Jaksa Agung Prasetyo: Sinergitas dengan KPK sangat diperlukan
Merdeka.com - Penuntasan sejumlah kasus korupsi menjadi fokus kerja Jaksa Agung yang baru saja dilantik, HM Prasetyo, selama lima tahun ke depan. Dia akan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mempermudah kinerja.
"Pasti, sinergitas (dengan KPK) itu sangat diperlukan. Kita tidak mungkin mengerjakan penegakan hukum sendirian," kata Prasetyo saat ditemui di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (21/11)
Koordinasi yang dimaksud mantan politikus NasDem itu dengan saling bertukar informasi atau data pada kasus-kasus korupsi yang ditangani. Dengan cara ini, dia berharap semangat pemberantasan korupsi bisa efektif.
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
-
Siapa yang diperiksa oleh KPK? Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej rampung menjalani pemeriksaan penyidik KPK, Senin (4/12).
-
Apa kasus yang sedang dihadapi KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Apa yang di periksa KPK? 'Yang jelas terkait subjek saudara B (Bobby) ini masih dikumpulkan bahan-bahannya dari direktorat gratifikasi,' kata Jubir KPK, Tessa Mahardika Sugiarto di Gedung KPK, Kamis (5/9).
-
Bagaimana Kejaksaan Agung berperan dalam kerja sama ini? “Dalam usaha untuk membesarkan perusahaan dan berperan membangun perekonomian Indonesia perlu adanya bimbingan agar IDSurvey dapat melakukan aktivitas perusahaan sesuai dengan koridor-koridor regulasi yang berlaku. Tentunya IDSurvey berharap agar semua yang dikerjakan tidak menyimpang dari peraturan-peraturan yang berlaku sehingga aktivitas bisnis dapat berjalan lancar,“
"KPK memiliki beberapa peluang dan kesempatan, untuk mengoordinasikan kita untuk menyuvervisi kita. Kita juga akan memberi dan menerima apa yang kita punya kepada mereka, begitu pun sebaliknya. Ketika kita bekerja bersama-sama, kita punya harapan besar untuk penegakan hukum yang lebih baik," tambahnya.
Selain kasus korupsi, dia juga berjanji untuk menuntaskan kasus-kasus HAM. Untuk penuntasan kasus HAM, dia berniat mengundang aktivis HAM.
"Saya akan bedah bersama-sama nanti, saya akan undang juga dari aktivis HAM biar nanti mereka memberikan masukan kepada kita, terus kita kerjakan bersama-sama. Kerena ini bukan tanggung jawab kejaksaan, tanggung jawab kita semua. Termasuk wartawan," pungkasnya.
Ditanya apakah dua persoalan korupsi dan HAM termasuk yang dititipkan Presiden Jokowi, Prasetyo mengatakan, dia hanya diberi instruksi umum untuk bekerja keras.
"Kerja, kerja, kerja dan kerja, perbaiki dan bangun kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, kembalikan kepercayaan itu. Dan berpulang kepada jajaran kejaksaan nantinya untuk berbuat semaksimal mungkin yang positif untuk bangsa ini," pungkasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPK dan Polri berkomitmen mendukung penegakan hukum khususnya perihal tindak pidana korupsi.
Baca SelengkapnyaKejagung menegaskan tidak menutup ruang koordinasti dan surpervisi dan mempersilakan KPK mencari bukti apabila ada personel korps Adhyaksa.
Baca SelengkapnyaKPK telah menaikkan status penanganan kasus korupsi LPEI.
Baca SelengkapnyaKapolri Sigit datang bersama jajarannya sekitar pukul 12.07 WIB.
Baca SelengkapnyaKejagung dan Polri Bantah Tutup Pintu Koordinasi, Ini Respons KPK
Baca SelengkapnyaKapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyambangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (4/12).
Baca SelengkapnyaKPK ingatkan pasangan Prabowo-Gibran dalam hal memperkuat KPK
Baca SelengkapnyaMenteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan memberikan pesan terhadap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih Setyo Budiyanto.
Baca SelengkapnyaMabes Polri membantah pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang menyebut ada masalah koordinasi dan supervisi antara KPK dengan Kejaksaan dan Polri.
Baca SelengkapnyaKejagung memastikan tidak memiliki hubungan buruk dengan BPK RI.
Baca Selengkapnya