siapa saja jajaran Korps Adhyaksa yang kedapatan tidak netral.
Baca SelengkapnyaKejagung siap pecat anggota yang terbukti bersalah
Baca SelengkapnyaJaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan, Kejaksaan tidak boleh menjadi alat politik dan harus independen serta profesional
Baca SelengkapnyaHasto menyebut berbagai intimidasi diterima PDIP usai memecat Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaKejaksaan Agung menegaskan tetap netral di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk tetap menjaga netralitas di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaAmar putusan MK yakni yang diangkat menjadi jaksa agung bukan merupakan pengurus parpol kecuali telah berhenti sekurang-kurangnya lima tahun.
Baca SelengkapnyaHasto menyadari sejak awal saat mengkritisi demokrasi dan pemerintah, ia paham resiko akan dipenjara suatu hari nanti.
Baca SelengkapnyaJaksa Agung ST Burhanuddin menekankan tugas seorang Jaksa layak seorang pengacara tingkat negara.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo sebelumnya menyebut pernah dipanggil ke Istana dan diminta presiden menghentikan kasus korupsi e-KTP melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaSumedana menegaskan permasalahan penguntitan tersebut telah diselesaikan
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo menyebut Presiden Jokowi pada 2017 pernah memintanya menghentikan kasus korupsi Setya Novanto.
Baca Selengkapnya