Jaksa Agung sindir Hary Tanoe: Kalau enggak salah enggak usah takut

Merdeka.com - Jaksa Agung M Prasetyo menyindir pengusaha Hary Tanoesoedibjo yang tidak hadir dalam pemeriksaan kasus dugaan korupsi restitusi pajak PT Mobile 8 Telecom. Prasetyo mengatakan, Hary Tanoe seharusnya memenuhi panggilan bila merasa tidak ikut terlibat dalam kasus tersebut.

"Kemarin Hary Tanoe diundang tapi katanya enggak datang alasannya saya enggak tahu apa. Kalau enggak salah enggak usah takut, datang aja. Itu kuncinya," kata Prasetyo di Kejagung, Jakarta, Jumat (11/3).

Prasetyo mengaku heran dengan sikap bos MNC Group tersebut. Sebab, di hadapan media, Hary Tanoe dan tim kuasa hukumnya kerap membantah ikut terlibat dalam pusaran dugaan rasuah itu.

Bahkan, Hary Tanoe dan tim kuasa hukumnya terus menyebut kasus restitusi pajak bernuansa politisasi. "Saya enggak tahu ini wujud dari apa," ujarnya.

Bukan hanya itu, mantan politikus NasDem ini pun memperlihatkan kegeramannya terhadap Hotman Paris Hutapea selaku kuasa hukum Hary Tanoe yang meminta Kejagung mencopot Yulianto dari jabatannya sebagai Kasubdit Penyidikan pada Jampidsus dan Ketua Tim Penyidik kasus dugaan korupsi restitusi pajak PT Mobile 8 Telecom.

Prasetyo mempertanyakan kewenangan Hotman Paris ingin merubah jabatan struktural di internal Korps Adhyaksa. Dinilai dia permintaan Hotman Paris jelas mengintervensi Kejagung.

"Apa kewenangan dia, enggak ada kewenangan mereka. Kita lihat lah, itu terbukti bahwa mereka mengintervensi kita," tegas dia.

"Ini kewenangan kita, ini masalah kita, domain kita. Rasanya tidak ada satu pun pihak yang bisa mempengaruhi kita," pungkas Prasetyo.

Dalam kasus ini, Kejagung telah memanggil Hary Tanoe untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi restitusi pajak PT Mobile 8 Telecom. Namun, Hary Tanoe tidak bisa hadir dan meminta jadwal pemeriksaan diundur karena sedang berada di luar kota.

"Iya dipanggil, tapi Hary Tanoe minta diundur karena lagi di luar kota," kata Hotman Paris Hutapea selaku kuasa hukum Hary Tanoe saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis (10/3).

Diketahui, kasus dugaan korupsi ini muncul setelah penyidik Kejagung menemukan adanya transaksi palsu terkait permohonan restitusi antara PT Mobile 8 dengan PT Jaya Nusantara pada periode 2007-2009. Di mana, dalam kurun waktu tersebut, PT Mobile 8 diduga telah memalsukan bukti transaksi dengan PT Jaya Nusantara hingga mencapai Rp 80 miliar.

"PT Jaya Nusantara sebenarnya tidak mampu untuk membeli barang dan jasa telekomunikasi milik PT Mobile 8. Transaksi pun direkayasa, seolah-olah terjadi perdagangan dengan membuatkan invoice sebagai fakturnya," ujar ketua tim penyidik perkara tersebut, Ali Nurudin, 21 Oktober 2015 silam.

Setelah diajukan, permohonan restitusi pajak pun dikabulkan oleh KPP Perusahaan Masuk Bursa Jakarta pada 2009. Padahal, bukti transaksi yang menjadi dasar pengajuan restitusi tersebut merupakan barang palsu yang dibuat oleh PT Mobile 8 sendiri.