Jaksa Agung Minta Pelanggar Prokes saat PPKM Darurat Disanksi Sampai Jera

Merdeka.com - Jaksa Agung ST Burhanuddin memerintahkan jajarannya untuk berperan aktif untuk memastikan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat berjalan dengan baik di lingkungan kejaksaan.

Perintah itu sebagai tindaklanjut dari hasil Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi pada hari Selasa lalu 29 Juni 2021. Rapat itu membahas rencana pelaksanaan PPKM Darurat di seluruh Provinsi Jawa dan Bali.

"Kepada para Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia, agar turut terlibat dalam pelaksanaan PPKM Darurat guna mengendalikan penyebaran Covid-19 yang cukup tinggi," kata Burhanuddin dalam keterangannya, Rabu (30/6).

Dia meminta Kajati dan Kajari mendukung PPKM sesuai peran dan fungsinya. Seperti dengan menggelar Operasi Yustisi Penegakan Hukum Kedisiplinan PPKM, dengan berkoordinasi dengan Satgas Covid–19, Kepolisian, Pemerintah Daerah/Satuan Polisi Pamong Praja dan Pengadilan.

"Memastikan setiap pelanggar protokol kesehatan dikenakan sanksi tegas dan tanpa pandang bulu serta memastikan sanksi yang dijatuhkan tersebut mampu memberikan efek jera baik kepada pelaku maupun anggota masyarakat lainnya," sebutnya.

Selanjutnya, Burhanuddin juga meminta agar dipastikan setiap pengadaan dan distribusi barang yang terkait penanggulangan Covid–19 berjalan lancar serta menindak tegas setiap upaya yang berpotensi menghambat ataupun menggagalkan pengadaan dan distribusi barang dimaksud.

Terakhir, menyelenggarakan program vaksinasi untuk pegawai, keluarga dan masyarakat di wilayah hukum masing masing, dengan berkoordinasi dengan Satgas Covid–19 setempat.