Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Jaksa pertanyakan sekelas Setnov urusi kaos dengan Andi Narogong

Jaksa pertanyakan sekelas Setnov urusi kaos dengan Andi Narogong Anas dan Setnov di Sidang e-KTP. ©2017 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Setya Novanto (Setnov), ketua DPR, berulang kali berkilah saat dicecar beberapa pertanyaan baik dari majelis hakim atau jaksa penuntut umum KPK di sidang korupsi e-KTP. Seperti saat hakim mencecar Setnov perihal tugasnya sebagai ketua fraksi Golkar di DPR.

Setnov menjelaskan, fungsi ketua fraksi adalah ketua pelaksana perwakilan partai di DPR. Namun saat disinggung pertanggungjawabannya dalam kasus e-KTP, Setnov bak melempar bola liar ke anggota fraksi lain yang mengatakan ketua fraksi tidak bertanggungjawab mengenai proyek senilai Rp 5,9 triliun.

"Fungsi fraksi itu apa?" tanya hakim anggota Ansori pada Setnov, Kamis (6/4).

"Perpanjangan partai," jawabnya.

"Apakah mungkin bisa lakukan atau mengambil keputusan sendiri (tanpa koordinasi dengan ketua fraksi)," tanya lagi.

"Itu sudah kita beri wewenang," ucapnya.

Kurang puas dengan penjelasan mantan bendahara Golkar itu, hakim kembali meminta penegasan pernyataan Setnov mengenai sikap keputusan fraksi dalam sebuah kebijakan.

"Bagaimana caranya jika yang diambil anggota fraksi bisa sesuai dengan fraksi? Mekanismenya apa?" tanya hakim heran.

Setnov pun memberi jawaban yang justru membuat hakim semakin mencecarnya. "Ya dikoordinasikan dengan pimpinan Fraksi Golkar," jawab singkat Setnov.

"Loh kan saudara ketua fraksi? Cara koordinasinya itu yang saya tanyakan," cecar hakim.

"Kita serahkan pimpinan di Komisi II," tukasnya.

Tidak hanya majelis hakim yang dibuat heran dengan pernyataan Setnov, jaksa penuntut umum KPK pun demikian. Seperti saat ditanya kejadian Andi Agustinus alias Andi Narogong yang secara tiba-tiba diakui Setnov mendekatinya untuk menawarkan atribut kaos untuk partai.

"Tadi saudara jelaskan untuk urusan kebijakan diberikan wewenang untuk anggota fraksi yang dikoordinasikan dengan ketua komisi, begitu kan? Loh kok Andi tahu-tahu dekatin anda nawarin kaos?" tanya jaksa Abdul Basir.

Setnov pun menjawab sekenanya yang langsung disambut sindiran oleh jaksa.

"Ketua fraksi masih urusin kaos partai, masa gitu?" balas jaksa.

"Pembahasan di komisi menurut anda itu teknis, kok urusan kaos anda yang urusin yah" imbuh jaksa yang terus mencecar.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sidang Etik Johanis Tanak, Dewas KPK Cecar Aktivitas Pimpinan Saat Penggeledahan Kantor ESDM
Sidang Etik Johanis Tanak, Dewas KPK Cecar Aktivitas Pimpinan Saat Penggeledahan Kantor ESDM

Diketahui Johanis sempat menjabat Direktur Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, serta Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi.

Baca Selengkapnya
Moeldoko Endus Motif Politik di Balik Pengakuan Agus Rahardjo Dimarahi Jokowi soal E-KTP Setnov
Moeldoko Endus Motif Politik di Balik Pengakuan Agus Rahardjo Dimarahi Jokowi soal E-KTP Setnov

Moeldoko mempertanyakan Agus Rahardjo yang kembali mempersoalkan kasus yang sudah bergulir pada 2017.

Baca Selengkapnya
DPR Diminta Tegas Sikapi Kabar Jokowi  Minta Setop Kasus e-KTP Libatkan Setya Novanto
DPR Diminta Tegas Sikapi Kabar Jokowi Minta Setop Kasus e-KTP Libatkan Setya Novanto

Hamdan mengatakan, DPR seharusnya gunakan hak konstitusional menanyakan ini kepada Presiden atau gunakan hak angket.

Baca Selengkapnya
Istana Jawab Pengakuan Agus Rahardjo Pernah Diperintah Jokowi Hentikan Penyidikan Kasus Korupsi e-KTP
Istana Jawab Pengakuan Agus Rahardjo Pernah Diperintah Jokowi Hentikan Penyidikan Kasus Korupsi e-KTP

Agus Rahardjo sebelumnya menyebut pernah dipanggil ke Istana dan diminta presiden menghentikan kasus korupsi e-KTP melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto.

Baca Selengkapnya
8 Jam Diperiksa KPK, Kusnadi Dicecar 15 Pertanyaan soal Harun Masiku
8 Jam Diperiksa KPK, Kusnadi Dicecar 15 Pertanyaan soal Harun Masiku

Keterlibatan Kusnadi berawal dari pemeriksaan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai saksi dalam kasus pencarian buron Harun Masiku.

Baca Selengkapnya
Dalami Korupsi Pemkot, KPK Periksa Ketua Gapensi Semarang
Dalami Korupsi Pemkot, KPK Periksa Ketua Gapensi Semarang

Pemeriksaan ini menjadi kedua kalinya Martono diperiksa penyidik sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang.

Baca Selengkapnya
Respons Puan Maharani Soal Pengakuan Agus Rahardjo Diperintah Jokowi Hentikan Kasus Korupsi e-KTP
Respons Puan Maharani Soal Pengakuan Agus Rahardjo Diperintah Jokowi Hentikan Kasus Korupsi e-KTP

Sebelumnya, Agus Rahardjo mengungkapkan dirinya pernah dipanggil dan diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan e-KTP

Baca Selengkapnya
Agus Rahardjo Ngaku Diintervensi Jokowi, Firli Bahuri: Setiap Pimpinan KPK Hadapi Tantangan dan Hambatan
Agus Rahardjo Ngaku Diintervensi Jokowi, Firli Bahuri: Setiap Pimpinan KPK Hadapi Tantangan dan Hambatan

Agus Rahardjo Ngaku Diintervensi Jokowi, Firli Bahuri: Saya Kira Semua Akan Alami Tekanan

Baca Selengkapnya
Ramai-Ramai Anak Buah Asep Guntur Kecewa ke Pimpinan KPK: Cuci Tangan & Salahkan Bawahan
Ramai-Ramai Anak Buah Asep Guntur Kecewa ke Pimpinan KPK: Cuci Tangan & Salahkan Bawahan

Disusul dengan permintaan maaf Johanis ke TNI dengan menyebut penyelidiknya khilaf saat OTT (Operasi Tangkap Tangan) kasus dugaan suap di Basarnas.

Baca Selengkapnya
Dewas KPK Bacakan Putusan Sidang Etik Johanis Tanak Hari Ini
Dewas KPK Bacakan Putusan Sidang Etik Johanis Tanak Hari Ini

Pembacaan putusan sebelumnya dijadwalkan berlangsung Kamis (14/9), namun ditunda karena Johanis Tanak tak hadir.

Baca Selengkapnya
Pahala Nainggolan Dicecar 30 Pertanyaan Terkait Pertemuan Alex Marwata & Tersangka Kasus Gratifikasi
Pahala Nainggolan Dicecar 30 Pertanyaan Terkait Pertemuan Alex Marwata & Tersangka Kasus Gratifikasi

Direskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pemeriksaan Pahala berlangsung selama kurang hampir tujuh jam lamanya.

Baca Selengkapnya
KPK Yakin Dewas Bekerja Profesional Usut Laporan Pihak Hasto Buntut Penyitaan Ponsel
KPK Yakin Dewas Bekerja Profesional Usut Laporan Pihak Hasto Buntut Penyitaan Ponsel

KPK tak mempermasalahkan pelaporan ke Dewas tersebut, karena laporan tersebut adalah hak dan bentuk dari pengawasan masyarakat.

Baca Selengkapnya