Jalan banyak yang rusak, warga 13 desa di Sumut ancam gabung ke Riau

Merdeka.com - Kecewa dengan minimnya infrastruktur di daerahnya, warga 13 desa di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara (Sumut) protes. Mereka mengancam akan bergabung dengan Provinsi Riau jika Pemprov Sumatera Utara tidak juga memberi perhatian.

Ancaman itu disampaikan belasan orang yang berunjuk rasa di depan kantor DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (24/11). Mereka mengklaim sebagai wakil dari masyarakat 13 desa di Kecamatan Huta Raja Tinggi dan Kecamatan Batang Lubu Satam, Pasang Lawas.

Ke-13 desa itu yakni Desa Sigala-gala, Tanjung Ale, Simangambat, PIR Trans Sosa I A, PIR Trans Sosa 1B, Papaso, Rombayan, Sibidak Papaso, Salambue, Gunung Intan, Pagaran Baringin, Mara Tige, dan Gunung Manaon.

Dalam aksinya, para pengunjuk rasa membawa foto jalan rusak di desa-desa itu.

"Pemprov Sumut tidak pernah memperhatikan pembangunan jalan lintas provinsi yang ada di daerah kami," kata Rabiul Siregar, koordinator aksi.

Dia memaparkan, buruknya infrastruktur itu dirasakan pada berbagai sendi kehidupan warga di 13 desa itu, terutama di bidang ekonomi. Nilai hasil pertanian menjadi rendah, sehingga menyulitkan kehidupan warga di desa-desa itu.

"Lebih mudah warga desa kami, menjual hasil pertanian dan perkebunan di daerah Provinsi Riau. Kondisi jalan ke sana lebih baik," ungkap Rabiul.

Pengunjuk rasa berharap anggota DPRD Sumut mendesak Pemprov Sumut untuk memprioritaskan pembangunan jalan penghubung ke-13 desa itu. Mereka berharap pembangunan itu dilakukan selambatnya tahun depan.

Jika pada 2017 tidak juga ada pembangunan, pengunjuk rasa mengancam akan mengajukan agar administrasi desa mereka dipindahkan ke Provinsi Riau.

"Kami akan menyurati pemerintah pusat agar mengizinkan kami pindah ke Provinsi Riau," ucap Rabiul.

Pengunjuk rasa ini diterima anggota Komisi B DPRD Sumut, Aripay Tambunan. Dia berjanji akan mengawal perencanaan pembangunan jalan di Padang Lawas.

"Kita akan lihat perencanaan dari Pemprov Sumut, ini kan masih penyusunan RAPBD 2017. Kalau Pemprov Sumut tidak mengusulkannya, maka kita yang akan mengusulkannya," kata Politikus PAN ini.