Jaksa Pastikan Khofifah Bersaksi di Sidang Jual Beli Jabatan Kemenag 3 Juli
Merdeka.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) memastikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa akan menghadiri sidang lanjutan kasus jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama. Khofifah dijadwalkan bersaksi pada sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, 3 Juli 2019.
"Khofifah menyampaikan akan hadir dalam sidang pada 3 Juli," ujar jaksa Abdul Basir dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (26/6).
Nama Khofifah berulangkali disebut Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang hari ini memberikan kesaksiannya dalam kasus tersebut. Menurut Lukman, Khofifah dan ulama Kiai Asep Saifuddin Chalim merekomendasikan terdakwa Haris Hasanuddin sebagai Kakanwil Kemenag Jawa Timur.
-
Siapa yang memberikan rekomendasi kepada Khofifah? Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bahkan langsung menyerahkan surat rekomendasi partainya pada Khofifah.
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
-
Siapa yang diperiksa oleh KPK? Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej rampung menjalani pemeriksaan penyidik KPK, Senin (4/12).
-
Kenapa PAN merekomendasikan Khofifah? Partai Amanat Nasional (PAN) diam-diam melirik Khofifah Indar Parawansa untuk berkontestasi kembali di pemilihan Gubernur Jawa Timur periode 2024 mendatang.
-
Apa jabatan Lukman Hakim? Jabatan yang pernah diembannya sebagai berikut.Inspektur Keuangan (1942-1945).Anggota Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (1946)Komisaris Keuangan untuk SumatraDirektur De Javasche Bank Gubernur Bank Indonesia Direktur Bank Dunia (World Bank)Direktur Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund, IMF)Wakil Menteri Keuangan dalam Kabinet Sjahrir II (2 Oktober 1946 – 27 Juni 1947). 9. Menteri Keuangan merangkap Menteri Kehakiman ad interim RI Darurat (19 Desember 1948 – 13 Juli 1949).10. Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta II (4 Agustus 1949 – 20 Desember 1949)11. Menteri Keuangan dalam Kabinet Susanto (20 Desember 1949 - 21 Januari 1950) dan Kabinet Halim (21 Januari 1950 - 6 September 1950).
Lukman mengatakan, rekomendasi itu disampaikan kepadanya tidak secara langsung. Tetapi melalui eks Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Rommy.
Dia pun mengakui, Khofifah tidak hanya sekali merekomendasikan nama Haris agar menjadi Kakanwil Kemenag Jatim. Khofifah, kata Rommy menyampaikan rekomendasi itu terakhir saat umroh bersama kiai Asep Saifuddin Chalim.
"Itu yang disampaikan beliau kepada saya. Dan menggunakan HP Sekjennya Bu Khofifah. Artinya Ini bukan soal sekadar referensi karena beberapa kali disampaikan," kata dia.
Rommy menuturkan, pertama kali Khofifah merekomendasikan Haris November tahun lalu. "November Khofifah mulai titip. Dan satu dua kali melalui telepon sampaikan kepada saya," ucapnya.
Jaksa Abdul awalnya mencecar saksi Asep Saifuddin Chalim terkait pemberian rekomendasi Haris kepada Rommy. Asep mengaku memberikan referensi calon kepada Rommy. Bukan supaya Haris ditunjuk.
"Referensi kepribadian beliau. Tentu saja untuk jadi Kakanwil tadi tapi meminta jadi Kakanwil tidak ada," ucapnya.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Setelah semua identitas yang dibacakan benar, kemudian Kasdi langsung disumpah.
Baca SelengkapnyaLuluk juga mengklaim dirinya tak kalah populer dengan Khofifah dan Risma.
Baca SelengkapnyaNovel Baswedan mengaku menerima informasi adanya kepala daerah yang menjadi korban dugaan pemerasan oknum di KPK.
Baca SelengkapnyaKPK berpeluang memanggil Khofifah-Emil jadi saksi Kasus Dana Hibah Pemprov Jatim
Baca SelengkapnyaDirektur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK, Herda Helmijaya diperiksa selama tiga jam
Baca SelengkapnyaFebri mengakui sejak Juni 2023 dirinya memang memiliki surat kuasa sebagai tim penasihat hukum Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaKPK sedianya memanggil Cak Imin, Selasa 5 September 2023. Namun, dari pihak Cak Imin meminta agar pemanggilan tersebut dijadwalkan ulang.
Baca SelengkapnyaPenyidik KPK melakukan penggeledahan terhadap sejumlah instansi dan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Semarang, sejak Rabu (17/7).
Baca SelengkapnyaPemeriksaan dilakukan usai KPK kalah melawan Sahbirin Noor dalam praperadilan kasus suap lelang proyek di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
Baca SelengkapnyaKeterangan Pj Gubernur Malut dibutuhkan untuk membongkar peran dan perbuatan aktif Kasuba.
Baca SelengkapnyaDewas KPK akan menggelar sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron terkait dugaan penyalahgunaan kekuasaan.
Baca Selengkapnya