Jaksa Agung sebut Perppu pembubaran ormas keputusan bersama

Merdeka.com - Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tertanggal 10 Juli 2017 untuk mengatur organisasi kemasyarakatan (ormas). Penerbitan Perppu tersebut juga menggantikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013.

Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, Perppu yang dikeluarkan pemerintah tersebut merupakan pendapat bersama. Perppu tersebut juga dirumuskan melalui proses pembahasan dan diskusi.

"Jadi ketika sudah diputuskan Perppu, itu pendapat bersama," katanya saat ditemui di Kantor Ditjen Bea Cukai, Jakarta Timur, Rabu (12/7).

Dia menjelaskan, dalam Perppu diatur juga mengenai mekanisme pembubaran ormas. Menurutnya, adanya Perppu tersebut dinilai sangat mustahil jika membubarkan ormas melalui pengadilan.

"Sangat mustahil lewat pengadilan, karena kan pengadilan ada tahapan-tahapannya. Sementara keadaan mendesak dan darurat. Ada peraturan UU yang mengatur masalah ormas, tapi peraturan tersebut gak memadai," imbuhnya.

Prasetyo mengungkapkan, setidaknya ada beberapa hal yang dapat menyulitkan apabila pembubaran ormas dilakukan melalui pengadilan. Karena harus melalui beberapa tahapan seperti yang pertama yakni proses peringatan.

"Pertama peringatan tiga kali. Kalau sekali misalnya ormas itu memenuhi peringatan kita, itu menjadi kembali lagi gak ada masalah. Kalo tiga kali enggak mematuhi, baru tahapan berikutnya mencabut bantuan dan hibah," jelasnya.

Tahapan kedua jika hal tersebut itu tidak diindahkan juga oleh ormas, pemerintah akan mengambil langkah menghentikan kegiatan. Dan jika masih berlanjut tanpa adanya perubahan terhadap ormas tersebut selanjutnya pemerintah akan mencabut izin, kemudian baru dapat dibubarkan ke pengadilan.

Jadi, lanjut Prasetyo, terlalu lama dan rasanya imposible kalau membubarkan ormas melalui pengadilan. "Tapi di sini (kondisi) mendesak untuk menertibkan ormas-ormas seperti yang memang jelas melanggar aturan," pungkasnya.