Jaksa Ungkap Perkara Lain Libatkan Hakim Itong, Diduga Terima Suap Rp50 Juta

Merdeka.com - Hakim nonaktif Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Itong Isnaeni Hidayat, diduga tidak hanya menerima gratifikasi atau suap pada satu perkara. Dia ditengarai pernah menerima uang pada perkara berbeda.

Dugaan itu terungkap dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam dakwaan yang dibacakan JPU Wawan Yunarwanto terungkap jika selain menerima uang dalam perkara pembubaran PT Soyu Giri Primedika (PT SGP), Itong juga menerima suap dalam perkara penetapan ahli waris dengan nomor perkara 1402/Pdt.P/2021/PN.Sby tentang penetapan ahli waris Made Sri Manggalawati.

Terduga pelakunya, sebagaimana dalam dakwaan, juga sama, tiga serangkai, yakni Hakim Itong, dengan Panitera Pengganti Mohammad Hamdan dan pengacara RM Hendro Kasiono. Seperti halnya perkara PT SGP, pengacara Hendro "mengurus" perkara itu dengan penghubung Panitera Pengganti M Hamdan.

"RM Hendro Kasiono mendaftarkan permohonan perkara waris tersebut sekaligus menyerahkan uang sebesar Rp50 juta kepada Mohammad Hamdan dan menyampaikan agar perkara tersebut disidangkan oleh terdakwa (hakim Itong)," ujarnya, Selasa (21/6).

Permohonan Ahli Waris Dikabulkan

Ia menambahkan, uang itu lalu diserahkan Hamdan pada Hakim Itong. Dia menyampaikan pesan terkait perkara pesanan itu. Seusai uang tersampaikan, Pengadilan Negeri Surabaya mengeluarkan penetapan nomor 1402/Pdt.P/2021/PN.Sby yang menunjuk Hakim Itong yang mengadili perkara itu dan M Hamdan sebagai Panitera Pengganti.

Atas penunjukan itu, Hamdan lalu menyampaikan kepada sang pengacara jika sidang perkara yang diminta telah ditetapkan jadwal sidangnya. Uniknya, sebelum jatuh tanggal sidang Panitera Hamdan meminta uang lagi pada sang pengacara sebesar Rp1 juta. Uang itu disebutnya sebagai kekurangan uang yang diberikan sebelumnya.

"Pada 10 September 2021, M Hamdan menghubungi Hendro Kasiono dan menyampaikan bahwa uang yang diberikan pada terdakwa (Hakim Itong) kurang Rp1 juta," tegasnya.

Pada 16 September 2021, perkara itu pun diputus Hakim Itong. Hasilnya, putusan tersebut sesuai keinginan sang pengacara, yakni mengabulkan permohonan ahli waris Made Sri Manggalawati.

"OTT (Operasi Tangkap Tangan) ini terkait dengan PT Soyu. Namun dalam proses penyidikannya kemudian ada terkait waris yang Made Manggalawati, sehingga tiga orang ini, totalnya Rp450 juta untuk dua perbuatan. Dalam penyidikan muncul pemberian yang lain, sehingga kita masukkan gratifikasi untuk Pak Itong dan Pak Hamdan saja," ujarnya.

Total Terima Rp450 Juta

Diketahui, dalam dakwaan yang dibacakan JPU dari KPK, disebutkan jika ketiga terdakwa juga terlibat dalam perkara lain. Perkara pembubaran PT SGP ini lah yang menjadi pemicu awal adanya OTT oleh KPK. Dari perkara ini, ketiga terdakwa dianggap telah menerima suap sebesar Rp400 juta. Jika ditambah dengan perkara penetapan waris, maka total yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp450 juta.

Atas perkara ini, Hakim Itong dan Panitera Pengganti M Hamdan pun dijerat dengan pasal berlapis. Sebagai penerima suap, Itong dan Hamdan didakwa dengan dakwaan kesatu: Pasal 12 huruf c UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan kedua: Pasal 11 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1.

Sementara terdakwa Hendro Kasiono sebagai pemberi suap didakwa dengan dakwaan kesatu: Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan dakwaan kedua: Pasal 13 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.