Follow
Jaksa Agung 'ngeluh' ke DPR anggaran penanganan kasus korupsi minim
Merdeka.com - Komisi III DPR menggelar rapat kerja dengan Kejaksaan Agung (Kejagung). Rapat tersebut pun digunakan Jaksa Agung HM Prasetyo untuk mengadukan berbagai kendala penanganan kasus, salah satunya minimnya anggaran yang digelontorkan.
Prasetyo mengeluhkan minimnya anggaran membuat sejumlah program penanganan perkara terhambat, salah satunya pembentukan Satgas Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (P3TPK), yang memang dibentuk menangani perkara-perkara korupsi.
"Yang mencolok adalah keterbatasan, bahkan ketiadaan anggaran mengenai biaya pembentukan Satgas P3TPK terkait penyelesaian tindak pidana korupsi," keluh Prasetyo di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/6).
-
Siapa yang minta tambah anggaran? Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim meminta tambahan anggaran sebesar Rp25,01 triliun dalam APBN 2025.
-
Siapa yang ajukan tambahan anggaran Kemensos? Komisi VIII DPR menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2024 yang diajukan Kementerian Sosial.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Siapa yang diingatkan Jokowi soal pengelolaan anggaran? Jokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
-
Kenapa anak buah Jokowi minta tambah anggaran? Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga pemerintah ramai-ramai meminta tambahan anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja kementerian dan lembaga dengan DPR. Mereka yang meminta tambahan anggaran di antaranya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
-
Apa yang dikritik Komisi XI terkait anggaran BPS? 'Pada dasarnya, kami memahami betul usulan tambahan pagu BPS, khususnya untuk perbaikan gedung kantor yang tidak layak.''Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,' urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI bersama BPS pada Selasa (5/9).
Selain itu, Prasetyo turut mengeluhkan kurangnya anggaran yang digelontorkan untuk Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) yang sejatinya bertugas mengawal setiap pembangunan khususnya di tingkat daerah.
"Pembentuk Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) juga tidak dikenai anggaran tambahan," ucapnya.
Prasetyo mengklaim TP4 yang dibentuknya itu kewalahan karena banyaknya permohonan dari Kementerian atau lembaga-lembaga pemerintah yang meminta kejaksaan melakukan pendampingan guna mencegah terjadinya praktik korupsi.
"Kami kewalahan adanya permohonan dari banyak pihak Kementerian atau lembaga untuk kejaksaan lakukan pendampingan. TP4 dititikberatkan pada upaya pencegahan," ungkap dia.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Andika menilai tunjangan kinerja yang ditujukan untuk prajurit belum mencapai 100 persen
Baca Selengkapnya
Lembaga kepolisian dalam paparannya dipimpin Wakapolri Komjen Agus Andrianto, meminta anggaran naik menjadi Rp165 triliun lebih.
Baca Selengkapnya
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan bercerita masih minimnya anggaran yang di kementerian yang dipimpinnya
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung RI mengaku masih kekurangan anggaran untuk Tahun Ajaran (TA) 2025 mencapai Rp15 triliun.
Baca Selengkapnya
Benny menyoroti bagaimana Kepolisian Sektor (Polsek) daerah-daerah terpencil yang tidak memiliki kantor layak huni.
Baca Selengkapnya
Sudah dua perusahaan digeledah kejagung terkait kasus ini.
Baca Selengkapnya
DPR melihat anggaran yang diajukan Komnas HAM sangat kecil, dibandingkan pengajuan anggaran pembangunan satu kantor Polsek yaitu Rp50 Miliar
Baca Selengkapnya
Dia menjelaskan, tambahan anggaran itu untuk rencana program dukungan manajemen.
Baca Selengkapnya
Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 3 September 2024.
Baca Selengkapnya
Komisi III DPR RI mengadakan rapat kerja dengan sejumlah mitra, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), LPSK, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan
Baca Selengkapnya
Benny K Harman ungkap bahwa postur anggaran yang diajukan Polri tidak tepat sasaran.
Baca Selengkapnya
Dedi mendapat kesempatan bertemu dengan Kalapas IIB Purwakarta dan terkejut saat tahu anggaran kesehatan dari negara untuk ratusan napi.
Baca Selengkapnya