Jalan Gatot Subroto Depan DPR Sudah Kembali Dibuka
Merdeka.com - Arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto ramai lancar pada hari ini. Ruas jalan ini sebelumnya memang sempat ditutup untuk umum akibat adanya unjuk rasa mahasiswa yang menentang RUU KUHP dan revisi sejumlah undang-undang.
Pantauan di lapangan, ruas jalan Gatot Subroto menuju ke jalan Slipi maupun ke jalan Semanggi bisa dilalui kendaraan. Road barrier beton dan kawat berduri yang sempat tersusun di tengah jalan kini sudah dipindahkan ke areal trotoar.
Meski, masih tampak sisa-sisa dari unjuk rasa yang berujung ricuh. Seperti coretan-coretan bernada umpatan serta arang-arang yang mengotori tembok-tembok di sekitar Jalan Gatot Subroto.
-
Siapa yang berdemo di DPR? Sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/7/2023).
-
Apa yang diputuskan terkait kehadiran anggota DPR? “Karena memang setelah pemerintah mengumumkan masa pandemi berakhir, jadi di sekitar kantor DPR ini sekarang semua ya kehadiran itu adalah kehadiran fisik,“ ujar dia.
-
Mengapa DPR memuji Polda Metro Jaya? Langkah ini ini dilakukan sebagai kerja sama Polda Metro Jaya bersama unsur masyarakat dalam pengamanan Pemilu 2024. Polda Metro Jaya bakal menggandeng organisasi kemasyarakatan (ormas) hingga satpam untuk ikut serta dalam pengamanan Pemilu 2024.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Kenapa DPR mendukung Atase Kepolisian? Mengomentari hal kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, permasalahan PMI di luar negeri begitu beragam dan membutuhkan pendampingan dari pihak Polri.
-
Kenapa DPR mengapresiasi Polri? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
Sementara itu di Gerbang Utama Kompleks DPR/MPR juga terlihat lebih tenang. Kawat berduri tak lagi terpasang melingkari area halaman depan. Aparat TNI-Polri juga tidak lagi bersiaga di areal tersebut
Dalam sepekan terakhir, gelombang unjuk rasa menolak RKUHP dan Revisi Undang-Undang KPK sempat terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Jakarta salah satunya.
Kala itu, ribuan massa mengepung Kompleks DPR/MPR. Mereka terdiri dari mahasiswa, pelajar, Ormas dan LSM.
Aksi itupun beberapa kali diwarnai kericuhan. Massa memblokir jalan tol dalam kota hingga membakar fasilitas publik.
Polisi yang berupaya membubarkan massa selalu mendapat perlawanan dari para pengunjuk rasa. Massa melempari polisi dengan batu dan kayu. Polisi pun membalas dengan gas air mata.
Reporter: Ady AnugrahadiSumber: Liputan6.com
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tembok dan pagar Gedung DPR itu telah menjadi sasaran kemarahan massa pendemo yang berunjuk rasa menolak revisi UU Pilkada.
Baca SelengkapnyaSejumlah mobil maupun motor sudah dapat melalui jalan di kawasan sekitaran Bundaran Hotel Indonesia (HI) Jakarta Pusat.
Baca SelengkapnyaSejak tadi pagi deretan sepeda motor memadati trotoar depan gedung DPRD DKI Jakarta
Baca SelengkapnyaAde menyebut akan ada pengalihan arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat akan dialihkan ke arah Harmoni
Baca SelengkapnyaPolisi memukul mundur pendemo karena sesuai aturan batas waktu menyampaikan aspirasi pukul 18.00 Wib.
Baca SelengkapnyaRekayasa lalu lintas dalam rangka mengantisipasi kepadatan kendaraan selama aksi unjuk rasa menolak revisi UU Pilkada.
Baca SelengkapnyaPolda Metro Jaya mengklaim tindak kejahatan di Jakarta dan sekitarnya terpantau sepi.
Baca SelengkapnyaKades APDESI Kembali Demo DPR, Pengendara Diimbau Hindari Ruas Jalan Ini
Baca SelengkapnyaMK juga menolak permohonan dengan dalil capres/cawapres minimal pengalaman sebagai penyelenggara negara.
Baca SelengkapnyaPolisi memastikan tidak akan melakukan rekayasa lalu lintas di Jakarta, Jumat (8/9).
Baca Selengkapnya