Jaksa: Rizieq Larang Pemkab Bogor Lakukan Rapid Tes ke Santri dan Pengurus Ponpes

Merdeka.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengungkapkan pentolan FPI Rizieq Syihab melarang Pemkab dan Satgas Covid-19 Bogor untuk menggelar rapid test kepada santri dan pengurus Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah. Kabupaten Bogor saat itu sudah masuk zona merah penyebaran Covid-19.

Perintah Rizieq itu disampaikan lewat surat yang dikeluarkan pondok pesantren dengan nomor 01/MSMM/SJDK/XI1442 tertanggal 28 November. Surat itu ditujukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.

"Isi suratnya berbunyi bahwa tim Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Bogor tidak diperkenankan untuk melakukan rapid tes kepada siswa pondok pesantren dan juga pengurusnya dengan alasan ponsok pesantren argokultur tersebut telah melaksanakan rapid tes dengan tim MER-C pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020," kata jaksa membacakan dakwan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jumat, 19 Maret.

Sedangkan, dari Pemkab Bogor telah mengeluarkan intruksi dari Bupati Bogor, Ade Yasin dengan nomor 333/Covid-19/Sekret/XI/2020 untuk melakukan rapid tes terhadap santri dan pengurus Pondok Pesantren.

Selain itu, perintah untuk melakukan rapid tes juga berdasarkan kenaikan kasus konfirmasi positif akibat kerumunan pada kegiatan terdakwa dan pendukungnya sebanyak 3 ribu orang pada 13 November. Sehingga dianggap dapat menimbulkan klaster baru penyebaran Covid-19.

"Sehingga telah menghalang-halangi upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam upaya mengawasi dan menanggulangi penyebaran Covid-19 dengan target yang semula berada pada zona oranye (risiko sedang) untuk dipulihkan menjadi zona hijau (tidak terdampak) atau setidak-tidaknya tetap berada di zona oranye. Tapi yang terjadi justru sebaliknya yaitu meningkat ke zona merah (risiko tinggi). Sehingga, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor harus memperpanjang status PSBB," kata jaksa.

Rizieq Syihab didakwa tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di masaa pandemi Covid-19 saat mengikuti acara peletakan batu pertama dalam pembangunan Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah di Desa Kuta, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor.

Dalam perkara ini, Rizieq didakwa melanggar Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan juncto Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular juncto Pasal 216 ayat (1) KUHP.