Jaksa Agung rapat kabinet, MKD batal ambil HP Presdir Freeport
Merdeka.com - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR batal menyambangi Kejaksaan Agung untuk meminta bukti asli rekaman percakapan pencatutan nama Presiden Joko Widodo yang diduga dilakukan oleh Ketua DPR Setya Novanto. Wakil Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Jaksa Agung HM Prasetyo sedang tidak berada di kantor, sehingga pihaknya membatalkan niatan menjemput bukti rekaman yang berada di telepon genggam milik Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin itu.
"Jaksa Agung sedang sidang kabinet, tidak jadi hari ini," kata Dasco di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (8/12).
Padahal, Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR awalnya siang ini akan mendatangi Kejaksaan Agung untuk meminta bukti asli rekaman pembicaraan pencatutan nama Presiden Joko Widodo. Dasco sebelumnya menjelaskan, mengambil bukti yang berada di tangan Kejaksaan Agung merupakan sebuah kewajiban.
-
Siapa yang menilai MK tidak bisa jadi objek hak angket? 'Tentu saja hak angket merupakan hak anggota DPR untuk mengajukannya. Hanya saya lihat, perlu ketepatan objek hak angket. Kalau objeknya putusan MK atau lembaga MK, tentu tidak bisa,' ungkap pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari kepada wartawan, Rabu (1/11).
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Siapa saja yang bersaksi di sidang MK? Sebagai informasi, empat menteri tersebut adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani, Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Rismaharini, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto.
-
Mengapa Baskara tidak mau berkomentar? Baskara tampaknya enggan menanggapi rumor yang beredar dan memilih untuk tidak memberikan komentar mengenai kabar rumah tangganya.
-
Siapa yang bisa menggunakan manajemen suara? Manajemen suara manusia penting untuk dilakukan semua orang.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
"Itu suara siapapun belum bisa kita pastikan. Kita enggak bisa loh (pastikan). Kita kan ada institusi yang bisa mengenali itu suara siapa-siapa," kata Dasco.
Dia menyatakan, apabila nantinya telah mengambil bukti asli yang dipegang oleh Kejaksaan Agung itu, maka pihaknya langsung akan menyerahkan ke pihak Bareksrim Polri untuk melakukan uji forensik terhadap bukti asli tersebut.
"Kalau diberikan langsung serahkan ke Polri," ujarnya. (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dasco menegaskan, tidak ada pembicaraan terkait susunan kabinet antara Presiden Jokowi dengan Prabowo.
Baca SelengkapnyaDiketahui, Pertemuan antara PSI dengan Partai Golkar berlangsung pada Kamis (11/7)
Baca SelengkapnyaHasto mengaku secara keahlian, dirinya adalah seorang insinyur teknik kimia.
Baca SelengkapnyaGerindra merespons isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak PDIP masuk kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaDasco mengklaim tidak bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Jakarta untuk membahas pengesahan revisi undang-undang Pilkada.
Baca SelengkapnyaMoeldoko menepis jika ada arahan dari Istana ke penegak hukum terkait kasus Hasto
Baca SelengkapnyaRevisi UU Pilkada batal disahkan dalam rapat paripurna DPR hari ini karena banyak anggota DPR tidak hadir.
Baca SelengkapnyaPKS tidak dalam posisi menolak wacana hak angket. Tetapi, untuk mendukung hak angket perlu sesuai dengan aturan yang ada.
Baca Selengkapnya